Baca Artikel Lainnya
Para pejabatnya mengeruk pajak, sumber daya alam, korupsi berbagai proyek pemerintah dan rebutan jabatan, namun rakyatnya miskin
Dalam laporan terbarunya pada 2025, World Bank menempatkan Indonesia di posisi kedua dunia dalam jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan internasional. Angka ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Indonesia saat ini telah berstatus sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).
Namun, sebelum kesimpulan ditarik terlalu jauh, penting untuk memahami satu hal krusial: World Bank menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang berbeda dari standar nasional. Metode inilah yang menjadi kunci mengapa Indonesia masih masuk dalam daftar negara dengan jumlah penduduk miskin terbesar secara global.
Garis Kemiskinan Internasional Versi World Bank
World Bank tidak menggunakan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan masing-masing negara. Sebaliknya, lembaga ini menerapkan International Poverty Line (IPL), sebuah standar global yang memungkinkan perbandingan lintas negara.
Pada 2025, World Bank mengelompokkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan negara, dengan menyesuaikan Purchasing Power Parity (PPP) atau daya beli masyarakat di setiap negara. Untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan internasional yang digunakan berada di kisaran sekitar USD 6,85 per orang per hari (PPP).
Artinya, siapa pun yang pengeluarannya berada di bawah angka tersebut—setelah disesuaikan dengan biaya hidup—dikategorikan sebagai miskin secara global, meskipun secara nasional bisa saja tidak tercatat sebagai penduduk miskin.
Mengapa Indonesia Terlihat “Lebih Miskin” di Data Global?
Inilah titik krusial yang sering luput dari perdebatan publik. Garis kemiskinan nasional Indonesia jauh lebih rendah dibanding standar World Bank. Garis kemiskinan nasional disusun berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan di dalam negeri, dengan pendekatan lokal.
Sementara itu, World Bank menilai kemiskinan dari perspektif kesejahteraan global, bukan sekadar kemampuan bertahan hidup. Standar ini mempertimbangkan apakah seseorang memiliki akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kualitas hidup yang sesuai dengan level ekonomi negaranya.
Akibatnya, jutaan penduduk Indonesia yang secara statistik nasional tergolong “tidak miskin”, tetap masuk kategori miskin dalam penghitungan global. Inilah yang membuat jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak dalam laporan World Bank 2025.
Posisi Kedua Dunia Penduduk Miskin dan Tantangan Struktural
Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia secara demografis memang rentan menempati peringkat tinggi dalam statistik global. Namun, posisi kedua dunia ini tetap mencerminkan tantangan struktural yang serius.
World Bank menyoroti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam kelompok rentan miskin, yaitu mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional, tetapi sangat mudah jatuh kembali ke kondisi miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.
Faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan informal, akses layanan publik yang belum merata, serta perbedaan pembangunan antarwilayah menjadi penentu utama.
Status Negara Menengah Atas, Tapi Belum Merata
Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sering kali disalahartikan sebagai tanda kesejahteraan yang merata. Padahal, World Bank menegaskan bahwa kenaikan status pendapatan tidak otomatis menghapus kemiskinan.
Justru, ketika sebuah negara naik kelas, standar hidup yang diharapkan juga meningkat. Dalam konteks inilah, metode World Bank berfungsi sebagai alarm global—bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah Kebijakan
World Bank menggunakan data kemiskinan internasional bukan untuk memberi label negatif, melainkan sebagai alat evaluasi kebijakan jangka panjang. Dengan metode ini, pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kelas menengah bawah.
Isu seperti upah layak, produktivitas tenaga kerja, perlindungan sosial adaptif, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama keluar dari jebakan kemiskinan global.
Sorotan Internasional dan PR Nasional
Masuknya Indonesia dalam posisi kedua dunia dalam jumlah penduduk miskin versi World Bank menjadi sorotan internasional karena menunjukkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Bagi Indonesia, laporan ini seharusnya tidak dibaca sebagai vonis, melainkan sebagai cermin evaluasi. Tantangan kemiskinan kini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal kemampuan warga negara menikmati standar hidup yang layak sesuai dengan status ekonomi nasionalnya.
Memahami Data, Menyusun Solusi
Bagi Urbie’s, memahami metode penghitungan World Bank penting agar diskursus publik tidak terjebak pada narasi simplistik. Indonesia tidak tiba-tiba “lebih miskin”, tetapi standar pengukuran kesejahteraan global memang semakin tinggi.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menurunkan angka kemiskinan versi statistik, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa di dapur, sekolah, dan layanan kesehatan masyarakat.
Di situlah makna sesungguhnya dari data World Bank 2025: bukan sekadar peringkat, melainkan panggilan untuk pembenahan berkelanjutan.
SULITNYA MENCARI UANG DIBANDING ERA PEMERINTAHAN SBY, BERHUTANG DAN JUDOL JADI SOLUSI
Judi online kini menjadi ancaman yang mengkhawatirkan banyak orang. Sering kali, pemain mengalami kemenangan di awal permainan, dan berakhir dengan kekalahan besar. Ketika kecanduan judi online menguasai seseorang, mereka sering kali akan melakukan apa saja untuk bisa terus bermain. Di sinilah pinjaman online masuk dengan tawaran uang cepat untuk deposit berujung “gali lubang, tutup lubang”. Jika sudah terlilit, mereka mengambil jalan keluar untuk kabur dari pembayaran.
Transaksi judi dan pinjaman online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi keuangan yang berhubungan dengan judi online mencapai Rp101 triliun hingga kuartal I tahun 2024. Begitu pula dengan pinjaman online (pinjol), berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran pinjol di Indonesia mencapai Rp22,76 triliun per Maret 2024.
Jawa Barat menempati urutan pertama dengan utang pinjol terbesar yaitu Rp16,55 triliun. Sebanyak Rp 650 miliar diantaranya masuk ke dalam kategori macet. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah hutang yang tidak dapat dibayar kembali, yang sebagian besar terkait dengan penggunaan dana untuk judi online.
Maraknya Judi Online Akibat Literasi Rendah dan Faktor Ekonomi
Ada
banyak faktor yang bisa membuat seseorang kecanduan main judi, mulai
dari faktor ekonomi, rendahnya literasi, sampai masalah psikologis. Ketidakstabilan
sosial meningkat karena banyak orang dan keluarga jatuh ke dalam
kemiskinan, sulit memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini sering memicu
pencarian solusi cepat seperti judi dan pinjaman online, yang semakin
memperburuk masalah sosial dan ekonomi.
Maraknya judi online disebabkan oleh literasi keuangan masyarakat Indonesia yang rendah, yaitu baru mencapai 49,68%. Padahal inklusi keuangannya sudah 85%. Tingkat literasi digital di Indonesia juga masih rendah, hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut paling rendah jika dibandingkan negara di ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70%.
Sedangkan dari faktor ekonomi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 7,2 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82%. Walaupun jumlah ini menunjukkan penurunan, angka pengangguran tetap dianggap tinggi.
Di Jawa Barat sendiri, jumlah pengangguran terbuka mencapai 1.888.287 jiwa, dengan usia 20-24 tahun menyumbang angka pengangguran tertinggi, yaitu 656.304 jiwa.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 50 juta penduduk, Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang judi online terbesar, menempati urutan pertama dari lima provinsi yaitu sebanyak 535.644 orang dengan total transaksi mencapai Rp3,8 triliun. Jumlah pemain dan besarnya nilai transaksi menunjukkan betapa seriusnya dampak judi online, baik dari segi finansial maupun psikologis.
Salah satu faktor utama yang menjadikan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar dalam kasus judi online adalah kepadatan penduduknya. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, otomatis jumlah pengguna internet pun tinggi. Menurut data dari Databoks Katadata, tingkat penetrasi internet di Jawa Barat mencapai 85,52%. Hal ini memudahkan akses ke berbagai platform digital, termasuk situs-situs judi online.
sumber
https://urbanvibes.id/index.php/2026/01/14/9092-20-januari-2026-news-indonesia-posisi-kedua-dunia-penduduk-miskin-versi-world-bank-2025-ini-cara-bank-dunia-menghitungnya/
https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/judol-dan-pinjol-bikin-kantong-jebol-transaksi-judol-di-jabar-mencapai-rp38-triliun
Follow @A_BlogWeb
