April 30, 2013

Kenaikan Harga BBM Tidak Jadi Dua Harga, Bulan Mei 2013 Semua Harga BBM Direncanakan Naik Untuk Semua Jenis Kendaraan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Senin (29/4) menggelar sidang kabinet terbatas membahas kebijakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Presiden itu SBY cenderung memilih kebijakan satu harga, bukan dua harga seperti yang santer diberitakan sebelumnya.


 Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan dalam pembicaraan yang berlangsung dengan tiga menko dan menteri terkait lainnya, pembicaraan mengenai BBM bersubsidi tidak membicarakan soal dua harga. 

"Tadi tidak sampai pembicaraan ke sana (dua harga). Mengerucut pada 1 harga, bukan 2 harga," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, Julian memastikan kebijakan itu tidak mengorbankan kelompok masyarakat kecil yang akan terdampak pasca kenaikan BBM nanti.
"Yang pasti kebijakan itu akan dipusatkan dengan tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang terdampak. Kebijakan itu bisa memberikan manfaat," tuturnya. 

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, kebijakan subsidi BBM akan disampaikan oleh Presiden dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

"Besok Presiden akan sampaikan soal itu (kebijakan BBM) dan hal-hal lain," katanya usai menghadiri sidang. Namun, Armida tidak mau menyampaikan kebijakan pengendalian yang dipilih Presiden. "Mungkin menteri lain mau kasih bocoran, tapi besok beliau (SBY) akan ngomong," tambahnya.
Menteri ESDM Jero Wacik membenarkan Presiden akan mengumumkan soal kebijakan BBM hari ini. "Besok (hari ini, red) Presiden akan umumkan di Musrenbangnas. Akan diumumkan opsi yang diambil," jelasnya.

Jero mengakui selama ini memang berkembang opsi mengenai pemberlakukan dua harga BBM. Tapi kemudian banyak komentar yang menyatakan jika pemberlakuan dua harga BBM bakal repot. Di DPR juga banyak masukan agar pemerintah tidak memberlakukan dua suara komentar sebaiknya jangan dua harga. Jero mengaku, pihaknya juga melakukan contoh ke beberapa gubernur usul lebih praktis satu harga, cuma di bawah Rp 6.500.

"Jadi kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat, dan di bawah Rp6.500. Nanti lah (berapanya). Itu yang kita hitung berapa," lanjut Jero.

Kalau misalnya nanti opsinya satu harga, pemerintah akan  hitung berapa besar dampaknya terhadap angka inflasi.

"Kalau inflasinya lumayan, harus diyakinkan proteksi kepada rakyat miskin. Kompensasi harus jelas, apa saja, berapa, dalam bentuk apa, ada bentuk raskin, PKH, bantuan sekolah beasiswa miskin itu ditambah. Rumah sakit ada juga berupa cash.  Kalau tidak rakyat miskin tak terlindungi. Presiden minta sapanjang yang miskin terlindungi, maka kita lalukan," jelas dia.

Sebelumnya, saat tiba di Tanah Air setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara akhir pekan lalu SBY mengakui ada sejumlah kendala jika penerapan kenaikan BBM menggunakan opsi dua harga.

"Apakah memungkinkan secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga itu, kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tentu tidak mungkin itu pemerintah pilih," kata SBY belum lama ini.


Kenaikan Harga BBM Diprediksi Tidak Capai Rp 6500

Setelah bolak-balik mengkaji berbagai skema untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk kebijakan dua harga BBM, pemerintah akhirnya berhasil memantapkan diri memilih satu opsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Keputusan tersebut rencananya akan diumumkan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara hari ini. Acara itu akan dihadiri gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan, SBY ekaligus mengumumkan kebijakan kenaikan BBM di hotel Bidakara.
"Selasa mungkin beliau (Presiden) akan ngomong," kata Armida di Istana Negara, Senin (29/4/2013).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, memang ada rencana bahwa pada acara itu, SBY sekaligus mengumumkan kebijakan BBM yang sudah diputuskannya.
"Besok akan diumumkan opsi yang diambil. Besok saya minta wartawan mendengarkan," ujar Jero usai mengikuti rapat terbatas di kantor presiden.

Terkait kebijakan yang akan diambil, pemerintah saat ini lebih cenderung pada satu harga BBM saja. Dalam rapat BBM hari ini, pemerintah lebih sreg dengan kenaikan BBM satu harga untuk semua.
Namun seberapa besar kenaikan BBM ini belum ada kepastian. Meskipun demikian, Jero menegaskan bahwa kenaikan harga BBM satu harga ini tidak mencapai Rp 6.500 per liter.


 Petani Tebu Khawatir Dampak Kenaikan Harga BBM


 Petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Pekalongan, Jawa Tengah, mengkhawatirkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya dalam waktu dekat ini akan diberlakukan oleh pemerintah.

Ketua APTRI Pekalongan, Slamet, di Pekalongan, Senin (29/4/2013), mengatakan bahwa kenaikan harga BBM dipastikan akan makin menyulitkan petani karena akan berimbas terhadap biaya angkut tebu dan sektor lainnya.

"Biaya angkut tebu akan menggunakan jasa angkutan truk. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dipastikan berimbas pada biaya angkut," katanya.

Saat ini, ungkap Slamet, biaya tebang dan angkut tebu mencapai 9.300 per kuintal sehingga dengan kenaikan harga BBM akan membuat lonjakan biaya produksi.

"Selama ini, petani tebu sudah menghadapi sejumlah kesulitan, seperti mencari tenaga tebang dan biaya tanam. Kesulitan petani tebu ini kian bertambah dengan naiknya harga BBM," katanya.

Ia meminta pada pemerintah mengevaluasi atau menunda kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, sebagai upaya membantu para petani tebu yang saat ini masih menghadapi sejumlah kesulitan itu.

"Akan tetapi jika BBM itu tetap dinaikan, kami berharap pemerintah juga menaikan harga gula agar para petani tetap bisa menanam tebu," ujar Slamet.

Saat ini, ungkap Slamet, kondisi para petani terancam gulung tikar, karena biaya produksi tanam tebu sudah tak sebanding lagi dengan hasil panen.

"Oleh karena itu, kami berharap pada pemerintah bisa membantu kesulitan yang dihadapi para petani tebu," katanya.

 
Bertemu Presiden, Pimpinan Buruh Tolak Kenaikan BBM


Pimpinan konfederasi maupun serikat buruh menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diambil pemerintah. Penolakan itu disampaikan langsung ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4/2013) sore.

Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan para menteri. Adapun organisasi pekerja yang hadir di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja BUMN, dan Konfederasi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPPI).
"Kami serikat buruh secara mayoritas, meskipun ada yang belum sampaikan sikap, menolak kenaikan harga BBM," kata Presiden KSPI Said Iqbal seusai pertemuan.

Said mengatakan, kenaikan harga BBM pasti akan menurunkan daya beli buruh. Bahkan, jika kenaikan BBM diterapkan untuk kalangan menengah ke atas, kata dia, tetap saja berdampak kepada buruh. Diperkirakan daya beli menurun sebesar 30 persen.
"Beliau (Presiden) sampaikan tolong dipahami bahwa posisi pemerintah memikirkan semua lapisan masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Beliau katakan subsidi Rp 300 triliun itu sangat memberatkan pemerintah," kata Said.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menerapkan kenaikan harga BBM yang dipukul rata atau satu harga. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya, jika diterapkan, pemerintah akan memberikan kompensasi, salah satunya dalam bentuk uang tunai.

Said menambahkan, pihaknya juga meminta kenaikan upah buruh. Ada 84 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang diminta. Pihaknya juga meminta jangan ada penangguhan upah minimum yang tidak sesuai aturan.

"Yang paling penting guru honor. Kami sampaikan harus dapat upah minimum karena pemerintah sudah meminta pengusaha menjalankan upah minimum. Maka, guru honor sebagai pegawainya pemerintah pun agar diperhatikan mendapatkan upah minimum. Sebanyak 80 persen dari total guru honor hanya mendapat Rp 200 ribu per bulan," kata Said.

 Tanggapan kalian ???











references by http://adf.ly/O4VbZ, http://adf.ly/O4VgF
antara, kompas,
images by jurnal berita

 
Like us on Facebook