Baca Artikel Lainnya
Pada Agustus 2021, terdapat sekitar 158.857 orang Pengangguran Terbuka (PT) di Provinsi Aceh atau sebesar 6,30 persen dari total angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja di Indonesia. Pada periode Agustus 2021, diketahui bahwa dari total 9,10 juta pengangguran terbuka di Indonesia, sebesar 158.857 orang atau 1,75 persen bagiannya berada di Provinsi Aceh.
Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini ada 16 juta orang di Indonesia yang perlu kerja. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah saat ini.
Sebanyak 16 juta orang tersebut adalah mereka yang menganggur sejak sebelum pandemi sebanyak 7 juta orang. Lalu sebanyak 2,7 juta angkatan kerja tumbuh setiap tahun. Kemudian 6 juta pekerja korban PHK saat pandemi Covid-19.
“Jadi kita ada 16 juta (orang yang tidak bekerja),” kata Bahlil dalam Rilis Temuan Survei Indikator Politik, Jakarta, Minggu (9/1/2022).
Sementara itu penyerapan tenaga kerja yang bisa dilakukan pemerintah setiap tahun paling banyak hanya 1 juta orang. Terdiri dari penerimaan pegawai ASN, penerimaan anggota TNI dan Polri serta pegawai BUMN.
“Paling tinggi setahun hanya 1 juta, selebihnya dari sektor swasta” kata dia.
Untuk itu, investasi sektor swasta ini kata Bahlil harus didorong untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah menargetkan di 2022, dari investasi yang masuk akan ada 1,2 juta penyerapan tenaga kerja.
“Kala teori ekonomi ini kali 3 atau ada juga yang dikali 5. Jadi bisa menciptakan 4-5 juta lapangan pekerjaan,” kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional 57 persen disumbang dari sektor konsumsi. Baru di urutan kedua didorong sektor investasi 31 persen.
Namun untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dibutuhkan daya beli yang didorong kepastian pendapatan. Kepastian tersebut harus didukung terciptanya lapangan kerja oleh sektor swasta.
“Lapangan kerja ini dorong sektor swasta,” kata dia.
Pemerintah pun memberikan dukungan pada sektor swasta agar bisa menciptakan lapangan kerja. Caranya dengan memangkas birokrasi perizinan lewat Undang-undang Cipta Kerja. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong para sarjana dan yang baru lulus sekolah untuk menjadi wirausaha.
“Kita permudah semua, percepat buat dunia usaha,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga membantu investasi dalam dan luar negeri dalam hal realisasi investasinya.
“Pemerintah siapkan jalurnya dan memang saya akui Indonesia pada 2020 dan 2021 masalah besar ini lapangan pekerjaan,” kata dia mengakhiri
Tingkat Pengangguran Indonesia dilaporkan sebesar 7.07 % pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 5.18 % untuk 2019. Data Tingkat Pengangguran Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 5.94 % dari 1984 sampai 2020, dengan 37 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 11.24 % pada 2005 dan rekor terendah sebesar 1.62 % pada 1984.
Data Tingkat Pengangguran Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Central Bureau of Statistics. Data dikategorikan dalam Indonesia Global Database – Table ID.GBA023: Unemployment Rate: by Province.
Ada hal unik dari karakteristik pengangguran di Indonesia. Salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran dengan pendidikan tinggi atau biasa disebut sebagai pengangguran terdidik.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi (diploma dan universitas) nyatanya lebih tinggi dibanding pengangguran dengan latar belakang pendidikan dasar atau tidak berpendidikan. Mengutip dari artikel yang ditulis Lokadata.id (2020), seorang pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Palawan Simanjuntak, menjelaskan salah satu alasan mengapa Indonesia punya banyak pengangguran terdidik. Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi. Sementara itu, pengetahuan saja nyatanya tidak cukup, karena harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri.
Bergeraknya waktu ke waktu turut membawa perubahan atas tuntutan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal ini berkaitan dengan jalannya peradaban dan turunan pekerjaan yang relevan dalam mendukung peradaban tersebut. Pada hari ini, peradaban memiliki detail tuntutan tersendiri. Untuk itu, tenaga kerja (terlebih bagi tenaga kerja terdidik) diharapkan memiliki keterampilan yang kontekstual dan relevan dengan apa yang dibutuhkan peradaban.
DIREKTUR SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Wardani Sugiyanto menilai saat ini banyak SMK yang memiliki konsentrasi keahlian yang jenuh. Alhasil, lulusannya tak terserap ke pasar kerja.
Hal itu disampaikan Wardani dalam talk show yang digelar pascapeluncuran Pergub Vokasi, Selasa (22/2/2022). Dia menerangkan, beberapa jurusan yang termasuk jenuh adalah manajemen bisnis, teknik sepeda motor, Teknik Komputer Jaringan, dan multimedia.
"Diharapkan jurusan-jurusan ini digeser ke jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Kalau ada tiga kelas, kurangi saja jadi satu kelas. Dua kelas lainnya dialihkan ke jurusan yang memang dibutuhkan dunia usaha," kata dia. Apalagi, dengan kondisi ini, lulusan SMK menjadi penyumbang angka pengangguran di Indonesia.
Wardani menyebut, boleh-boleh saja mempertahankan jurusan yang sudah jenuh itu. Tapi diisi dengan keahlian khusus. Seperti bisnis manajemen, dikuatkan kemampuan berbahasa inggris. Sementara, jurusan Teknik Informatika diarahkan memperkuat materi tentang bisnis daring.
Dengan adanya Pergub Vokasi di Riau, Wardani melihat ada upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Karena dengan payung hukum ini SMK dan politeknik yang ada di Riau bisa mengembangkan diri. Sementara, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) didorong memberi pelatihan dan kesempatan magang pada siswa dan guru.
Sementara itu, Direktur Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan kementerian Tenaga Kerja, Muhammad Ali menjelaskan, ada lembaga riset yang menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia masuk menjadi lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tapi ada syaratnya. Indonesia harus punya 113 juta tenaga kerja terampil.
"Ini bukan kerjaan ringan. Karena itu, relevansi pertemuan saat ini adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja terampil setidaknya 2,3 juta setahun," tuturnya. Hal ini dianggap tak sulit. Karena tiap tahun, ada 3,3 juta lulusan SMK dan perguruan tinggi di Indonesia.
Pertanyaan, apakah 3,3 juta lulusan SMK dan Politeknik itu dapat terserap ke pasar kerja. Dia mencontohkan, di Balai Latihan Kerja (BLK) saja, hampir 50 persen lulusan SMK, 30 persen lulusan sarjana, 20 persen diploma.
Sementara, di negara maju, yang mengisi pendidikan vokasi adalah para pekerja yang ingin meningkatkan kemampuan pribadi mereka.
"Mereka yang di PHK, kehilangan pekerjaan karena disrupsi, atau ingin meningkatkan kemampuannya, itulah yang mengisi layanan pelatihan vokasi. Berbeda dengan di Indonesia yang ikut pelatihan vokasi adalah fresh graduade," kata dia.
Untuk itu, Ali menilai, metode yang paling efektif memenuhi kebutuhan industri adalah melakukan pemagangan. Karena itulah, Kemenaker telah memiliki program paket pemagangan.
"Riau termasuk provinsi yang mendapatkan paket pemagangan tersebut. Namun, diharapkan dunia industri juga proaktif melakukan program pemagangan mandiri," ujarnya.
Pergub vokasi ini, kata dia, memiliki daya ungkit yang tinggi. Karena dunia industri mengharapkan adanya SDM yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan.
Pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Masalah ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, ditambah lagi adanya pandemi covid-19. Dibalik semua itu, terdapat beberapa fakta pengangguran yang mengejutkan.
Fakta Pengangguran di Indonesia
Pengangguran Berdasarkan Usia
Menurut data statistik, jumlah pengangguran paling banyak adalah di usia 20 sampai 24 tahun. Tidak heran, karena pada usia ini adalah usia para remaja yang baru lulus sekolah ataupun dari perguruan tinggi. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran pada kelompok ini 14,3 %, dan meningkat pada tahun 2021 per bulan Februari menjadi 17,66%.
Tidak hanya itu, peningkatan jumlah pengangguran sebenarnya juga terjadi pada semua kelompok usia, yaitu pada kelompok 25-29 tahun meningkat 2,26%, kelompok usia 30 sampai 34 tahun meningkat 4,94%, kelompok 35-39 tahun meningkat 3,74%, kelompok usia 40-44 tahun meningkat 3,55% dan kelompok usia 44-49 tahun meningkat 3,27%.
Paling Banyak Lulusan SMA dan Perguruan Tinggi
Bisa dilihat pada data di atas, disebutkan bahwa, jumlah pengangguran terbanyak adalah lulusan SMA dan perguruan tinggi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanyak dengan jumlah lulusan baru, akibatnya terjadilah penumpukan pengangguran. Persoalan sosial ini menjadi PR bersama yang masih belum terpecahkan.
Bahkan para pengangguran tersebut didominasi oleh para lulusan SMK, ini tentu menjadi fakta pengangguran di Indonesia yang sangat mengejutkan. Lulusan SMK yang seharusnya memang disiapkan untuk langsung bekerja, namun nyatanya hal tersebut tidak sesuai harapan. Kurangnya lapangan pekerjaan adalah faktor utamanya.
Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin
Dampak dari adanya peningkatan jumlah pengangguran tentunya adalah pada kemiskinan. Menurut data statistik, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 adalah sebanyak 9,78% yang meningkat menjadi 10,14% di tahun 2021. Penduduk dengan kemiskinan ekstrem paling banyak tersebar di Pulau Jawa, paling tinggi berada di Jawa Tengah.
Pasar Global
Fakta pengangguran selanjutnya adalah adanya persaingan di era pasar global. Semakin banyaknya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia bukan berarti baik untuk. Jika Anda mengharapkan adanya lowongan pekerjaan, tentu hal tersebut sangat salah. Hal tersebut dikarenakan, pada pemilik perusahaan akan membawa pekerja sendiri dari negeri asalnya.
Tentunya, peran dari negara sangat dibutuhkan disini. Mulai dari regulasi dan langkah yang sesuai perlu untuk ditegakkan. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang miskin di negeri sendiri dan lingkungan kerja dapat tercipta dengan seimbang. Namun, penduduk juga harus disiapkan keterampilannya, agar mampu bersaing.
Pandemi Covid-19
Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berbagai macam dampak terhadap perekonomian negeri. Beberapa perusahaan bahkan mengalami kebangkrutan dan tentu akibatnya adalah terjadinya PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran. Jenis pekerjaan yang paling besar mengalami kebangkrutan adalah sektor non pertanian.
Jumlah pengangguran selama masa pandemi pun meningkat drastis, hal ini menjadi tekanan besar pada sektor Ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah tersebut kini mencapai 9,77 juta penduduk di usia kerja yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi Covid-19. Ditambah lagi adanya varian baru yang sudah muncul di Indonesia.
Jadi itulah tadi beberapa fakta pengangguran di Indonesia yang masih menjadi masalah sosial yang sulit diselesaikan. Kesadaran pribadi tentu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah untuk melakukan inovasi dan terus berkreasi. Tujuannya, agar bisa membuka usaha baru dan menciptakan lapangan kerja yang baru.
Menurut kalian, keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh peradaban saat ini?
LINK DOWNLOAD DATA EXCEL KLIK DISINI
sumper Data BPS. kemenaker
Follow @A_BlogWeb
