KPU, sekitar pukul 20.00 WIB, menetapkan pasangan Joko Widodo dan
Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan suara
70.997.833. Sebelumnya, dalam tabel di bawah ini belum dimasukkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara Luar Negeri sebanyak 677.857 suara.
Dengan ini hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pilpres 2014 diperbarui.
Pasangan Capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla
mengungguli perolehan suara Pemilu Presiden 2014 dengan perolehan 70,6
juta suara atau 53,15% dari total 132.896.420 suara sah yang masuk.
Jokowi juga unggul di 23 provinsi.
Dengan demikian, Jokowi dan Jusuf Kalla keluar
sebagai pemenang Pilpres dan akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil
Presiden RI Periode 2014-2019. Penetapan hasil Pilpres 2014 yang akan
dilakukan KPU pukul 8 malam ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil
rekapitulasi suara yang usai dilaksanakan pukul lima sore tadi.
Sementara itu, Pasangan Capres Prabowo Subianto dan
Hatta Radjasa hanya menang di 10 provinsi, dengan perolehan 62,2 juta
suara atau 46,85% suara yang sudah disahkan oleh KPU.
Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden 2014 pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang.
Berikut ini adalah janji Jokowi JK -jika nanti menjadi Presiden
1. Pendidikan
Soal pendidikan Jokowi memiliki maksud untuk menekankan siswa pada
revolusi mental, yang menurutnya sangat efektif jika di nilai sejak
dini. Oleh karena itu, Jokowi berencana untuk memberikan materi
pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan etika
sebesar 80 persen, sedangkan ilmu pengetahuan cukup 20 persen kepada
siswa sekolah dasar.
Kemudia akan ditingkatkan pada SMP menjadi 40 persen, sedangkan
pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi 60 persen. Dan akan
diturunkan pada tingkat SMA, pendidikan ilmu pengetahuan ditingkatkan
lagi menjadi 80 persen serta pendidikan karakter dan budi pekerti
diturunkan menjadi 20 persen.
2. Pertanian
Tak hanya pendidikan Jokowi juga berjanji untuk menciptakan sektor
pertanian yang bagus. Dengan menambah lahan pertanian untuk rakyat agar
bisa memenuhi kebutuhan padi untuk rakyat Indonesia. Karena Jokowi
melihat bahwa masyarakat sepertinya kekurangan lahan untuk pertanian.
3. Kelautan
Jokowi melihat nelayan lokal sangat ketinggalan jauh dengan nelayan
di negara lain. Hal ini dikarenakan teknologi nelayan yang ketinggalan
zaman, sehingga Jokowi berjanji untuk menciptakan teknologi canggih, dan
juga kapal-kapal modern serta pelatihan untuk para nelayan agar bisa
menjadi nelayan yang maju.
4. Energi
Jokowi juga melihat subsidi BBM dan subsidi listrik sangat besar.
Oleh karena itu, Jokowi berjanji untuk meminilisir dengan mengalihkan
sumber energi dari BBM ke gas,karena Indonesia memiliki depsot gas
sehingga anggarannya jadi lebih murah.
5. Administrasi Birokrasi
Jokowi juga berjanji jika terpilih nanti ia akan menerapkan sistem
elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di
seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem
ini dikatakannya sudah di terapkan di DKI Jakarta.
Didukung tukang ojek, Jokowi janji tak hapus subsidi BBM
Calon presiden Joko Widodo (
Jokowi)
mendapatkan dukungan dari Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia. Dia
berjanji tidak akan melakukan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM).
"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini. Kedua,
keinginan (tidak menghapus) untuk subsidi BBM tidak ada masalah, karena
bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan dan kewajiban negara," katanya
usai melakukan rapat internal di Rumah Partai Kerja Sama, Jalan
Borobudur nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
Dia
menambahkan, keberadaan tukang ojek penting untuk warga Jakarta. Dengan
fleksibilitasnya, ojek dapat mengantarkan ke beberapa wilayah yang sulit
untuk dijangkau dengan kendaraan umum lainnya, seperti bus dan angkot.
"Warga
wilayah tertentu, ojek inilah yang menjadi penolongan transportasi.
Semua daerah bisa kita jalani karena fleksibilitas ojek sangat luar
biasa sekali," jelasnya.
Elektabilitas Jokowi yang menurun di Jakarta, menyebabkan pasangan cawapres Jusuf Kalla (
JK) ini akan mengumpulkan relawan dan tukang ojek. Tujuannya untuk memberikan penyuluhan untuk menggerakan mesin relawan.
"Akan
kita kumpulkan secara khusus, untuk memberitahu apa yang harus kita
garap dan kita kerjakan," tutup mantan wali kota Solo ini.
6 Janji Jokowi-JK di hadapan pengusaha
1. Menurunkan suku bunga perbankan
Saat ini, tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia mencapai angka 7,5 persen. Besaran BI Rate dinilai sangat tinggi untuk ukuran negara-negara ASEAN.
Menurut pengamat ekonomi Anwar Nasution yang ikut dalam pemaparan flatfom ekonomi capres cawapres Jokowi-Jusuf Kalla mengaku sudah memiliki program strategis menurunkan tingkat suku bunga acuan.
"Jokowi-JK ingin membuat suku bunga kredit bunga uang relatif murah," ujar Anwar dalam acara Pemaparan Platform Ekonomi Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu (4/6).
2. Tak mau tersandera kepentingan
Membengkaknya alokasi anggaran subsidi BBM termasuk salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dicari solusinya oleh pemerintahan baru. Beberapa waktu lalu, calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menyatakan bakal mengurangi dan menghapus anggaran subsidi BBM secara berkala jika dipilih menjadi presiden.
Ketika ditanyakan lebih detail strategi yang bakal dipakai, Jokowi menjawa normatif. "Bagaimana mengarahkan subsidi tepat sasaran, ya harusnya benar-benar untuk masyarakat yang memang memerlukan, membutuhkan, dan tidak mampu," kata Jokowi dalam pemaparan platfom ekonomi di Jakarta, ?Rabu (4/6).
Menurutnya, sebaiknya subsidi BBM dialihkan untuk subsidi pagan, sembako, pupuk. Tetapi, dalam penyalurannya harus tepat sasaran. "Tapi yang konkret dan yang riil, kan selama ini kan anggarannya ada tapi enggak ada buktinya," ujarnya.
Meski tidak menjelaskan caranya, mantan Wali Kota Solo ini sesumbar bisa merealisasikan pengalihan subsidi BBM. Jokowi punya alasan sendiri. "Mengapa punya keberanian untuk ini? Karena saya tidak ingin tersandera dan saya orang baru," tegasnya.
3. Menteri diberi target
Seandainya dipercaya menjadi presiden untuk periode lima tahun ke depan, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi akan memberi target kepada menteri-menterinya untuk menyelesaikan program atau proyek infrastruktur.
Pernyataan itu terlontar menyikapi proyek pengembangan pembangkit listrik 10.000 MW yang selama 6 tahun belum terealisasi.
"Pokoknya menteri harus diberi target, yang ngantri jadi menteri itu ribuan. Saya tahu listrik itu mudah, yang penting itu Kompetitif price, kualitas, ontime delivery," kata Jokowi saat pemaparan platform Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6).
4. Perizinan dipermudah
Dalam pandangan calon presiden dari PDI-P Joko Widodo atau Jokowi, semua hambatan dalam pembangunan infrastruktur terletak pada masalah perizinan. Dia melihat, perizinan di Indonesia terlalu bertele-tele. Sehingga pembangunan infrastruktur kerap mandeg. Dia mencontohkan pembangunan listrik Bukit Asam yang tak pernah selesai.
"Problemnya itu, izin bayar, izinnya harus loncat sini-sana, kalau tidak diselesaikan komitmen jelas maka sampai kapan pun muter-muter," jelasnya.
Jokowi mengkritik berbelitnya perizinan lantaran ada kepentingan di belakangnya. Namun dia tidak menyebut kepentingan yang dimaksud. "Tetap tidak dilakukan karena ada kepentingan itu saja. Saya ini sederhana, jangan dipikir infrastruktur sulit. Kalau ada yang sulit digampangkan. Ini persoalan gampang tapi dipersulit," tegasnya.
Jokowi juga berjanji memangkas pengurusan perizinan yang selama ini terkenal berbelit-belit. Suami Iriana ini akan membuat IMB online. Sistem ini diyakini lebih efisien dan efektif.
"Kita akan buat IMB online, jadi bapak ibu tinggal buat perizinan saja dengan mengisi form di IMB online, mudah kan," katanya.
Tahun lalu dia membuat program sistem e-budgeting, e-katalog dan e-audit di Pemprov DKI. Bahkan, saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi terapkan sistem costumer service di setiap birokrasi yang dirancangnya selama 8 bulan.
"Ternyata masih lama juga, memang sulit sih. Kan seharusnya 3 minggu perizinan itu selesai, karena membangun sistem kemudian diserahkan ke kantor," jelasnya.'
5. Bangun jalan tol di atas laut
Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi memahami, pemerintah hobi mengimpor sapi dari Australia lantaran biaya logistik yang murah. Jauh lebih murah dibandingkan biaya logistik di dalam negeri yang bisa dua kali lipat. Penyebabnya, infrastruktur yang tidak mendukung.
Solusinya, kata Jokowi, pembangunan jalan tol membentang dari ujung barat ke ujung timur Indonesia. Infrastruktur tol diyakini bakal mempermudah distribusi barang. Konstruksinya, kata dia, idealnya dibangun di atas laut.
"Pembangunan tol laut mutlak dikerjakan dari ujung barat ke ujung timur karena kalau tidak barang tidak bisa terdistribusi," jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menilai, Indonesia sebagai maritim, memiliki tol di atas laut adalah hal wajar. "Masak negara maritim tidak punya tol di atas laut," katanya.
6. Tekan inflasi
Di hadapan pengusaha, calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) menghembuskan angin segar yakni bakal membaiknya kondisi ekonomi di bawah kepemimpinannya jika dipercaya menjadi presiden untuk lima tahun ke depan.
Salah satunya, Gubernur DKI Jakarta non aktif ini berjanji menekan inflasi. Jokowi menuturkan, selama ini inflasi tidak terjaga karena pasokan dan distribusi barang tidak diperhatikan serius.
Lantas, pria kelahiran Surakarta tahun 1961 ini membangga-banggakan kinerjanya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia mengklaim sering melakukan pengecekan langsung distributor dan pasokan barang kebutuhan masyarakat. Cara itu, kata dia, sukses menjaga tingkat inflasi di Solo berada di kisaran 1,53 persen. Cara itu pula akan dilakukan jika kelak dipilih menjadi presiden.
"Saya sering lakukan itu di Solo, saya cek terus dan hasilnya Inflasi 1,53 persen, itu terbaik di Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (4/6).
Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden
Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji bakal menciptakan 10 juta lapangan baru, jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar pada 9 Juli mendatang.
Menurut Jokowi, langkah itu diambil guna menekan angka pengangguran di Tanah Air. "Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).
Tak hanya itu, dana bantuan sekitar Rp 10 juta juga bakal dikucurkan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun. Jokowi juga akan mendorong penguatan industri kreatif dan digital sebagai upaya untuk mempercepat laju ekonomi.
Anggaran kemiskinan juga akan ditingkatkan dengan memberikan subsidi Rp 1 juta per bulan untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.
Di bidang kesehatan, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK juga akan memberikan pelayanan kesehatan gratis baik rawat jalan hingga rawat inap dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
"Sekitar 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat," tuturnya.
Jokowi menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut masuk dalam sembilan program nyata pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK.
"Ini penting sekali untuk diketahui seluruh rakyat," kata Jokowi.
Koalisi Tanpa Syarat
Sejak jelang masa kampanye pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowi-JK
sudah berkali-kali menegaskan prinsip kerjasama parpol atau Koalisi
Tanpa Syarat yang dipegang.
Berkomunikasi politik untuk menyamakan platform dan visi misi sudah
dilakukan. Seperti dicurhatkan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai
Demokrat (PD) di dalam akun twitternya, pertemuan sudah digelar bersama
Jokowi-JK dan sejumlah elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun kata
akhir tetap tak bisa didapatkan.
Kabarnya, kata akhir tak bisa diputus karena sejumlah permintaan pihak SBY tak bisa dipenuhi.
Menurut Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, pihaknya
sejak awal memang menutup pintu untuk segala sesuatu yang bersifat
transaksi politik.
"Yang ditutup sejak awal itu memang transaksi politik. Misal
permintaan bicara komposisi di DPR dan MPR, disertai proses transaksi
dan konfigurasi di parlemen atau eksekutif. Itu pasti langsung ditutup,"
kata Andi.
Pasalnya, lanjutnya, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK memang
dibentuk dengan mengandalkan empat hal. Yakni parpol pengusung, kekuatan
relawan, kekuatan profesional, dan birokrasi yang akan bekerja
melaksanakan pemerintahan Trisakti.
Apabila ada parpol lain yang ingin bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK, kata Andi, hal demikian akan dianggap sebagai bonus.
"Koalisi Tanpa Syarat itu prinsip, untuk bisa membentuk dan
menjalankan pemerintahan nontransaksional," kata Andi di Jakarta, Selasa
(7/10).
Karenanya, ketika SBY curhat ke publik melalui akun twitternya yang
seakan-akan menyudutkan kegagalan adanya kesepakatan dengan KIH di
tangan Megawati, menurut Andi kurang tepat. Karena sejak awal, KIH
serius membangun kepemimpinan nasional yang tak transaksional dan mandat
ada di tangan Jokowi sebagai Presiden.
"Ibu Mega sudah menyerahkan mandat kepemimpinan nasional ke Jokowi," ujar Andi.
Kini, terlepas apapun kondisinya termasuk soal dikuasainya Parlemen
oleh Koalisi Merah Putih (KMP), Jokowi-JK siap melaksanakan pemerintahan
yang hanya bisa 'disandera' oleh rakyat banyak, bukan oleh elite
politisi.
"Dengan Koalisi Tanpa Syarat, akan memudahkan membentuk pemerintahan
sesuai dengan kriteria integritas dan kompetensi. Transaksional
politiknya bisa diminimalisir," tandasnya.
Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa sejak awal, SBY
memang tidak benar-benar berniat untuk membangun kerja sama berbasis
platform visi misi dengan pemerintahan Jokowi-JK.
Karena itu bisa dipahami alasan Megawati dikambinghitamkan adalah
karena KIH tak mengedepankan transaksi politik. Hal itu mungkin berbeda
dengan situasi yang biasa dihidupi pihak lain yang sarat dengan
kepentingan transaksional.
"Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan
transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi boleh jadi langkah
SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, merupakan hal yang biasa
dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan," kata
Hasto.
"Skenario bergabung dengan KMP memang telah didisain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut."
Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, menjelaskan bahwa yang
harus dipahami adalah bahwa Koalisi Tanpa Syarat adalah prinsip yang
dibuat menjelang Pilpres 2014 lalu. Hal itu berarti parpol-parpol
bukannya tak boleh duduk di kabinet ketika pasangan Jokowi-JK menjadi
presiden RI.
"Tapi jatah kursi kabinet itu bukan jadi syarat kami mendukung
Jokowi-JK. Kalau seperti itu, namanya transaksional. Kalau kami ini
namanya bersama-sama mengusung. Kalau minta menteri dulu, itu mendikte
dan transaksional. Beda dengan kami yang sejak awal bersama-sama tanpa
memikir kursi," jelas Capella.
Jokowi Jamin Jaksa Agung Bukan Politikus Partai
Jakarta - Presiden Joko Widodo dipastikan tak akan memilih calon Jaksa
Agung dari partai politik. Kandidat Jaksa Agung yang akan dipilih Jokowi
berasal dari kalangan profesional internal atau eksternal Kejaksaan
Agung.
"Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak
terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik," kata Deputi Tim
Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.
Saat ini proses pemilihan tinggal pengajuan nama dan tanda tangan. Andi
memastikan hanya akan ada satu calon karena sudah melalui proses
penilaian dan rekam jejak. "Surat Keputusan Presidennya sudah siap.
Kalau Jokowi mau tinggal tanda tangan saja," kata Andi.
Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi sempat menyoroti masuknya
politikus ke dalam bursa calon Jaksa Agung. Nama yang sempat mencuat
adalah politikus Partai NasDem yang juga mantan Jaksa Agung Muda Kamar
Pidana Umum H.M. Prasetyo.
Selain berasal dari partai politik, Prasetyo juga dinilai tak memiliki
prestasi signifikan selama menjabat jaksa agung muda. Jokowi didorong
oleh LSM itu untuk lebih memilih calon-calon yang tak memiliki ikatan
politik.
Ini Kata Jokowi soal Buruh "Outsourcing"/ Kerja Kontrak
Bakal calon presiden
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, angkat
bicara terkait penerapan sistem alih daya (outsourcing). Pada aksi unjuk rasa Hari Buruh, Kamis (1/5/2014), banyak yang menyerukan untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014.
Sebab, sistem outsourcing
merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai
Presiden RI. Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, partai yang mencalonkan
Jokowi sebagai presdien Indonesia mendatang.
"Kembali lagi ke undang-undangnya. Kalau di dalam undang-undangnya tidak boleh menerapkan outsourcing dan di lapangan ada yang menerapkan, ya tidak benar," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Jika kelak menjadi presiden, lanjut Jokowi, dia akan tetap memimpin
berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Adapun lima jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan.
Sebagian
buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi
mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing. Menurut mereka, penghapusan sistem ini merupakan bagian dari komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh.
Menanggapi
hal tersebut, Jokowi menegaskan, dirinya tetap akan mengikuti peraturan
yang berlaku. "Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi penting. Tapi, yang
lebih penting lagi adalah pemerataan. Kembali lagi, kita harus berdasar
undang-undang dan konstitusi," kata Jokowi.
Jokowi Janji Tidak Ada Buruh Yang Akan Dibayar Murah
Buruh Sukabumi meminta calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo untuk menghapus sistem kerja kontrak dan mengangkat mereka menjadi pegawai tetap.
Permintaan ini terungkap saat Jokowi berkampanye di hadapan ribuan buruh PT Daehan Global, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu.
Saat Jokowi berdialog dan meminta perwakilan buruh untuk menyampaikan apa keinginannya, seorang buruh yang bernama Rani langsung mengungkapkan kegundahannya sebagai tenaga kerja kontrak.
“Pak Jokowi, saya takut jika masih tetap sebagai tenaga kerja kontrak bisa saja dipecat dari tempat kerja saya ini, maka dari itu kami meminta kepada bapak agar tenaga kerja kontrak dihapuskan dan kepada buruh yang sudah bekerja cukup lama, segera diangkat menjadi pegawai tetap,” kata Rani.
Menanggapi permintaan dari perwakilan buruh tersebut capres yang diusung oleh koalisi lima partai politik ini menjawab dengan tenang, bahwa antara buruh dan pengusaha harus mempunyai sinkronisasi atau saling mengisi.
Masalah tenaga kerja kontrak, dengan sendirinya bisa dihapus asalkan kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai, katanya.
Jika pihak perusahaan tidak memberikan hak yang semestinya untuk buruh, lanjutnya, maka tugas seorang kepala negara atau daerah untuk menengahi dan mencari solusi yang tepat agar baik buruh maupun pengusaha tidak ada yang dirugikan.
“Dalam satu pekerjaan harus ada saling ketergantungan, saya yakin setiap perusahaan tidak akan memecat pegawainya apalagi kerjanya bagus dan sudah pasti dipertahankan serta menjadi pegawai tetap,” ujarnya.
“Buruh tidak perlu khawatir, sebagai contoh saya selalu berpihak kepada rakyat pada 2012 lalu saya menaikan UMP DKI Jakarta sebesar 44 persen dan hanya baru saya yang bisa menaikan upah sebesar itu, walaupun selama tiga bulan saya mendapatkan cemoohan dari pengusaha. Saya yakin, jika hitung-hitungannya tepat, tidak ada buruh yang akan dibayar dengan murah, maka dari itu jika terpilih nanti progam utama saya untuk buruh yakni menghapus upah murah,” kata Jokowi. (Antara)
Jokowi Jadi Presiden, Ini Dia Janji Terkait Syiah dan Ahmadiyah
Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) berjanji tidak akan melegalisasi syiah dan Ahmadiyah sebagai agama baru di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding.
"Kedua
paham itu bertentangan atau berbeda dari keyakinan yang dianut sebagian
besar rakyat Indonesia," ujar Abdul Kadir sat dihubungi
ROL, Senin (21/7) pagi.
Melegalkan Syiah dan Ahmadiyah sebagai agama baru, menurut Karding, berarti mengundang reaksi yang akan menguras energi bangsa.
Karding
menyarankan lebih baik masyarakat fokus terhadap persiapan dan
konsolidasi agar pemimpin baru ke depan dapat memulai dan menjalankan
pemerintahan.
''Jika fokus, tentunya pemerintahan baru mendatang
akan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan dan memenuhi
harapan masyarakat.
Jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 nanti, pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memanusiakan kaum minoritas di Tanah Air, seperti kaum Ahmadiyah dan Syiah.
"Pak Jokowi mengatakan semua orang harus dimanusiakan," kata anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia usai diskusi `Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas di Indonesia` di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).
Musdah mengatakan, warga Syiah yang masih mengungsi pun nantinya akan dipulangkan ke rumah masing-masing.
"Oh ya, tentu saja. Masa mereka jadi pengungsi seumur hidup. Nggak mungkinlah begitu, nggak manusiawi," kata Direktur Eksekutif Megawati Institute ini.
Kendati, kata Musdah, Ahmadiyah tidak perlu dilegalkan sebagai agama. "Nggak perlu. Biarkan aja dia beragama, dia mengatakan Islam, Islam aja, siapa keberatan? Islam menurut dia gitu lho," ujarnya.
Menurut Musdah, memanusiakan warga Ahmadiyah bukan berarti menyetujui munculnya agama baru nantinya. "Emangnya negara mau mengatur, `eh nggak boleh ada agama baru`. Itu kan urusan kamu yang diyakini."
"Oh ya, saya menyetujui semua agama baru, bukan begitu konteksnya? Silakan aja, karena dalam konstitusi itu negara menjamin setiap penduduk meyakini agama, sebagai keyakinan masing-masing," tandas Musdah.
Di Dalam Pemerintahannya, Jokowi Inginkan Kabinet Ramping
Jokowi-JK mewacanakan perampingan susunan
kabinet pada era pemerintahannya. Perampingan itu saat ini sedang
dirumuskan oleh tim transisi yang ditunjuk Jokowi.
Menurut Hasto Kristianto, juru bicara
Jokowi-JK, perampingan itu sesuai janji yang diutarakan saat Jokowi
berkampanye. Saat ini perampingan itu sedang dirumuskan tim transisi
yang ditunjuk Jokowi. “Pak Jokowi ingin kabinet yang ramping dan
efektif,” ujar Hasto, pada Jumat (25/7/2014).
Dia menjelaskan, tim yang terdiri dari
para pakar itu juga akan menelaah bentuk kelembagaan, formasi kabinet,
legislasi, dan politik anggaran. Tapi dia belum mengetahui secara
detail kementerian apa saja yang akan mengalami perampingan.
Patrice Rio Capella, Sekjen Partai
Nasional Demokrat, mengatakan, keinginan membentuk kabinet berpostur
ramping ini pernah dibicarakan Jokowi-JK dengan partai pengusung.
"Kabinet ramping itu maksudnya tidak sekadar untuk memberikan pos-pos
pada partai tertentu. Kami ingin kabinet ramping, kabinet kerja bukan
bagi-bagi kursi," katanya, seperti dikutip detikcom, pada Kamis (24/7/2014).
Kabinet ramping ini, menurut Capella,
bisa terealisasi, seperti dengan menggabung dua kementerian menjadi satu
kementerian. "Ada beberapa pos kementerian negara, mungkin bisa
digabung dari dua menteri menjadi satu menteri," kata dia.
Sementara itu, menurut Refly Harun,
peneliti hukum tata negara, jumlah kementerian saat ini terlalu gemuk,
hal ini karena untuk memaksimalkan alokasi yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara.
“Pemerintahan SBY memaksimalkan slot 34 menteri,” katanya, seperti
dikutip tempo.co, pada Jumat (25/7/2014).
Untuk itu, dia mendukung wacana
perampingan kabinet tersebut. Ada beberapa yang harus dievaluasi. Karena
tidak semua pos kementerian memiliki fungsi yang memuaskan, seperti
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang bisa ditangani oleh
Kementerian Sosial dan kementerian lain di bidang perekonomian.
Efektivitas kabinet, kata Refly, bukan
hanya dilihat dari jumlah kementerian, tapi juga dari kemampuan para
menteri dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bidang
pemberantasan korupsi. “Menteri harus punya nyali memberantas korupsi,”
katanya.
Mengenai langkah Jokowi mengundang
publik untuk ikut berpartisipasi mengusulkan susunan kabinet, M. Qodari,
Direktur Eksekutif Indo Barometer mengapresiasi langkah tersebut.
"Makin banyak pilihan nama calon menteri, semakin baik. Enak untuk
memilih yang terbaik," ujar Qodari, pada Jumat (25/7/2014).
Menurut Qodari, langkah ini akan
memudahkan Jokowi memilih orang yang tepat untuk posisi menteri, Jokowi
pun terhindar dari mekanisme pemanggilan satu per satu calon menteri
yang pernah dilakukan Presiden SBY, saat menyusun kabinet dan juga akan
terhindar dari sejumlah polemik saat menunjuk nama-nama menteri. "Nama-nama yang diusulkan akan mendapatkan respons terbuka dari masyarakat sehingga terjadi audisi publik."
Jokowi Berjanji Majukan Keamanan Maritim Indonesia
Calon pesiden nomor urut 2 Joko Widodo ingin meningkatkan keamanan
maritim. Hal ini dilakukan guna mencegah kerugian negara yang mencapai
Rp300 trilliun per tahun. Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini juga
menjanjikan adanya penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil
perikanan.
Menurut Jokowi, pembelian pesawat nirawak menjadi salah satu faktor
peningkat keamanan maritim Indonesia. Praktik pencurian ikan yang kerap
merugikan negara pun bisa dicegah denga teknologi itu. Pengoperasian
pesawat nirawak terbagi menjadi tiga zona, sesuai zona waktu di
Indonesia.
Jokowi juga berencana membangun industri pengolahan ikan laut demi
mencegah pasar gelap dalam aspek itu. Peningkatan produksi hasil laut
juga akan ditingkatka dengan menambah armada laut. Penambahan armada pun
berefek atas terbukanya peluang kerja.
Hal ini disampaikan mantan Wali Kota Solo itu dalam Seminar Nasional
Bidang Kelautan di Gedung Mereka, Jl Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat,
Rabu (11/6/2014). Jokowi hadir bersama Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri
Jokowi-JK
Berjanji Memanusiakan Warga Ahmadiyah dan Syiah - See more at:
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2065310/jokowi-jk-berjanji-memanusiakan-warga-ahmadiyah-dan-syiah#sthash.XvJIshKh.dpuf
Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Jika Jadi Presiden
Pasangan capres cawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla meminta masyarakat
tidak meragukan komitmennya terhadap penegakan hukum dan hak asasi
manusia (HAM).
Hal ini terkait munculnya keraguan karena banyak
terduga pelanggar HAM yang menjadi tim Jokowi-JK. Anggota tim sukses
Jokowi-JK Budiman Sudjatmiko mengatakan, masyarakat bisa menagih visi
Jokowi terkait janji tersebut bila terpilih menjadi presiden.
"Kita melihat dari statement-nya visi misi, Pak Jokowi ingin
menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kita percaya di
situ aja. Soal apakah iya atau enggak, itu masa depan, tetapi kita
pegang itu aja, itu dijadikan patokan masyarakat untuk mengontrol apa
Pak Jokowi akan melaksanakan itu atau tidak," kata Budiman Sudjatmiko di
Seknas Jokowi, Jakarta Selatan, (18/7).
Budiman Sudjatmiko
menambahkan, masyarakat harus bisa memilahkan antara Jokowi dengan
pendukungnya. Menurutnya, Jokowi tidak bisa menolak siapapun yang
mendukungnya.
Namun, Jokowi juga tidak bertanggungjawab atas
perilaku dan masa lalu mereka. Di dalam tim sukses Jokowi-JK terdapat
sejumlah figur militer.
Di antaranya Wiranto, AM Hendropriyono,
Luhut Panjaitan, dan Agum Gumelar. Karenanya, terdapat pihak yang
mempertanyakan ketegasan Jokowi ketika dihadapkan pada dugaan kasus yang
melibatkan pendukungnya
Jadi Presiden, Jokowi Janji Ungkap Hilangnya 13 Aktivis
Capres Jokowi, berjanji akan mengusut tuntas kasus hilangnya 13
aktivis, di antaranya Widji Thukul yang hingga kini belum terungkap
keberadaannya.
“Harus ditemukan dong bagaimana sih. Bisa ketemu hidup atau ketemu
sudah meninggal, tapi harus jelas,” tegas Jokowi, Senin, di Jakarta.
“Masak 13 orang enggak ketemu. Enggak jelas kenapa. Harus diperjelas,” kata Jokowi.
Tidak hanya Widji Thukul, mantan Walikota Solo ini juga berjanji akan
mengungkap kasus meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir
yang penuh dengan misteri.
“Itu kan urusan hukum tapi semuanya harus diperjelas. Jangan nanti ada rekonsiliasi,” tegasnya.
Mantan walikota Solo ini mengaku mengenal baik sosok Widji Thukul.
“Kebetulan saja Widji Thukul dan saya kenal baik. Widji Thukul kan
orang Solo. Istrinya dan anaknya ya kenal. Rumahnya ya tahu,” tambahnya.
Kader PDI Perjungan ini juga mengaku menyenangi puisi Widji yang nama aslinya Widji Widodo itu.
“Puisinya bagus. Puisinya semua orang banyak yang senang,” kata Jokowi.
Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer Jika Terpilih Jadi RI-1
Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk
pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua
permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.
"Kalau saya
jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi
harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri
Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Menurut
Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu
Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan
surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.
"Guru
honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus.
Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di
Gubernur," tutur Jokowi.
Pada peringatan hari pendidikan nasional
2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat
mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya
peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi
juga honorer.
"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib,
baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.
Jokowi Janji Bicara Kasus BLBI jika Jadi Presiden
Calon presiden (capres) Joko Widodo
alias Jokowi enggan berkomentar saat ditanya tentang penyelesaian kasus
dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Jokowi, hal tersebut lebih
baik dibahas setelah dirinya resmi menjadi presiden.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai komentar tentang BLBI hanya akan membuat panas suasana.
"Setelah tanggal 22 baru saya ngomong.
Saya sekarang nggak mau bicara yang membuat panas suasana politik. Kita
bicara yang dingin-dingin saja. Kita bicara yang empuk-empuk saja," kata
Jokowi usai menghadiri pertemuan dengan relawan di kawasan Menteng,
Jakarta, Kamis (17/7).
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tengah getol-getolnya menggarap kasus dugaan korupsi yang
telah lama terbengkalai itu. Bahkan Ketua KPK Abraham Samad sudah
menyatakan siap memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan
kapasitas sebagai presiden yang membuat kebijakan tersebut.
Jokowi juga bungkam saat ditanya tentang
rencana KPK memanggil Megawati. Ia memberikan alasan yang sama bahwa
komentar mengenai hal tersebut hanya akan membuat panas suasana.
"Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," tandas Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini.
Jokowi Janji Tetap Blusukan Kalau Jadi Presiden
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji
untuk tetap melakukan blusukan dan bersikap dekat dengan masyarakat
jika dirinya nanti terpilih menjadi presiden pada Pilpres 9 Juli 2014.
Janji ini diditegaskan Jokowi di Pesantren Darul Maarif, Indramayu, Jawa
Barat, dalam acara silaturahmi kiai kampung dan warga Nahdlatul Ulama
untuk pemenangan Jokowi-JK, Selasa malam (17/6), yang dihadiri Ketua NU
Cabang Indramayu, Dedi Wahidi.
"Saya ini waktunya banyak dihabiskan di kampung-kampung juga di
pasar. Kenapa? Karena masalah-masalah rakyat adanya di situ, bukan di
kantor," kata Jokowi dalam orasinya, seperti dikutip dari rilis yang
dikirimkan tim media Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku senang dengan kegiatan
sehari-harinya mendatangi rakyat untuk mendengar keluhan mereka, atau
biasa diistilahkan blusukan. "Saya tegaskan di sini, saya akan tetap ke
masyarakat kalau jadi presiden," ujar Jokowi di hadapan ribuan
pendukungnya.
Dalam deklarasi dukungan NU Indramayu tersebut, pendiri pesantren
Darul Maarif, Dedi Wahidi, ikut menegaskan bahwa banyak kabar bohong
mengenai Jokowi. "Pak Jokowi ini orang muslim yang jujur. Fitnah
macam-macam tentang dirinya itu bohong," paparnya.
Temui Warga Jambi, Jokowi Berjanji Bangun Sawah dan Irigasi
Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo atau Jokowi berjanji bila dia dan cawapres Jusuf Kalla terpilih untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, ia akan membangun sawah, bendungan, dan irigasi untuk membantu ekonomi kerakyatan.
"Jokowi dan JK berkomitmen membangun sawah-sawah baru. Bendungan baru, dan irigasi baru," katanya di depan ratusan warga di Pasar Tradisional Angso Duo, Provinsi Jambi, Selasa (24/6/2014).
Ia mengatakan, memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian karena masalah utama di sejumlah daerah lumbung padi adalah adanya konversi sawah menjadi lahan pertambangan. Termasuk di Jambi yang merupakan lumbung padi untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya.
Karena itu, Jokowi mengimbau seluruh pemilik sawah agar tidak menjual sawahnya untuk dialihfungsikan menjadi kawasan industri pertambangan atau permukiman penduduk.
"Nanti anak cucu kita tidak bisa makan gara-gara ini. Hati-hati, penduduk semakin banyak tapi sawah semakin sedikit," tegas Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak.
Jokowi datang ke Pasar Angso Duo menggunakan mobil kap terbuka. Kepada warga dia mengatakan kedatangannya ke pasar tradisional terbesar di Jambi itu suatu keputusan yang tepat. Sebab, kata 'Duo' (angka dua) di belakang 'Angso', kata Jokowi, menggambarkan dirinya, yaitu capres nomor urut 2.
"Angso Duo berarti saya ke sini itu sudah bener. Karena ada 'Duo' nya. Duo duo duo," serunya di hadapan ratusan warga dan pedagang pasar.
Jambi merupakan bagian dari lokasi kampanyenya di luar Pulau Jawa, setelah dua hari sebelumnya berkampanye di Kalimantan Barat.
Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional, Suara Pelajar dan Guru Akan Didapat
Capres Jokowi berjanji akan menghapus ujian nasional. Bila niatan
Jokowi ini benar dilaksanakan, tentu akanmendapar respons positif dari
pemilih remaja yang masih pelajar. Jokowi akan mendapatkan dukungan
mereka.
"Pasti dukung dia dan guru dukung dia," kata Sekjen
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti saat berbincang,
Rabu (11/6/2014).
Retno menilai para pelajar yang rata-rata masih
remaja juga banyak mengeluhkan soal pelaksanaan UN ini. Tengok saja di
media sosial, mereka banyak yang berkicau menyuarakan penolakannya.
"Secara
masif dan sistematik mereka melihat kecurangan dan kecurangan. Jadi
kalau ingin mendapat nilai yang tinggi mesti mendapat bocoran. Anak yang
pintar dan rajin bisa dapat nilai biasa-biasa saja karena jujur, tetapi
anak yang malas bisa bagus karena mendapat bocoran," urainya.
Retno
juga menantang Jokowi untuk lebih menegaskan niatnya menghapus ujian
nasional. Menurutnya juga ini akan sejalan dengan revolusi mental yang
dilakukannya. UN selama ini hanya membuat murid dan guru ada yang
terpaksa berbuat curang.
"Generasi muda kita melihat sebuah sistem pendidikan yang boleh curang agar lulus. Ini membahayakan," tegas dia.
Hasil
UN berpengaruh pada kualitas sekolah dan juga kualitas pendidikan di
suatu daerah. "Karena itu ada juga guru yang terpaksa memberi bocoran
agar kualitas sekolahnya ikut naik," tutupnya.
Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menghapus dan mengganti Ujian Nasional (UN).
Saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru di Hermes Palace di
Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (10/6/2014), Jokowi menegaskan sistem
UN akan dirombak jika terpilih sebagai presiden.
UN akan ditiadakan dan diganti dengan pendidikan karakter, etika, dan
budi pekerti. "Inilah revolusi mental. Untuk SD 80% budi pekerti, 20%
pengetahuan. SMP 60 budi pekerti, 40% pengetahuan. Di SMA baru 20%-80%,"
ujarnya disambut tepuk tangan ratusan guru.
Jokowi Janji Tak Ada Menteri Identik dengan Partai
Presiden
Terpilih, Joko Widodo, memastikan dalam penyusunan kabinet pemerintahan
Jokowi - Jusuf Kalla, tidak akan ada pos kementerian yang identik
dengan partai. Karena menurutnya penyusunan seperti itu merupakan
cara-cara lama yang harus segera ditinggalkan.
"Hal seperti
itu harus segera ditinggalkan. Ini saatnya yang profesional itu, kok
masih mikir seperti itu," kata Jokowi di Jalan Teuku Umar, Menteng,
Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 Juli 2014.
Disampaikan
Jokowi, kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla nantinya akan terdiri
dari 70 persen profesional dan 30 persen dari partai. Tapi menurutnya,
saat ini yang paling utama adalah pembentukan tim transisi yang akan
menggodok siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Jokowi
- Jusuf Kalla.
"Baru kemarin ditetapkan, kamu sudah tanya detail, gimana
saya jawabnya. Kalau tim transisi sudah siap. Kita baru bicara
persiapan. Pokoknya ada profesinal, akademisi dan politisi," ucap dia.
Jokowi
menambahkan, tim transisi yang akan dibentuknya itu bertugas untuk
mengidentifikasi persoalan-persoalan negara Indonesia yang sedang
genting dan harus segera diselesaikan. Kemudian mengidentifikasi
masalah-masalah lain yang juga mendesak untuk diperbaiki.
"Nah,
kalau ketahuan seperti itu, kemudian baru menaruh orangnya di mana.
Nanti setelah Lebaran saja. Sekarang ini kita urusan mudik dan Lebaran
saja dulu," pungkas Jokowi.
9 Komitmen Jokowi jika Terpilih Jadi Presiden
Berikut ini sembilan komitmen Jokowi-Jusuf Kalla:
1. Piagam perjuangan Al-Mizan, yaitu komitmen dalam perjuangan kesejahteraan yang diciptakan lintas agama demi pluralisme.
2. Piagam perjuangan Marsinah, yaitu komitmen dalam peningkatan industri nasional dan perlindungan hak buruh.
3.
Piagam perjuangan Satinah, yaitu komitmen ihwal perlindungan tenaga
kerja wanita untuk mulai dididik, dilatih, diawasi, dan bekerja di bawah
perlindungan hingga pulang ke rumah.
4. Piagam Marhaen, yaitu komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Piagam Abdul Muluk, yaitu komitmen dalam perjuangan bagi tenaga kesehatan, apa pun profesinya.
6.
Piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara, yaitu komitmen untuk
kesejahteraan tenaga pendidik, seperti guru, tenaga honorer, dosen.
7.
Piagam Karongsong, yaitu komitmen untuk kesejahteraan nelayan dan
memastikan hasil laut. Karongsong adalah kampung nelayan di Indramayu
yang punya potensi sumber daya laut yang luar biasa. Namun sebagian
penduduknya bekerja sebagai TKI.
8. Piagam Profesor Suharso,
yaitu komitmen untuk memastikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan
hak-hak para penyandang disabilitas.
9. Piagam perjuangan
Al-Fataniyah, yaitu komitmen untuk memperjuangkan pesantren sebagai
salah satu lembaga pendidikan orisinal di Indonesia. Termasuk pesantren
salafiyah.
Pemilu presiden pada 9 Juli mendatang diikuti dua pasangan calon, yakni
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Di Palembang, Jokowi Berjanji akan Majukan Energi
Capres nomor urut dua, Jokowi menegaskan komitmennya untuk fokus
pada pengembangan daerah-daerah penghasil energi. Salah satu kendalanya
selama ini adalah daerah penghasil energi justru tidak mendapatkan
manfaat dari energi tersebut.
"Misalnya sering
terjadi daerah penghasil batubara malah listriknya sering mati. Ini kan
aneh. Mestinya diutamakan penggunaannya untuk lingkungan di sekitar
situ. Dengan begitu akan ada keadilan yang nyata bagi masyarakat yang
hidup di daerah penghasil energi untuk bisa menikmati energy yang
dihasilkan," tegas Jokowi saat kampanye di Palembang, Rabu (25/6/2014).
Karena itu, sistem dananya harus bagi hasil. Saat ini daerah hanya
dapat minim sekitar 13%. Ini yang perlu diubah. Kenapa perlu diubah?
Agar daerah ikut menikmati, yang memproduksi juga ikut menikmati," papar
Jokowi.
Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan
mengatakan paparan Jokowi, yang perlu dibentuk adalah rasa kebersamaan
sebagai sebuah bangsa. “Harga bensin misalnya meski terlihat sepele
namun dengan harga yang sama di setiap daerah akan membentuk sebuah
perasaan sebagai satu bangsa, begitu pula dengan daerah penghasil energi
juga harus dapat memanfaatkan energinya," ujar Rektor Universitas
Paramadina ini.
Sementara itu Jokowi menemui
guru-guru yang tergabung dalam PGRI. "Ada yang bilang Jokowi mau hapus
sertifikasi guru, jelas bohong, kalau ditambah jelas iya," kata Jokowi
yang langsung disambut riuh guru-guru yang hadir.
Jokowi juga mengatakan kalau dirinya memahami persoalan pendidikan. Ia
mencontohkan pengalamannya menjadi komite sekolah selama 13 tahun
misalnya. Tak hanya itu ia juga memaparkan gagasannya mengenai
pendidikan yang hendak ia bawa jika terpilih menjadi presiden.
"Percuma pintar jika mentalnya tidak bener. Kalau keadaannya begitu
maka kepintarannya hanya akan digunakan untuk minteri orang," ujar
Jokowi. Untuk itu ia mengatakan akan menekankan pendidikan mental dan
karakter di sekolah. Ia juga mengatakan bahwa PGRI harus mampu membawa
kualitas pendidikan ke level yang lebih baik.
Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan menjadi sentral utama dalam
revolusi mental yang digagas Mantan Walikota Solo itu. "Fokus kita pada
kualitas manusia Indonesia. Hal itu hanya akan terwujud jika kualitas
pendidikan baik," ungkap Rektor Universitas Paramadina ini. Ia juga
menambahkan, Kunci pendidikan ada pada interaksi manusia. Sehingga peran
guru menjadi sentral. Ini yang menjadi fokus kita ke depan,"
tambahnya.
Jokowi Berjanji Akan Tetapkan Hari Santri Nasional
Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan
memperjuangkan pencanangan Hari Santri Nasional yang rencananya akan
diperingati setiap 1 Muharram. Hal tersebut disampaikannya langsung saat
melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam di
Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur (Jatim).
Usulan pencanangan Hari Santri Nasional itu sendiri merupakan
permintaan dari Ponpes Babussalam, yang disampaikan oleh pimpinan
pondok, KH Thoriq Darwis.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim, dengan ini saya
mendukung 1 Muharram ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Pernyataan
ini juga langsung saya tandatangani,” kata Jokowi, di Ponpes
Babussalam, Malang, Jatim, Jumat (27/6/2014) malam.
Menurut Jokowi, kondisi santri di Indonesia saat ini memang harus
diperjuangkan, mengingat ponpes memegang peranan penting dalam
pelaksanaan revolusi mental di Indonesia.
“Revolusi mental itu harus dilakukan. Sedangkan ponpes, saya pikir
memegang peranan penting dalam revolusi mental. Ponpes itulah kunci
utamanya. Makanya, saya menyanggupi permintaan penetapan Hari Santri
Nasional itu,” ujar Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta yang tengah cuti sementara ini menuturkan, peran
penting tersebut dimiliki ponpes karena mata pelajaran yang diajarkan
kepada murid-muridnya kebanyakan mengenai budi pekerti, serta sikap dan
nilai-nilai luhur manusia.
“Di ponpes itu banyak sekali diajarkan mengenai akhlakul karimah,
bahwa seorang manusia harus memiliki akhlak, budi pekerti dan mental
yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar,”
ungkap Jokowi.
Kunjungan Jokowi pada malam hari di ponpes tersebut diakhiri dengan
penandatanganan surat perjanjian penyanggupan penetapan Hari Santri
Nasional pada 1 Muharram. Penandatanganan ini disaksikan oleh tim
kampanye Jokowi, serta segenap jajaran kiai dan ulama Ponpes Babussalam.
Jokowi: Saya Akan Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
Calon presiden Joko Widodo memiliki
perhatian lebih untuk kemerdekaan Palestina. Dalam waktu tak sampai 1
bulan pria yang akrab disapa Jokowi itu dua kali menyerukan kemerdekaan
bagi Palestina.
Hari ini Kamis (10/7/2014) dia menggelar
konferensi pers khusus untuk menanggapi aksi penyerangan tentara Israel
ke jalur Gaza yang menewaskan puluhan warga sipil Palestina. Jokowi
menilai serangan ke jalur Gaza merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
"Serangan ke jalur Gaza adalah
pelanggaran HAM, situasi di jalur Gaza sangat memprihatinkan karena
terjadi pembunuhan massal," kata Jokowi di posko relawan Jokowi-JK,
jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.
Jokowi berjanji akan memperjuangkan
kemerdekaan Palestina. "Saya akan berjuang keras memperjuangkan
kemerdekaan Palestina," kata dia.
Jokowi pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan aktif membela bangsa Palestina di berbagai forum internasional.
Palestina menurut mantan Wali Kota
Surakarta itu memiliki arti bagi bangsa Indonesia. Salah satu negara di
Timur Tengah itu adalah yang pertamakali mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pernyataan Jokowi tentang Palestina hari
ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya dia pernah menyampaikan dukungan
ke Palestina di sesi debat calon presiden pada 22 Juni lalu.
"Keamanan regional kawasan dan menjaga
ketertiban dunia di sini saya Jokowi JK punya komitmen penuh Palestina
menjadi negara penuh dan berdaulat dan mendukung penuh Palestina menjadi
anggota PBB," kata Jokowi kala itu.
Jokowi Berjanji Penuhi Hak Penyandang Disabilitas
Capres Joko Widodo berjanji bila dirinya berhasil
terpilih, ia akan membuat pemerintahan tanpa diskriminasi, termasuk bagi
penyandang disabilitas.
"Dalam pemerintahan Jokowi-JK yang akan datang, sesuai perintah
pembukaan dan batang tubuh UUD 45, pemerintah yang akan dibangun adalah
untuk menghadirkan negara bagi seluruh Rakyat Indonesia, tanpa
diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk bagi penyandang
disabilitas," ujar Jokowi melalui rilis yang diterima Metrotvnews.com,
Kamis (26/6/2014).
Apalagi, tambahnya, pada 2011 Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas.
Jokowi pun mengaku akan ikut berjuang untuk lahirnya undang-undang yang
memberikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas atas sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan,
pekerjaan, kebudayaan dan lainnya.
"Saya mengusulkan agar pembahasan RUU tentang Perlindungan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas menjadi pembahasan lintas komisi di DPR RI
sehingga otomatis akan melibatkan dan menjadi tanggung jawab lintas
kementrian terkait. Baik dalam pembahasan undang-undang maupun pada
implementasinya," tambahnya.
Menurut capres nomor urut dua itu, bagi dirinya dan sang wakil, Jusuf
Kalla, isu penyandang disabilitas tidak bisa dilihat dari satu dimensi,
tapi sebagai sebuah isu yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai
sektor.
Jokowi Berjanji Tuntaskan Ganti Rugi Lapindo
Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) berjanji
menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo serta persoalan
kemiskinan lainnya.
Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat
serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan
Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan
lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring,
Sidoarjo, Jawa Timur.
Dikatakan oleh Leni, dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Kontrak
Politik ini ingin meminta kepastian komitmen Jokowi bila nanti terpilih
sebagai Presiden, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan
kerakyatan dan kemiskinan, termasuk menyelesaikan persoalan korban
lumpur Lapindo.
“Jika nanti Bapak Calon Presiden kita, Jokowi terpilih, harapan kami
itu dia bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyat miskin khususnya,
dan seperti kesehatan, pendidikan itu yang layak, dan juga permukiman
rakyat miskin jangan digusur tetapi digeser dan ditata. Begitu pun
dengan penyediaan lapangan kerja, dan terkhususnya penyelesaian kasus
lumpur Lapindo, dan segera menuntut, dengan cara baik itu hukum, sosial
dan lingkungan. Dan terlebih lagi meminta kepada pemerintah untuk segera
memberikan dana talangan ganti rugi kepada para korban Lapindo,” kata
Leni.
Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi
kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lumpur karya
seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo.
Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir
tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga
kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.
Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan
warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat
pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang
kedaulatan rakyat.
Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti
ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat.
Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”
Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi
dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari
partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf
Kalla.
Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum
Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para
pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang
dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.
“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi)
sebelum Pemilihan Presiden digelar. Didukung pak Jokowi, Calon Presiden
RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.
Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari,
didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan
rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang
menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya
spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana,
yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di
pinggir-pinggir jalan raya.
“Kami kenapa kok ke pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi
mamang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari
korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan pak
Jokowi insya Allah saya optimis,” ujar Supari.
Jokowi Janji Stop Kebijakan Impor Pangan,
Saat
“blusukan” ke Pasar Sukomoro, Nganjuk, Jatim, capres nomor urut 2 Joko
Widodo (Jokowi) berjanji jika terpilih akan menghentikan kebijakan impor
pangan. Bagaimana caranya?
“Impor beras,
bawang merah, semua harus dihentikan, setuju?” teriak Jokowi di depan
ribuan pedagang dan pengunjung Pasar Sukomoro, Sabtu (28/6/14).
Jokowi
mengkritik keras kebijakan impor yang dilakukan pemerintah saat ini.
“Senengnya impar impor, impar impor. Kalau impor yang untung siapa?"
Bagaimana cara Jokowi agar bisa menghentikan impor pangan yang sudah sangat memprihatinkan?
Dalam visi-misinya, pasangan cawapres Jusuf Kalla ini pernah mengungkapkan beberapa agenda perbaikan di bidang pertanian.
Agenda
pertanian tersebut seperti pemberian subsidi subsidi pupuk dan subsidi
harga hasil pertanian. Strategi tersebut dinilai lebih efektif dibanding
memberi petani beras raskin.
“Saya yakin petani Indonesia bisa produksi ini semua sendiri. Asalkan diberi subsidi, diberi perhatian pemerintah.”
Selain
subsidi, agenda yang diusung Jokowi adalah memangkas birokrasi yang
terkait kebijakan pertanian agar koordinasi bisa berjalan efektif.
Dari sisi
lahan, ia berjanji membuka 9 juta hektar lahan untuk pertanian. Caranya
dengan membuka akses petani gurem untuk memiliki lahan pertanian. Dari
rata-rata 0,3 hektar menjadi 20 hektar per kepala keluarga.
Kemudian
memperketat perizinan konversi lahan pertanian, membuka akses perbankan
untuk para petani hingga ke pedesaan dengan bunga kredit yang rendah.
Jokowi
mengatakan, para petani Indonesia mengalami kerugian atas kebijakan
impor pemerintah saat ini. Hasil panen petani menjadi tak laku.
Imbasnya, kesejahteraan petani tidak kunjung membaik.
Jokowi janjikan pupuk murah bagi petani
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mempermudah dan
memfasilitasi peningkatan subsidi pupuk bagi para petani guna
meningkatkan produksi pangan nasional.
"Para petani harus disediakan bibit lokal yang berkualitas, tidak
perlu bibit impor, serta mempermudah mereka mendapatkan pupuk dengan
harga murah," kata Jokowi pada kampanye bagi ribuan petani di Lapangan
Tegalega Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Ia mengatakan, para petani sulit mendapatkan pupuk murah
berkualitas untuk tanamannya. Bila ada, ia menilai, harga pupuk pun
cukup tinggi sehingga tidak bisa terjangkau oleh sebagian petani kecil.
Selain mengelola pupuk agar selalu ada dan harganya murah, Jokowi
juga akan memperhatikan masalah penggunaan bibit tanaman lokal.
"Para petani kita harus disediakan bibit lokal yang harganya juga murah, tidak usah bibit impor," katanya.
Kesejahteraan petani, menurut Jokowi, merupakan salah satu
prioritasnya yakni dengan meningkatkan pendapatan minimal petani
Indonesia.
"Saya turun langsung ke sawah dan lahan pertanian, melihat
petani pendapatannya hanya Rp350.000 per bulan, maka dari itu mereka
perlu kita sejahterakan. Bila tidak dimuliakan siapa yang akan
memproduksi, bila mereka tidak menanam kita makan apa," katanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengimbau petani yang mempunyai sawah
produktif agar tidak menjual dan dijadikan lahan bangunan.
"Bila punya sawah yang tak ada irigasinya, tapi sawahnya
produktif, maka jangan dijual. Jangan mau dijadikan pabrik atau
perumahan, nanti anak cucu kita mau dikasih makan apa?," katanya.
Pasalnya, Jokowi menegaskan, berencana untuk membangun sejumlah
bendungan dan irigasi bagi sawah dan lahan pertanian produktif yang
tidak memiliki pengairan.
"Program kami membuat 25 bendungan untuk petani, termasuk irigasinnya," demikian Joko Widodo.
Jokowi: Jadi Presiden, Program DKI Bisa Lebih Cepat Rampung
Banyak yang menilai capres Joko Widodo ingkar atas janji-janji dan programnya untuk mengurus Ibukota sewaktu masih menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun pria yang karib disapa Jokowi itu berjanji akan melaksanakan semua program dan janji dengan lebih cepat saat dirinya terpilih menjadi presiden kelak.
"Nanti kalau sudah jadi presiden, program itu bisa lebih cepat dilaksanakan," ujar Jokowi didampingi cawapres-nya Jusuf Kalla atau JK dalam konferensi persnya di Hotel Holiday In Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/7/2014).
Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu mengaku, sudah melaksanakan program-programnya untuk Ibukota bersama Wagub Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.
"Yang jelas dalam 2 tahun ini sudah kita laksanakan. Infrastruktur sudah kita kerjakan," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, untuk melaksanakan program-programnya diperlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan di daerah. Itulah yang seringkali menghambatnya sehingga tidak bisa mempercepat realisasi program-program di DKI.
"Ada problem-problem yang tidak bisa saya sampaikan di sini," tuturnya. Karena itu jika menjadi presiden nanti, Jokowi berjanji akan mempercepat pelaksanaan janji dan programnya.
Bila Jadi Presiden, Jokowi Janji Warga Papua Akan Gampang Menemuinya
Calon presiden bernomor
urut dua, Joko "Jokowi" Widodo, berjanji jika terpilih menjadi presiden
dalam Pemilu Presiden 2014, dia akan membuka akses komunikasi
selebar-lebarnya untuk masyarakat Papua.
Di sela kampanye hari
kedua di Kampung Adat Yoka, Jayapura, Kamis (5/6/2014), Jokowi semula
menceritakan pertemuannya dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua,
Lennys Koboya. "Pak Lennys bilang, saya kalau ketemu sama pejabat di
Jakarta sulit. Kok kalau ketemu Pak Jokowi gampang banget. Ya saya bilang, kalau ndak ditemui, dosa besar saya," ujar Jokowi.
"Apalagi kalau (saya) jadi presiden pasti gampang banget nemuin
saya kalau masyarakat dari Papua," lanjut Jokowi. Sikapnya tersebut,
ujar dia, merupakan bukti sikap pro-nya terhadap pemerataan pembangunan
dari Sabang sampai Merauke.
Masyarakat di ujung wilayah
Indonesia, kata Jokowi, harus mendapatkan perhatian lebih. Khusus di
Papua, Jokowi yakin komunikasi yang baik antara pemerintahan dan warga
adat mampu menghasilkan solusi-solusi bagi permasalahan yang ada di Bumi
Cendrawasih.
Kedatangan Jokowi di Kampung Yoka adalah bagian
dari rangkaian safari politik kampanye hari kedua Jokowi di Papua.
Masyarakat adat Yoka menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Jusuf
Kalla dalam pemilu presiden mendatang. "Bapak adalah calon presiden
yang pertama kali datang ke Papua. Tuhan memberkati Bapak untuk menjadi
presiden," ujar salah satu pendeta setempat.
Jokowi-JK Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak
penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan
Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam
visi misi Jokowi-JK.
Menurutnya, Jokowi-JK mempunyai visi misi
untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka
pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat
direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini.
"Kita
mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan,
infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru
supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," jelasnya saat ditemui
di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).
Lebih jauh kata Tjahjo,
Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program ekonomi,
seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya
dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.
"Penerimaan dari
pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka
pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," tutur dia.
Pernyataan
Tjahjo ini sekaligus menjawab kekhawatiran pengamat dan analis yang
mempertanyakan pendanaan Jokowi-JK guna merealisasikan sejumlah program
di bidang ekonomi.
Seperti diketahui duet pasangan tersebut telah
mengumumkan visi misinya. Yang paling disoroti adalah peningkatan akses
penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang
gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada
2019.
Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru
sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan
10 bandara baru serta membangun 10 kawasan industri baru berikut
pengembangan untuk hunian buruh.
Sayangnya, Ekonom Senior CSIS,
Pande Raja Silalahi menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari
dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri
mengapresiasi visi misi pasangan itu karena menekankan sisi kerakyatan.
Namun terpenting bagaimana cara mengimplementasikan program-program
ekonomi itu.
"Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling
banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang
lain," ujarnya.
Salah satu cara, tambah Pande, berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar negeri.
JANJI LAINNYA BISA DILIHAT DI VIDEO DEBAT CAPRES TAHUN 2014
DEBAT KEDUA CAPRES JOKOWI - PROBOWO 15 JUNI 2014
references by
http://www.merdeka.com/politik/didukung-tukang-ojek-jokowi-janji-tak-hapus-subsidi-bbm.html
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/1804164/Ini.Kata.Jokowi.soal.Buruh.Outsourcing.
http://bisnis.liputan6.com/read/2072282/jokowi-janji-cetak-10-juta-lapangan-kerja-jika-jadi-presiden
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/6-janji-jokowi-jk-di-hadapan-pengusaha/menurunkan-suku-bunga-perbankan.html
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/10/251278/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/21/n91v69-jokowi-jadi-presiden-ini-dia-janji-terkait-syiah-dan-ahmadiyah
https://kapuas.co/2014/07/02/2748/jokowi-janji-tidak-ada-buruh-yang-akan-dibayar-murah/
http://portalkbr.com/berita/beritapemilu/3321986_6033.html
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/02/002518/2596653/1562/ini-janji-jokowi-untuk-guru-honorer-jika-terpilih-jadi-ri-1
http://dekandidat.com/2014/06/09/jadi-presiden-jokowi-janji-ungkap-hilangnya-13-aktivis/
jpnn.com/news.php?id=246771
http://edisinews.com/berita--jokowi-janji-tetap-blusukan-kalau-jadi-presiden.html
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590023/9-Komitmen-Jokowi-jika-Terpilih-Jadi-Presiden
http://regional.kompas.com/read/2014/06/06/0619333/Bila.Jadi.Presiden.Jokowi.Janji.Warga.Papua.Akan.Gampang.Menemuinya
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2065310/jokowi-jk-berjanji-memanusiakan-warga-ahmadiyah-dan-syiah
http://politik.news.viva.co.id/news/read/524491-jokowi-janji-tak-ada-menteri-identik-dengan-partai
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/11/074413/2604728/1562/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional-suara-pelajar-dan-guru-akan-didapat?991104topnews
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2068032/temui-warga-jambi-jokowi-berjanji-bangun-sawah-dan-irigasi
http://analisadaily.com/news/read/jokowi-saya-akan-memperjuangkan-kemerdekaan-palestina/46171/2014/07/10
http://www.nefosnews.com/post/ekbis/jokowi-janji-stop-kebijakan-impor-pangan-ini-caranya
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/26/257677/jokowi-berjanji-penuhi-hak-penyandang-disabilitas
http://beta.antaranews.com/berita/442351/jokowi-janjikan-pupuk-murah-bagi-petani
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/11/251573/8203-jokowi-berjanji-majukan-keamanan-maritim-indonesia
http://www.pikiran-rakyat.com/node/283212
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/063618172/Jokowi-Jamin-Jaksa-Agung-Bukan-Politikus-Partai
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1547589/Jokowi-JK.Janji.Hapuskan.Kolom.Agama.di.KTP
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2057851/jokowi-jk-pastikan-tolak-utang-luar-negeri-jika-pimpin-ri
Follow @A_BlogWeb
