Baca Artikel Lainnya
Pilkada serentak 2024 digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, tercatat pilkada di satu provinsi, yaitu Papua Barat, dan 36 kabupaten/kota diikuti calon tunggal. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, calon tunggal itu berhadapan dengan kotak kosong.
Cari uang makin sulit , sementara pengeluaran terus bertambah akibat berbagai kebijakan Pemerintah pusat & Pemerintah daerah dan hukum yang diatur sesuai keinginn penguasa atau golongan, jadi salah satu alasan Golput atau akan mencoblos semua pasangan di Pilkada tahun ini. Hal tersebut merupakan ekspresi bentuk kemarahan sebagain rakyat yang merasa tak didengarkan suara dan aspirasinya oleh para elit politik yang sibuk memeperkaya diri dan golongan dengan proyek pemerintah atau kebijakan Pemerintah
Dalam pilkada serentak tahun ini, kemenangan kotak kosong tidak hanya terjadi di Pangkalpinang, tapi juga di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Di sini, kotak kosong meraih suara hingga 57,25 persen sesuai dengan hasil hitung cepat ataupun real count yang dilakukan Jagasuara2024. Pesaing kotak kosong, Mulkan-Ramadian, hanya meraih 42,75 persen suara.
Kemenangan kotak kosong juga pernah terjadi dalam pemilihan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2018. Saat itu pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi kalah telak oleh kotak kosong.
Adapun di 35 daerah lain, meski kalah oleh pasangan calon tunggal, perolehan suara kotak kosong cukup signifikan. Misalnya dalam pilkada Brebes dan Banyumas, Jawa Tengah; serta di Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Hasil hitung cepat Charta Politika Indonesia menunjukkan kotak kosong meraih 41,80 persen suara dalam pilkada Brebes. Pasangan calon tunggal dalam pilkada Brebes, Paramitha Widya Kusuma-Wurja, hanya memperoleh 58,20 persen suara.
Dalam pilkada Banyumas, kotak kosong meraih 40,55 persen suara, sementara pasangan calon tunggal Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti memperoleh 59,45 persen suara. Selanjutnya, dalam pilkada Pasangkayu, kotak kosong meraih 45,48 persen suara, sedangkan pasangan calon tunggal Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus mendapat 54,52 persen suara.
Pilkada Banjarbaru, Kalimantan Selatan, juga diikuti satu pasangan calon kepala daerah setelah Komisi Pemilihan Umum setempat mendiskualifikasi satu pasangan calon lain. Namun KPU Banjarbaru tidak menyediakan kotak kosong pada kertas suara karena sudah telanjur mencetaknya dengan dua pasangan calon.
Pasangan calon tunggal itu adalah Erna Lisa Halaby-Wartono. Sedangkan pasangan calon yang didiskualifikasi beberapa hari sebelum pencoblosan itu adalah Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah Alkaff. Menjelang pemungutan suara, KPU Banjarbaru membuat keputusan kontroversial, yaitu suara pemilih yang mencoblos kotak bergambar Aditya-Said dinyatakan tidak sah. Padahal bagian itu seharusnya untuk kotak kosong.
Sesuai dengan hasil real count KPU Banjarbaru per Jumat, 29 November 2024, perolehan suara tidak sah mencapai 78.322 atau hampir dua kali lipat suara sah. Sedangkan perolehan suara Lisa-Wartono hanya 36.165.
Dosen hukum tata negara di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan ada tren kenaikan perolehan suara kotak kosong dalam pilkada serentak tahun ini. Selain kemenangan kotak kosong di Pangkalpinang dan Bangka, Titi mencatat ada beberapa daerah dengan perolehan suara kotak kosong cukup signifikan.
Ia mencontohkan pilkada di Tarakan, Kalimantan Utara; Gresik, Jawa Timur; Sukoharjo dan Brebes, Jawa Tengah; serta Tulang Bawang Barat, Lampung. "Fakta ini mengartikan pemilih telah menunjukkan kedewasaan pilihan dan sikap politik, serta tidak bisa diatur oleh skenario elite yang tidak sejalan dengan sikap dan aspirasi politik mereka," tuturnya, Ahad, 1 Desember 2024.
Ia berpendapat, perolehan suara kotak kosong dalam pilkada 2024 seharusnya menjadi evaluasi dan tamparan bagi partai politik. Sebab, partai politik gagal menyalurkan harapan dan aspirasi masyarakat.
Sebab, selain suara kota kosong signifikan, partisipasi pemilih dalam pilkada serentak pertama ini juga rendah, hanya 68,16 persen. Tingkat partisipasi pemilih ini jauh di bawah partisipasi publik dalam pemilihan presiden sebesar 81,78 persen.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan perolehan suara kotak kosong tersebut menunjukkan kejenuhan masyarakat terhadap nihilnya pasangan calon alternatif dalam pilkada. Ia juga melihat fakta tersebut sebagai kritik terhadap sistem penentuan pasangan calon kepala daerah yang wajib direkomendasikan pengurus pusat partai politik. "Publik kecewa terhadap proses yang serba top-down, padahal pilkada seharusnya lebih lokal. Kenapa harus top-down?" katanya, Ahad, 1 Desember 2024.
Wasisto mengungkapkan fenomena banyaknya calon tunggal dalam pilkada tahun ini merupakan residu pemilihan presiden yang memunculkan koalisi nasional. Koalisi nasional partai politik itu berlanjut ke tingkat lokal.
Keberadaan pasangan calon lewat jalur perseorangan untuk membendung calon tunggal, Wasisto melanjutkan, tidak bisa menjadi solusi. Sebab, pasangan calon yang hendak maju lewat jalur independen membutuhkan kerja keras untuk mengumpulkan dukungan warga.
KPU telah menyiapkan pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka yang kemungkinan besar dimenangi kotak kosong. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Hukum KPU RI Iffa Rosita mengatakan lembaganya sedang menyusun draf peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang. "Segera setelah itu ada proses focus group discussion. Selanjutnya rapat dengar pendapat sebagai rangkaian sebelum diundangkan," kata Iffa, Ahad, 1 Desember 2024.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik menyatakan pilkada lanjutan akan digelar di daerah yang dimenangi kotak kosong pada September 2025. Jadwal pilkada ulang itu sesuai dengan hasil rapat konsultasi antara KPU, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) sekaligus mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menduga, banyak pemilih sengaja membuat suaranya tidak sah pada Pilkada 2024.
Pasalnya, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 terbilang rendah, atau banyak pemilih golput. Pada Pilkada Jakarta 2024 misalnya, partisipasi pemilih hanya 57,5 persen.
"Patut diduga banyak pemilih yang tetap hadir memilih, namun sengaja membuat surat suaranya tidak sah. Wujud protes mereka terhadap kondisi yang ada," ujar Hadar kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
Hadar menduga, pemilih melakukan hal tersebut lantaran tidak percaya dengan pilihan calon kepala daerah yang ada.
"Saya kira wujud ketidakpercayaan kepada pilkada, khususnya terhadap paslon yang ada," ucapnya.
Hadar lantas memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah agar partisipasi pemilih kembali meningkat. Salah satunya, dengan membuat publik sadar betapa pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan umum.
"Dua, permudah dan sederhanakan proses penggunaan hak pilih. Tiga, buat jarak waktu lebih panjang dari pelaksanaan pemilu. Empat, tata proses pencalonan yang lebih memungkinkan ada lebih banyak paslon," imbuh Hadar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 tak sampai 70 persen berdasarkan rata-rata nasional.
"Dari data-data yang tersedia memang di bawah 70 persen, tapi tentu kalau di-zoom in, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota beda-beda. Ada juga ya provinsi sudah 81 persen, ada yang 77 persen, ada yang memang 54 persen, itu masih ada," kata anggota KPU RI Augus Mellaz dalam jumpa pers, Jumat (29/11/2024).
Berdasarkan pemantauan via Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI pada Jumat sore, dari 98,5 persen data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 hanya 68,16 persen.
Partisipasi pada Pilkada Sumatera Utara hanya 55,6 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 57,6 persen, terendah sepanjang sejarah.
Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada ini jauh lebih rendah ketimbang Pilpres 2024 Februari lalu yang mencapai 80 persen lebih.
Mellaz berdalih, upaya-upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024.
"Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg, itu biasanya di bawah," ucap Mellaz.
sumber:
https://www.tempo.co/politik/kotak-kosong-menang-pilkada-2024-1175702/
https://nasional.kompas.com/read/2024/12/01/20133961/golput-tinggi-pakar-duga-banyak-pemilih-sengaja-bikin-suara-tak-sah-sebab
Follow @A_BlogWeb
