Baca Artikel Lainnya
Kebijakan yang salah diambil Pemerintah usai masa Jabatan SBY berakhir, Angka penurunan ini mulai tercipta. Kebijakan tersebut berupa berbagai macam pajak, berbagai potongan/iuran wajib yang harus dibayar kepada negara namun tak sebanding dengan yang negara berikan ada mereka . Terlebih Pemerintahan Prabowo terlihat fokus pada MBG, bukan memperbaiki ekonomi kelas menengah bawah
Kelas menengah di Indonesia yang turun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan media asing. Para analis menyebut populasi kelas menengah yang menurun ini menjadi alarm peringatan bagi negara Indonesia.
Apalagi, penurunan ini terjadi di tengah pemerintah yang gencar melakukan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kelompok menengah agar tidak terjun menjadi rentan.
Mengutip ChannelNewsAsia, melalui fenomena ini analis melihat pentingnya pemerintah untuk kembali memperkuat segmen populasi ini guna mencegah penurunan lebih lanjut.
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang tergolong kelas menengah tercatat menurun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.
Pasalnya, pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa.
Sementara itu, pada 2023, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta penduduk atau 17,44 persen.
Kemudian, BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia.
Dengan begitu, selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang tercatat turun kelas.
"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca-pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada akhir Agustus lalu.
Sejalan dengan penurunan jumlah orang yang tergolong kelas menengah, jumlah mereka yang tergolong calon kelas menengah meningkat dalam periode lima tahun yang sama.
Mereka yang tergolong sebagai bagian dari segmen kelas menengah yang bercita-cita tinggi meningkat dari 128,85 juta pada tahun 2019 menjadi 137,5 juta tahun ini. Mereka merupakan 49,22 persen dari populasi Indonesia.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pentingnya kelas menengah bagi perekonomian Indonesia karena merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan daya beli masyarakat miskin dan kelas menengah, dan tak kalah penting lagi adalah calon kelas menengah.
Hal ini tak lain untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera menjelang ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.
Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif.
Antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, program prakerja, serta skema kredit usaha rakyat, dan lain-lain.
Salah satu insentif pajak yang perlu diperhatikan, katanya, adalah rencana pemerintah untuk mengembalikan keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga Rp 5 miliar untuk paruh kedua tahun 2024.
"Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga Rp 2 miliar dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya dikurangi menjadi potongan 50 persen setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni," jelasnya.
Meski begitu, para analis menilai selain karena dampak Covid-19 yang masih ada, alasan lain yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kelas menengah Indonesia meliputi fundamental ekonomi nasional yang lemah, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistria mengatakan bahwa lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan dalam menyusutnya kelas menengah.
Ia mengatakan, kelesuan sektor manufaktur telah menyebabkan banyaknya PHK dan turunnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto.
Bahkan, sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nusantara memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak hingga 100.000 orang.
Selain itu, Bhima juga menilai, salah satu kebijakan pemerintah yang semakin membebani daya beli masyarakat adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai berlaku pada 1 April 2022. "Kenaikan PPN berdampak pada kenaikan harga eceran," jelas Bhima.
Ia menambahkan, tingginya biaya hidup ini diperparah dengan minimnya jaring pengaman sosial bagi masyarakat menengah.
Pasalnya, sebagian besar fokus pemerintah adalah penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Pusat Reformasi Ekonomi (Core) mengatakan, penting bagi pemerintah untuk mulai memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah di tengah masyarakat.
"Baik dalam bentuk bantuan tunai maupun subsidi, (bantuan ini) bisa diberikan kepada masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah, kalau tidak, tren penurunan di kelas menengah bisa terus berlanjut," papar Yusuf.
Minimnya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
Penurunan 1,2 juta orang kelas menengah dalam setahun mungkin dinilai kecil. Namun dibalik penurunan angka tersebut berjuta cerita getir hadir dari keluarga-keluarga. Mereka harus menunda banyak keinginan. Ada yang menunda membeli rumah, dan ada juga menjadikan orang tua ragu untuk menyekolahkan anaknya ke kampus-kampus impian. Laporan Mandiri Institute memperlihatkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen, dan di saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah. Mereka dinilai cukup dekat untuk naik, namun rentan untuk jatuh kembali.
Ekonom UGM, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho menyebut persoalan Ini bukan sekadar soal statistik namun soal rasa aman. Disebutnya kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup. Artinya dari penghasilannya cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya. “Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujarnya di Kampus UGM, Rabu (18/2).
Wisnu menyebutkan kelompok kelas menengah Indonesia memang relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class). Artinya, fondasi kelas menengah ini rapuh, dan sedikit saja terkena guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), biaya sekolah naik, cicilan naik, mendorong mereka turun kelas. “Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” ujarnya.
Menurunnya jumlah kelas menengah ini, diakui Wisnu disebabkan sejumlah pekerjaan yang tersedia semakin tidak menjanjikan mobilitas. Pasalnya, banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based, hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk naik kelas. “Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang,” terangnya.
Selain itu daya beli tergerus perlahan. Upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat. Ini bukan kemerosotan dramatis, melainkan tekanan senyap income squeeze, yang menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan. Banyak keluarga masih terlihat “baik-baik saja”, tetapi ruang napas fiskal dan keuangannya semakin sempit.
Belum lagi soal meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga. Pekerjaan semacam ini tidak dilengkapi jaminan sosial. Ketika sakit datang atau permintaan melemah, tidak ada bantalan, dan satu guncangan kecil bisa menggugurkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun. “Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang tentu saja masih harus dilindungi. Namun AMC yang kini menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya. Bisa dibilang mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” tuturnya.
Wisnu menyebut risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, katanya, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas. Bahkan dalam jangka panjang bisa menjadikan fondasi konsumsi dan basis pajak melemah, dan menjadikan transformasi menuju negara maju kehilangan penopang utama. “Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” imbuhnya.
Menjawab persoalan ini, Wisnu menandaskan diperlukan keberanian dengan menciptakan pekerjaan yang benar-benar membuka mobilitas, manufaktur bernilai tambah, jasa modern, dan sektor dengan produktivitas tinggi. Pendidikan vokasi harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kurikulum. Upaya lainnya membangun bantalan risiko bagi aspiring middle class. “Jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial perlu menjangkau pekerja non-formal, dan skema pembiayaan perumahan dan pendidikan harus dirancang agar kelompok near-middle tidak tergelincir hanya karena satu guncangan,” katanya.
Wisnu berpandangan pemerintah harus bisa memastikan kebijakan yang dirancang untuk membuka mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek. Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect, di mana sedikit kenaikan pendapatan justru membuat perlindungan hilang seluruhnya. Menurutnya, penyusutan kelas menengah hari ini bisa menjadi sinyal awal dari stagnasi struktural yang lebih dalam. “Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta,” paparnya.
Kelas Menengah Menyusut, Mesin Pajak Indonesia Ikut Melemah
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran signifikan struktur sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi mempersempit basis pajak.
Ia menyebutkan, jumlah masyarakat kelas menengah tercatat menyusut hingga sekitar 10 juta orang dalam enam tahun terakhir.
Sebagian besar bergeser ke kelompok aspiring middle class atau kelas menengah rentan yang lebih sensitif terhadap tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan dan energi.
"Ini statusnya kelas menengah, tapi kalau harga beras naik, rentanjatuh ke vulnerable," kata Asmo, nama sapaannya, dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026).
Kondisi ini berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat yang menjadi tulang punggung penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika daya beli kelompok ini melemah, belanja rumah tangga ikut tertekan, sehingga potensi penerimaan pajak dari konsumsi juga menurun.
"Jadi ini yang kemudian kita lihat, ini terjadi keterbatasan dari sisi belanja dan transaksi, nanti akan berdampak juga kepada PPN," imbuh Asmo.
Di sisi lain, kontribusi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi terhadap basis pajak juga terbatas. Andry mencatat, populasi kelas menengah atas dan kelompok kaya di Indonesia jumlahnya kurang dari 5% dari total penduduk.
Hal ini membuat ruang ekspansi penerimaan pajak dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) menjadi relatif sempit.
Follow @A_BlogWeb
