Baca Artikel Lainnya
PEMERINTAH pusat kembali mengkaji realisasi proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim). Proyek senilai Rp164 triliun itu diproyeksikan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo mengatakan proyek DME Kutai Timur dipastikan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait lokasi dan kesiapan pendukung proyek.
“Kami mendetailkan kembali proyek DME Kutai Timur yang dipastikan masuk Proyek Strategis Nasional,” ujar Roudo, Kamis (7/5/2026).
Pemerintah menilai pengembangan DME menjadi langkah strategis untuk menekan impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara. DME merupakan bahan bakar alternatif hasil gasifikasi batu bara yang diproyeksikan bisa menggantikan LPG secara bertahap.
Roudo menyebut lokasi pembangunan pabrik masih difokuskan di sekitar kawasan tambang besar di Kalimantan Timur. Namun, pemerintah disebut tidak hanya mempertimbangkan aspek industri, melainkan juga kesiapan infrastruktur hingga dampak lingkungannya.
“Pemerintah mesti memastikan infrastruktur, sistem kesehatan, kepastian pasokan, pengelolaan lingkungan, dan restorasi tambang,” katanya.
Di tengah ambisi besar hilirisasi energi itu, proyek DME sebelumnya sempat menghadapi ketidakpastian setelah investor asal Amerika Serikat mundur dari rencana investasi. Kondisi itu sempat memunculkan keraguan terhadap kelanjutan proyek gasifikasi batu bara tersebut.
Namun, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan investor asal China kini mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan proyek tersebut.
“Meskipun investor Amerika Serikat sempat mundur, penanam modal asal Tiongkok kini mulai menunjukkan niat serius untuk melanjutkannya,” ujar Ardiansyah mengutip Antara.
Pemerintah pusat menargetkan substitusi penuh penggunaan LPG ke DME dapat tercapai pada 2040. Selain mendukung ketahanan energi, proyek ini juga diperkirakan menyerap hingga 34.800 tenaga kerja lokal dan nasional.
Di Kaltim, proyek hilirisasi batu bara ini juga dikaitkan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan dorongan transformasi ekonomi daerah berbasis industri hilir.
Meski demikian, proyek DME masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan investasi besar, keberlanjutan pasokan batu bara, hingga isu lingkungan yang kerap melekat pada industri gasifikasi batu bara
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan kedua proyek tersebut bertujuan menekan impor LPG nasional yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahu
Ia mengatakan untuk impor LPG tersebut, pemerintah harus mengeluarkan devisa sebesar Rp 130 triliun sampai Rp 140 triliun. Di mana sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun merupakan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah.
"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja, sekitar Rp 130 sampai Rp 140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita, itu Rp 80 sampai Rp 87 triliun," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Berikut dua proyek untuk menggantikan LPG 3 kg
1. Batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME)
Asal tahu saja, proyek DME ini bukan proyek baru yang direncanakan pemerintah sebagai substitusi pengganti LPG. Proyek ini sudah lama direncanakan namun karena beberapa hal, pelaksanaannya belum juga jalan.
Kini di pemerintahan Presiden Prabowo, proyek DME bakal mulai jalan. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan grounbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II senilai Rp 116 triliun.
Di mana dalam 13 proyek tersebut, salah satunya yakni pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).
"Menurut pendapat saya ini cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp 116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," kata Prabowo dikutip detikFinance dari peresmian yang dilakukan virtual, Rabu (29/4/2026).
Baginya, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Proyek hilirisasi juga disebutnya tidak instan karena fondasinya telah dipupuk oleh presiden-presiden sebelumnya.
"Kita lakukan di banyak bidang dalam tahun pertama pemerintahan yang saya pimpin yang kita lakukan adalah memperkuat pondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu dari mulai presiden pertama sampai ke presiden ke-7," ujar Prabowo.
Lantas, apa itu DME sebagai energi alternatif sebagai pengganti LPG?
Dilansir dari laman Kementerian ESDM, DME memiliki kesamaan baik sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Lantaran mirip, DME dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada sekarang, seperti tabung, storage dan handling eksisting.
DME memiliki kandungan panas (calorific value) sebesar 7.749 Kcal/Kg, sementara kandungan panas LPG senilai 12.076 Kcal/Kg. Kendati begitu, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga kalau dalam perbandingan kalori antara DME dengan LPG sekitar 1 berbanding 1,6.
Adapun pemilihan DME untuk subtitusi sumber energi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%.
Di samping itu, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, serta tidak mengandung sulfur.
DME merupakan senyawa eter paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3OCH3 yang berwujud gas sehingga proses pembakarannya berlangsung lebih cepat dibandingkan LPG.
2. Pemanfaatan CNG
Pemanfaatan Compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti LPG sedang diuji coba pada penggunaan tabung ukuran 3 kilogram sebelum diimplementasikan secara luas ke masyarakat.
Bahlil mengatakan bahwa sebenarnya penggunaan CNG sudah dilakukan. Namun penggunaan tersebut hanya pada tabung 12 kg dan 20 kg.
"Tapi kan untuk CNG ini, untuk yang 12 kilogran yang 20 kilogram tu sudah jalan, untuk dipakai di hotel dan restoran. Dan kemudian bagus, dan itu lebih efisien. Tapi kan rakyat kan enggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu, 20 kilogra.. Nah, ini yang kita lagi godok. Dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi yang 3 kilogramnya, ini lagi kita tes. Gitu, ya," terang Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Bahlil mengatakan nantinya CNG akan disubsidi, seperti LPG 3 kg. Pemberian subsidi ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mendapatkan harga terjangkau.
"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat ya," ujar Bahlil.
Pada kesempatan terpisah, Bahlil menyatakan harga CNG diklaim 30% lebih murah dibandingkan LPG.
"CNG itu sudah dilakukan kajian. Harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lah lebih murah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, harga CNG murah karena pasokan bahan bakunya melimpah di Indonesia. Beda dengan LPG yang mahal karena impor, CNG tak perlu mengeluarkan ongkos transportasi besar untuk impor.
"Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya kan ada di kita, di dalam negeri. Jadi, tidak kita melakukan impor. Cost transportasinya aja udah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, jadi itu jauh lebih efisien," kata Bahlil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Menurut dia, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi rumah tangga.
"Sekarang kita mulai buat bikin DME sekarang, kemarin sudah diletakkan batu pertamanya jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini dua tahun maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG," ujar Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, Sabtu (2/5/2026).
Bahlil mengatakan, CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Adapun, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran.
"CNG ini adalah sama juga gas tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel restoran dan beberapa MBG-MBG. Tetapi untuk yang 3 kilo gramnya ini baru mau dibuat. Ya kita mau dan ini cost-nya lebih murah 30 sampai 40 persen Pak Rektor," katanya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 29 April 2026 lalu telah meresmikan awal pembangunan atau groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap II dengan total nilai investasi sebesar Rp 116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah.
Adapun salah satu proyek yang diresmikan tersebut yaitu proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.
Proyek DME ini digarap bersama oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, yakni Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Pertamina (Persero).
Proyek ini akan mengolah 7 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME atau setara 1 juta ton LPG per tahun.
Ini artinya, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan berkontribusi pada pengurangan impor LPG sekitar 1 juta ton per tahun. Seperti diketahui, Indonesia selama ini masih mengimpor sekitar 1 juta ton LPG per tahunnya.
Produk DME nantinya akan diserap oleh Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga. Faslitas ini akan memanfaatkan batu bara yang diolah nantinya merupakan jenis batu bara kalori rendah atau low rank yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, sementara ketersediaannya di Indonesia cukup melimpah.
refernces by detik,
Follow @A_BlogWeb
