June 6, 2015

Data Kementrian Dalam Negeri Amerika Serikat Diretas

Para pejabat Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuding militer China sebagai biang serangan cyber berskala besar. Tuduhan itu muncul setelah data dari 4 juta pekerja pemerintah AS dicuri oleh hacker.

Kecurigaan aksi hacker itu dilakukan militer China disampaikan para pejabat intelijen AS. Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan mengungkap bahwa pencurian data berskala besar itu terjadi pada awal Mei 2015.

Data yang dicuri hacker adalah data dari Kantor Manajemen Personalia. ”FBI sedang melakukan investigasi untuk mengidentifikasi bagaimana dan mengapa hal ini terjadi,” bunyi pernyataan kementerian itu.



Senator AS, Susan Collins, juga menuding hacker China di balik serangan cyber besar-besaran itu. Sementara itu, China marah dengan tuduhan para pejabat AS.

China melalui Kedutaan Besar-nya di AS menyebut tuduhan itu merupakan tindakan tidak bertanggung jawab. ”(Pejabat AS) melompat ke kesimpulan dan membuat tuduhan hipotesis yang tidak bertanggung jawab dan kontraproduktif,” kata juru bicara Kedutaan Besar China, Zhu Haiquan, kepada Reuters, Jumat (5/6/2015).

Menurutnya, sulit untuk melacak aktivitas hacker lintas batas. China, lanjut dia, melakukan segala upaya untuk memerangi serangan cyber.

Para peretas menembus sistem komputer lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengumpulkan informasi-informasi personel pekerja federal dalam serangan siber besar yang mengganggu data sekitar empat juta pekerja dan bekas pekerja, kata para pejabat Amerika Serikat pada Kamis (4/6).



Seorang sumber penengak hukum AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pemerintah atau entitas asing diyakini ada di belakang penyusupan siber ke Kantor Manajemen Personel (Office of Personnel Management/OPM).


Biro Penyelidikan Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) mengatakan sedang melakukan penyelidikan dan akan menahan pelaku yang bertanggung jawab.


OPM  mendeteksi aktivitas berbahaya baru mempengaruhi sistem informasinya pada April dan Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan pada awal Mei bahwa data-data badan itu sudah dibongkar.


Peretasan itu mempengaruhi sistem teknologi informasi OPM dan data-datanya kemudian disimpan di pusat data Departemen Dalam Negeri, yang merupakan pusat layanan bersama untuk badan-badan federal, kata seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan syarat namanya tak disebutkan.


Para pejabat tidak memberikan komentar tentang apakah data-data lembaga itu terpengaruh.


OPM sebelumnya menjadi korban serangan siber lain, demikian pula dengan sistem-sistem komputer pemerintah federal lain di State Department, Layanan Pos Amerika Serikat dan Gedung Putih.


"FBI bekerja dengan mitra antar-lembaga untuk menyelidiki masalah ini," demikian pernyataan biro itu seperti dikutip Antara.


"Kami menangani semua potensi serangan ke sistem publik dan privat secara serius, dan akan terus melakukan penyelidikan dan menahan siapa saja yang menimbulkan ancaman dunia siber," katanya.


Seorang penegak hukum yang namanya tak mau disebutkan mengatakan serangan siber itu diyakini dilancarkan dari luar Amerika Serikat.


Gedung Putih belum menyampaikan tanggapan tentang serangan siber terkini.


Sejak peretasan itu, OPM menyatakan telah menerapkan pengamanan tambahan untuk jaringannya sebagai upaya pencegahan.


Lembaga itu menyatakan telah memberitahu empat juta orang yang bisa terdampak serangan itu dan menawarkan pemantauan dan layanan penanganan pencurian identitas kepada mereka yang terdampak.


"Dalam beberapa bulan terakhir terjadi serangkaian peretasan data yang mempengaruhi jutaan warga Amerika," kata perwakilan Amerika Serikat Adam Schiff, pejabat Demokrat di House Permanent Select Committee on Intelligence.


Tapi dia menyebut serangan terkini "termasuk di antara serangan mengejutkan karena warga Amerika mengira jaringan komputer lembaga-lembaga federal dipelihara dengan pertahanan hebat."


"Jelas bahwa perbaikan substansial pada data-data induk dan pertahanan siber kita dalam bahaya," kata Schiff seperti dilansir kantor berita Reuters.













references by sindonews, gatra

 
Like us on Facebook