Janji Jokowi - Jusuf Kalla Jika Jadi Presiden Indonesia 2014-2019

Baca Artikel Lainnya

KPU, sekitar pukul 20.00 WIB, menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan suara 70.997.833. Sebelumnya, dalam tabel di bawah ini belum dimasukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Luar Negeri sebanyak 677.857 suara. Dengan ini hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres 2014 diperbarui.

 

Pasangan Capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengungguli perolehan suara Pemilu Presiden 2014 dengan perolehan 70,6 juta suara atau 53,15% dari total 132.896.420 suara sah yang masuk. Jokowi juga unggul di 23 provinsi.

Dengan demikian, Jokowi dan Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang Pilpres dan akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2014-2019. Penetapan hasil Pilpres 2014 yang akan dilakukan KPU pukul 8 malam ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi suara yang usai dilaksanakan pukul lima sore tadi.

Sementara itu, Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa hanya menang di 10 provinsi, dengan perolehan 62,2 juta suara atau 46,85% suara yang sudah disahkan oleh KPU.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014 pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang.

Berikut ini adalah janji Jokowi JK -jika nanti menjadi Presiden

1. Pendidikan

Soal pendidikan Jokowi memiliki maksud untuk menekankan siswa pada revolusi mental, yang menurutnya sangat efektif jika di nilai sejak dini. Oleh karena itu, Jokowi berencana untuk memberikan materi pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan etika sebesar 80 persen, sedangkan ilmu pengetahuan cukup 20 persen kepada siswa sekolah dasar.

Kemudia akan ditingkatkan pada SMP menjadi 40 persen, sedangkan pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi 60 persen. Dan akan diturunkan pada tingkat SMA, pendidikan ilmu pengetahuan ditingkatkan lagi menjadi 80 persen serta pendidikan karakter dan budi pekerti diturunkan menjadi 20 persen.

2. Pertanian

Tak hanya pendidikan Jokowi juga berjanji untuk menciptakan sektor pertanian yang bagus. Dengan menambah lahan pertanian untuk rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan padi untuk rakyat Indonesia. Karena Jokowi melihat bahwa masyarakat sepertinya kekurangan lahan untuk pertanian.

3. Kelautan

Jokowi melihat nelayan lokal sangat ketinggalan jauh dengan nelayan di negara lain. Hal ini dikarenakan teknologi nelayan yang ketinggalan zaman, sehingga Jokowi berjanji untuk menciptakan teknologi canggih, dan juga kapal-kapal modern serta pelatihan untuk para nelayan agar bisa menjadi nelayan yang maju.

4. Energi

Jokowi juga melihat subsidi BBM dan subsidi listrik sangat besar. Oleh karena itu, Jokowi berjanji untuk meminilisir dengan mengalihkan sumber energi dari BBM ke gas,karena Indonesia memiliki depsot gas sehingga anggarannya jadi lebih murah.

5. Administrasi Birokrasi

Jokowi juga berjanji jika terpilih nanti ia akan menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem ini dikatakannya sudah di terapkan di DKI Jakarta.

Didukung tukang ojek, Jokowi janji tak hapus subsidi BBM

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan dukungan dari Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia. Dia berjanji tidak akan melakukan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini. Kedua, keinginan (tidak menghapus) untuk subsidi BBM tidak ada masalah, karena bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan dan kewajiban negara," katanya usai melakukan rapat internal di Rumah Partai Kerja Sama, Jalan Borobudur nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6).

Dia menambahkan, keberadaan tukang ojek penting untuk warga Jakarta. Dengan fleksibilitasnya, ojek dapat mengantarkan ke beberapa wilayah yang sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum lainnya, seperti bus dan angkot.

"Warga wilayah tertentu, ojek inilah yang menjadi penolongan transportasi. Semua daerah bisa kita jalani karena fleksibilitas ojek sangat luar biasa sekali," jelasnya.

Elektabilitas Jokowi yang menurun di Jakarta, menyebabkan pasangan cawapres Jusuf Kalla (JK) ini akan mengumpulkan relawan dan tukang ojek. Tujuannya untuk memberikan penyuluhan untuk menggerakan mesin relawan.

"Akan kita kumpulkan secara khusus, untuk memberitahu apa yang harus kita garap dan kita kerjakan," tutup mantan wali kota Solo ini.

6 Janji Jokowi-JK di hadapan pengusaha

1. Menurunkan suku bunga perbankan

Saat ini, tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia mencapai angka 7,5 persen. Besaran BI Rate dinilai sangat tinggi untuk ukuran negara-negara ASEAN.

Menurut pengamat ekonomi Anwar Nasution yang ikut dalam pemaparan flatfom ekonomi capres cawapres Jokowi-Jusuf Kalla mengaku sudah memiliki program strategis menurunkan tingkat suku bunga acuan.

"Jokowi-JK ingin membuat suku bunga kredit bunga uang relatif murah," ujar Anwar dalam acara Pemaparan Platform Ekonomi Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu (4/6).

2. Tak mau tersandera kepentingan

Membengkaknya alokasi anggaran subsidi BBM termasuk salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dicari solusinya oleh pemerintahan baru. Beberapa waktu lalu, calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menyatakan bakal mengurangi dan menghapus anggaran subsidi BBM secara berkala jika dipilih menjadi presiden.

Ketika ditanyakan lebih detail strategi yang bakal dipakai, Jokowi menjawa normatif. "Bagaimana mengarahkan subsidi tepat sasaran, ya harusnya benar-benar untuk masyarakat yang memang memerlukan, membutuhkan, dan tidak mampu," kata Jokowi dalam pemaparan platfom ekonomi di Jakarta, ?Rabu (4/6).

Menurutnya, sebaiknya subsidi BBM dialihkan untuk subsidi pagan, sembako, pupuk. Tetapi, dalam penyalurannya harus tepat sasaran. "Tapi yang konkret dan yang riil, kan selama ini kan anggarannya ada tapi enggak ada buktinya," ujarnya.

Meski tidak menjelaskan caranya, mantan Wali Kota Solo ini sesumbar bisa merealisasikan pengalihan subsidi BBM. Jokowi punya alasan sendiri. "Mengapa punya keberanian untuk ini? Karena saya tidak ingin tersandera dan saya orang baru," tegasnya.

3. Menteri diberi target

Seandainya dipercaya menjadi presiden untuk periode lima tahun ke depan, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi akan memberi target kepada menteri-menterinya untuk menyelesaikan program atau proyek infrastruktur.

Pernyataan itu terlontar menyikapi proyek pengembangan pembangkit listrik 10.000 MW yang selama 6 tahun belum terealisasi.

"Pokoknya menteri harus diberi target, yang ngantri jadi menteri itu ribuan. Saya tahu listrik itu mudah, yang penting itu Kompetitif price, kualitas, ontime delivery," kata Jokowi saat pemaparan platform Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6).

4. Perizinan dipermudah

Dalam pandangan calon presiden dari PDI-P Joko Widodo atau Jokowi, semua hambatan dalam pembangunan infrastruktur terletak pada masalah perizinan. Dia melihat, perizinan di Indonesia terlalu bertele-tele. Sehingga pembangunan infrastruktur kerap mandeg. Dia mencontohkan pembangunan listrik Bukit Asam yang tak pernah selesai.

"Problemnya itu, izin bayar, izinnya harus loncat sini-sana, kalau tidak diselesaikan komitmen jelas maka sampai kapan pun muter-muter," jelasnya.

Jokowi mengkritik berbelitnya perizinan lantaran ada kepentingan di belakangnya. Namun dia tidak menyebut kepentingan yang dimaksud. "Tetap tidak dilakukan karena ada kepentingan itu saja. Saya ini sederhana, jangan dipikir infrastruktur sulit. Kalau ada yang sulit digampangkan. Ini persoalan gampang tapi dipersulit," tegasnya.

Jokowi juga berjanji memangkas pengurusan perizinan yang selama ini terkenal berbelit-belit. Suami Iriana ini akan membuat IMB online. Sistem ini diyakini lebih efisien dan efektif.

"Kita akan buat IMB online, jadi bapak ibu tinggal buat perizinan saja dengan mengisi form di IMB online, mudah kan," katanya.

Tahun lalu dia membuat program sistem e-budgeting, e-katalog dan e-audit di Pemprov DKI. Bahkan, saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi terapkan sistem costumer service di setiap birokrasi yang dirancangnya selama 8 bulan.

"Ternyata masih lama juga, memang sulit sih. Kan seharusnya 3 minggu perizinan itu selesai, karena membangun sistem kemudian diserahkan ke kantor," jelasnya.'

5. Bangun jalan tol di atas laut

Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi memahami, pemerintah hobi mengimpor sapi dari Australia lantaran biaya logistik yang murah. Jauh lebih murah dibandingkan biaya logistik di dalam negeri yang bisa dua kali lipat. Penyebabnya, infrastruktur yang tidak mendukung.

Solusinya, kata Jokowi, pembangunan jalan tol membentang dari ujung barat ke ujung timur Indonesia. Infrastruktur tol diyakini bakal mempermudah distribusi barang. Konstruksinya, kata dia, idealnya dibangun di atas laut.

"Pembangunan tol laut mutlak dikerjakan dari ujung barat ke ujung timur karena kalau tidak barang tidak bisa terdistribusi," jelasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menilai, Indonesia sebagai maritim, memiliki tol di atas laut adalah hal wajar. "Masak negara maritim tidak punya tol di atas laut," katanya.

6. Tekan inflasi

Di hadapan pengusaha, calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) menghembuskan angin segar yakni bakal membaiknya kondisi ekonomi di bawah kepemimpinannya jika dipercaya menjadi presiden untuk lima tahun ke depan.

Salah satunya, Gubernur DKI Jakarta non aktif ini berjanji menekan inflasi. Jokowi menuturkan, selama ini inflasi tidak terjaga karena pasokan dan distribusi barang tidak diperhatikan serius.

Lantas, pria kelahiran Surakarta tahun 1961 ini membangga-banggakan kinerjanya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia mengklaim sering melakukan pengecekan langsung distributor dan pasokan barang kebutuhan masyarakat. Cara itu, kata dia, sukses menjaga tingkat inflasi di Solo berada di kisaran 1,53 persen. Cara itu pula akan dilakukan jika kelak dipilih menjadi presiden.

"Saya sering lakukan itu di Solo, saya cek terus dan hasilnya Inflasi 1,53 persen, itu terbaik di Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (4/6).

Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden


Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji bakal menciptakan 10 juta lapangan baru, jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar pada 9 Juli mendatang.

Menurut Jokowi, langkah itu diambil guna menekan angka pengangguran di Tanah Air. "Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Tak hanya itu, dana bantuan sekitar Rp 10 juta juga bakal dikucurkan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun. Jokowi juga akan mendorong penguatan industri kreatif dan digital sebagai upaya untuk mempercepat laju ekonomi.

Anggaran kemiskinan juga akan ditingkatkan dengan memberikan subsidi Rp 1 juta per bulan untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.

Di bidang kesehatan, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK juga akan memberikan pelayanan kesehatan gratis baik rawat jalan hingga rawat inap dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

"Sekitar 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat," tuturnya.

 Jokowi menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut masuk dalam sembilan program nyata pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK.

"Ini penting sekali untuk diketahui seluruh rakyat," kata Jokowi.

Koalisi Tanpa Syarat

Sejak jelang masa kampanye pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowi-JK sudah berkali-kali menegaskan prinsip kerjasama parpol atau Koalisi Tanpa Syarat yang dipegang. 

Berkomunikasi politik untuk menyamakan platform dan visi misi sudah dilakukan. Seperti dicurhatkan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD) di dalam akun twitternya, pertemuan sudah digelar bersama Jokowi-JK dan sejumlah elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun kata akhir tetap tak bisa didapatkan.

Kabarnya, kata akhir tak bisa diputus karena sejumlah permintaan pihak SBY tak bisa dipenuhi.
Menurut Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, pihaknya sejak awal memang menutup pintu untuk segala sesuatu yang bersifat transaksi politik.

"Yang ditutup sejak awal itu memang transaksi politik. Misal permintaan bicara komposisi di DPR dan MPR, disertai proses transaksi dan konfigurasi di parlemen atau eksekutif. Itu pasti langsung ditutup," kata Andi.
Pasalnya, lanjutnya, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK memang dibentuk dengan mengandalkan empat hal. Yakni parpol pengusung, kekuatan relawan, kekuatan profesional, dan birokrasi yang akan bekerja melaksanakan pemerintahan Trisakti.

Apabila ada parpol lain yang ingin bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK, kata Andi, hal demikian akan dianggap sebagai bonus.

"Koalisi Tanpa Syarat itu prinsip, untuk bisa membentuk dan menjalankan pemerintahan nontransaksional," kata Andi di Jakarta, Selasa (7/10).

Karenanya, ketika SBY curhat ke publik melalui akun twitternya yang seakan-akan menyudutkan kegagalan adanya kesepakatan dengan KIH di tangan Megawati, menurut Andi kurang tepat. Karena sejak awal, KIH serius membangun kepemimpinan nasional yang tak transaksional dan mandat ada di tangan Jokowi sebagai Presiden.

"Ibu Mega sudah menyerahkan mandat kepemimpinan nasional ke Jokowi," ujar Andi.
Kini, terlepas apapun kondisinya termasuk soal dikuasainya Parlemen oleh Koalisi Merah Putih (KMP), Jokowi-JK siap melaksanakan pemerintahan yang hanya bisa 'disandera' oleh rakyat banyak, bukan oleh elite politisi.
"Dengan Koalisi Tanpa Syarat, akan memudahkan membentuk pemerintahan sesuai dengan kriteria integritas dan kompetensi. Transaksional politiknya bisa diminimalisir," tandasnya.
Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa sejak awal, SBY memang tidak benar-benar berniat untuk membangun kerja sama berbasis platform visi misi dengan pemerintahan Jokowi-JK.
Karena itu bisa dipahami alasan Megawati dikambinghitamkan adalah karena KIH tak mengedepankan transaksi politik. Hal itu mungkin berbeda dengan situasi yang biasa dihidupi pihak lain yang sarat dengan kepentingan transaksional.

"Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi boleh jadi langkah SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, merupakan hal yang biasa dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan," kata Hasto.
"Skenario bergabung dengan KMP memang telah didisain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut."
Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, menjelaskan bahwa yang harus dipahami adalah bahwa Koalisi Tanpa Syarat adalah prinsip yang dibuat menjelang Pilpres 2014 lalu. Hal itu berarti parpol-parpol bukannya tak boleh duduk di kabinet ketika pasangan Jokowi-JK menjadi presiden RI.
"Tapi jatah kursi kabinet itu bukan jadi syarat kami mendukung Jokowi-JK. Kalau seperti itu, namanya transaksional. Kalau kami ini namanya bersama-sama mengusung. Kalau minta menteri dulu, itu mendikte dan transaksional. Beda dengan kami yang sejak awal bersama-sama tanpa memikir kursi," jelas Capella.





Jokowi Jamin Jaksa Agung Bukan Politikus Partai

Jakarta - Presiden Joko Widodo dipastikan tak akan memilih calon Jaksa Agung dari partai politik. Kandidat Jaksa Agung yang akan dipilih Jokowi berasal dari kalangan profesional internal atau eksternal Kejaksaan Agung.

"Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.

Saat ini proses pemilihan tinggal pengajuan nama dan tanda tangan. Andi memastikan hanya akan ada satu calon karena sudah melalui proses penilaian dan rekam jejak. "Surat Keputusan Presidennya sudah siap. Kalau Jokowi mau tinggal tanda tangan saja," kata Andi.

Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi sempat menyoroti masuknya politikus ke dalam bursa calon Jaksa Agung. Nama yang sempat mencuat adalah politikus Partai NasDem yang juga mantan Jaksa Agung Muda Kamar Pidana Umum H.M. Prasetyo.

Selain berasal dari partai politik, Prasetyo juga dinilai tak memiliki prestasi signifikan selama menjabat jaksa agung muda. Jokowi didorong oleh LSM itu untuk lebih memilih calon-calon yang tak memiliki ikatan politik.

Ini Kata Jokowi soal Buruh "Outsourcing"/ Kerja Kontrak

Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, angkat bicara terkait penerapan sistem alih daya (outsourcing). Pada aksi unjuk rasa Hari Buruh, Kamis (1/5/2014), banyak yang menyerukan untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014.

Sebab, sistem outsourcing merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI. Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presdien Indonesia mendatang.

"Kembali lagi ke undang-undangnya. Kalau di dalam undang-undangnya tidak boleh menerapkan outsourcing dan di lapangan ada yang menerapkan, ya tidak benar," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Jika kelak menjadi presiden, lanjut Jokowi, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun lima jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan.

Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing. Menurut mereka, penghapusan sistem ini merupakan bagian dari komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan, dirinya tetap akan mengikuti peraturan yang berlaku. "Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi penting. Tapi, yang lebih penting lagi adalah pemerataan. Kembali lagi, kita harus berdasar undang-undang dan konstitusi," kata Jokowi.

Jokowi Janji Tidak Ada Buruh Yang Akan Dibayar Murah

Buruh Sukabumi meminta calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo untuk menghapus sistem kerja kontrak dan mengangkat mereka menjadi pegawai tetap.
Permintaan ini terungkap saat Jokowi berkampanye di hadapan ribuan buruh PT Daehan Global, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu.
Saat Jokowi berdialog dan meminta perwakilan buruh untuk menyampaikan apa keinginannya, seorang buruh yang bernama Rani langsung mengungkapkan kegundahannya sebagai tenaga kerja kontrak.
“Pak Jokowi, saya takut jika masih tetap sebagai tenaga kerja kontrak bisa saja dipecat dari tempat kerja saya ini, maka dari itu kami meminta kepada bapak agar tenaga kerja kontrak dihapuskan dan kepada buruh yang sudah bekerja cukup lama, segera diangkat menjadi pegawai tetap,” kata Rani.
Menanggapi permintaan dari perwakilan buruh tersebut capres yang diusung oleh koalisi lima partai politik ini menjawab dengan tenang, bahwa antara buruh dan pengusaha harus mempunyai sinkronisasi atau saling mengisi.
Masalah tenaga kerja kontrak, dengan sendirinya bisa dihapus asalkan kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai, katanya.
Jika pihak perusahaan tidak memberikan hak yang semestinya untuk buruh, lanjutnya, maka tugas seorang kepala negara atau daerah untuk menengahi dan mencari solusi yang tepat agar baik buruh maupun pengusaha tidak ada yang dirugikan.
“Dalam satu pekerjaan harus ada saling ketergantungan, saya yakin setiap perusahaan tidak akan memecat pegawainya apalagi kerjanya bagus dan sudah pasti dipertahankan serta menjadi pegawai tetap,” ujarnya.
“Buruh tidak perlu khawatir, sebagai contoh saya selalu berpihak kepada rakyat pada 2012 lalu saya menaikan UMP DKI Jakarta sebesar 44 persen dan hanya baru saya yang bisa menaikan upah sebesar itu, walaupun selama tiga bulan saya mendapatkan cemoohan dari pengusaha. Saya yakin, jika hitung-hitungannya tepat, tidak ada buruh yang akan dibayar dengan murah, maka dari itu jika terpilih nanti progam utama saya untuk buruh yakni menghapus upah murah,” kata Jokowi. (Antara)

 Jokowi Jadi Presiden, Ini Dia Janji Terkait Syiah dan Ahmadiyah


Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) berjanji tidak akan melegalisasi syiah dan Ahmadiyah sebagai agama baru di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding.

"Kedua paham itu bertentangan atau berbeda dari keyakinan yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia," ujar Abdul Kadir sat dihubungi ROL, Senin (21/7) pagi.

Melegalkan Syiah dan Ahmadiyah sebagai agama baru, menurut Karding, berarti mengundang reaksi yang akan menguras energi bangsa.

Karding menyarankan lebih baik masyarakat fokus terhadap persiapan dan konsolidasi agar pemimpin baru ke depan dapat memulai dan menjalankan pemerintahan.

''Jika fokus, tentunya pemerintahan baru mendatang akan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan dan memenuhi harapan masyarakat.

Jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 nanti, pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memanusiakan kaum minoritas di Tanah Air, seperti kaum Ahmadiyah dan Syiah.

"Pak Jokowi mengatakan semua orang harus dimanusiakan," kata anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia usai diskusi `Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas di Indonesia` di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Musdah mengatakan, warga Syiah yang masih mengungsi pun nantinya akan dipulangkan ke rumah masing-masing.

"Oh ya, tentu saja. Masa mereka jadi pengungsi seumur hidup. Nggak mungkinlah begitu, nggak manusiawi," kata Direktur Eksekutif Megawati Institute ini.

Kendati, kata Musdah, Ahmadiyah tidak perlu dilegalkan sebagai agama. "Nggak perlu. Biarkan aja dia beragama, dia mengatakan Islam, Islam aja, siapa keberatan? Islam menurut dia gitu lho," ujarnya.

Menurut Musdah, memanusiakan warga Ahmadiyah bukan berarti menyetujui munculnya agama baru nantinya. "Emangnya negara mau mengatur, `eh nggak boleh ada agama baru`. Itu kan urusan kamu yang diyakini."

"Oh ya, saya menyetujui semua agama baru, bukan begitu konteksnya? Silakan aja, karena dalam konstitusi itu negara menjamin setiap penduduk meyakini agama, sebagai keyakinan masing-masing," tandas Musdah.

Di Dalam Pemerintahannya, Jokowi Inginkan Kabinet Ramping

Jokowi-JK mewacanakan perampingan susunan kabinet pada era pemerintahannya. Perampingan itu saat ini sedang dirumuskan oleh tim transisi yang ditunjuk Jokowi.

Menurut Hasto Kristianto, juru bicara Jokowi-JK, perampingan itu sesuai janji yang diutarakan saat Jokowi berkampanye. Saat ini perampingan itu sedang dirumuskan tim transisi yang ditunjuk Jokowi. “Pak Jokowi ingin kabinet yang ramping dan efektif,” ujar Hasto, pada Jumat (25/7/2014).

Dia menjelaskan, tim yang terdiri dari para pakar itu juga akan menelaah bentuk kelembagaan, formasi kabinet, legislasi, dan politik anggaran. Tapi dia  belum mengetahui secara detail kementerian apa saja yang akan mengalami perampingan.

Patrice Rio Capella, Sekjen Partai Nasional Demokrat, mengatakan, keinginan membentuk kabinet berpostur ramping ini pernah dibicarakan  Jokowi-JK dengan partai pengusung. "Kabinet ramping itu maksudnya tidak sekadar untuk memberikan pos-pos pada partai tertentu. Kami ingin kabinet ramping, kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi," katanya, seperti dikutip detikcom, pada Kamis (24/7/2014).

Kabinet ramping ini, menurut Capella, bisa terealisasi, seperti dengan menggabung dua kementerian menjadi satu kementerian. "Ada beberapa pos kementerian negara, mungkin bisa digabung dari dua menteri menjadi satu menteri," kata dia.

Sementara itu, menurut Refly Harun, peneliti hukum tata negara, jumlah kementerian saat ini terlalu gemuk, hal ini karena untuk memaksimalkan alokasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. “Pemerintahan SBY memaksimalkan slot 34 menteri,” katanya, seperti dikutip tempo.co, pada Jumat (25/7/2014).

Untuk itu, dia mendukung wacana perampingan kabinet tersebut. Ada beberapa yang harus dievaluasi. Karena tidak semua pos kementerian memiliki fungsi yang memuaskan, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang bisa ditangani oleh Kementerian Sosial dan kementerian lain di bidang perekonomian.
Efektivitas kabinet, kata Refly, bukan hanya dilihat dari jumlah kementerian, tapi juga dari kemampuan para menteri dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. “Menteri harus punya nyali memberantas korupsi,” katanya.

Mengenai langkah Jokowi mengundang publik untuk ikut berpartisipasi mengusulkan susunan kabinet, M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer mengapresiasi langkah tersebut. "Makin banyak pilihan nama calon menteri, semakin baik. Enak untuk memilih yang terbaik," ujar Qodari, pada Jumat (25/7/2014).
Menurut Qodari, langkah ini akan memudahkan Jokowi memilih orang yang tepat untuk posisi menteri, Jokowi pun terhindar dari mekanisme pemanggilan satu per satu calon menteri yang pernah dilakukan Presiden SBY, saat menyusun kabinet dan juga akan terhindar dari sejumlah polemik saat menunjuk nama-nama menteri. "Nama-nama yang diusulkan akan mendapatkan respons terbuka dari masyarakat sehingga terjadi audisi publik."

 

Jokowi Berjanji Majukan Keamanan Maritim Indonesia

Calon pesiden nomor urut 2 Joko Widodo ingin meningkatkan keamanan maritim. Hal ini dilakukan guna mencegah kerugian negara yang mencapai Rp300 trilliun per tahun. Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini juga menjanjikan adanya penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil perikanan.

Menurut Jokowi, pembelian pesawat nirawak menjadi salah satu faktor peningkat keamanan maritim Indonesia. Praktik pencurian ikan yang kerap merugikan negara pun bisa dicegah denga teknologi itu. Pengoperasian pesawat nirawak terbagi menjadi tiga zona, sesuai zona waktu di Indonesia.

Jokowi juga berencana membangun industri pengolahan ikan laut demi mencegah pasar gelap dalam aspek itu. Peningkatan produksi hasil laut juga akan ditingkatka dengan menambah armada laut. Penambahan armada pun berefek atas terbukanya peluang kerja.

Hal ini disampaikan mantan Wali Kota Solo itu dalam Seminar Nasional Bidang Kelautan di Gedung Mereka, Jl Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/6/2014). Jokowi hadir bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Jokowi-JK Berjanji Memanusiakan Warga Ahmadiyah dan Syiah - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2065310/jokowi-jk-berjanji-memanusiakan-warga-ahmadiyah-dan-syiah#sthash.XvJIshKh.dpuf

Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Jika Jadi Presiden

 Pasangan capres cawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak meragukan komitmennya terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Hal ini terkait munculnya keraguan karena banyak terduga pelanggar HAM yang menjadi tim Jokowi-JK. Anggota tim sukses Jokowi-JK Budiman Sudjatmiko mengatakan, masyarakat bisa menagih visi Jokowi terkait janji tersebut bila terpilih menjadi presiden.

"Kita melihat dari statement-nya visi misi, Pak Jokowi ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kita percaya di situ aja. Soal apakah iya atau enggak, itu masa depan, tetapi kita pegang itu aja, itu dijadikan patokan masyarakat untuk mengontrol apa Pak Jokowi akan melaksanakan itu atau tidak," kata Budiman Sudjatmiko di Seknas Jokowi, Jakarta Selatan, (18/7).

Budiman Sudjatmiko menambahkan, masyarakat harus bisa memilahkan antara Jokowi dengan pendukungnya. Menurutnya, Jokowi tidak bisa menolak siapapun yang mendukungnya.

Namun, Jokowi juga tidak bertanggungjawab atas perilaku dan masa lalu mereka. Di dalam tim sukses Jokowi-JK terdapat sejumlah figur militer.

Di antaranya Wiranto, AM Hendropriyono, Luhut Panjaitan, dan Agum Gumelar. Karenanya, terdapat pihak yang mempertanyakan ketegasan Jokowi ketika dihadapkan pada dugaan kasus yang melibatkan pendukungnya

Jadi Presiden, Jokowi Janji Ungkap Hilangnya 13 Aktivis

Capres Jokowi, berjanji akan mengusut tuntas kasus hilangnya 13 aktivis, di antaranya Widji Thukul yang hingga kini belum terungkap keberadaannya.

“Harus ditemukan dong bagaimana sih. Bisa ketemu hidup atau ketemu sudah meninggal, tapi harus jelas,” tegas Jokowi, Senin, di Jakarta.

“Masak 13 orang enggak ketemu. Enggak jelas kenapa. Harus diperjelas,” kata Jokowi.

Tidak hanya Widji Thukul, mantan Walikota Solo ini juga berjanji akan mengungkap kasus meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir yang penuh dengan misteri.

“Itu kan urusan hukum tapi semuanya harus diperjelas. Jangan nanti ada rekonsiliasi,” tegasnya.
Mantan walikota Solo ini mengaku mengenal baik sosok Widji Thukul.

“Kebetulan saja Widji Thukul dan saya kenal baik. Widji Thukul kan orang Solo. Istrinya dan anaknya ya kenal. Rumahnya ya tahu,” tambahnya.

Kader PDI Perjungan ini juga mengaku menyenangi puisi Widji yang nama aslinya Widji Widodo itu.
“Puisinya bagus. Puisinya semua orang banyak yang senang,” kata Jokowi.

Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer Jika Terpilih Jadi RI-1

 Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.

"Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).

Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.

"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur," tutur Jokowi.

Pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi juga honorer.

"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.

Jokowi Janji Bicara Kasus BLBI jika Jadi Presiden

 Calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi enggan berkomentar saat ditanya tentang penyelesaian kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Jokowi, hal tersebut lebih baik dibahas setelah dirinya resmi menjadi presiden.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai komentar tentang BLBI hanya akan membuat panas suasana.

"Setelah tanggal 22 baru saya ngomong. Saya sekarang nggak mau bicara yang membuat panas suasana politik. Kita bicara yang dingin-dingin saja. Kita bicara yang empuk-empuk saja," kata Jokowi usai menghadiri pertemuan dengan relawan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (17/7).

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah getol-getolnya menggarap kasus dugaan korupsi yang telah lama terbengkalai itu. Bahkan Ketua KPK Abraham Samad sudah menyatakan siap memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan kapasitas sebagai presiden yang membuat kebijakan tersebut.

Jokowi juga bungkam saat ditanya tentang rencana KPK memanggil Megawati. Ia memberikan alasan yang sama bahwa komentar mengenai hal tersebut hanya akan membuat panas suasana.

"Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," tandas Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini.
  

Jokowi Janji Tetap Blusukan Kalau Jadi Presiden

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk tetap melakukan blusukan dan bersikap dekat dengan masyarakat jika dirinya nanti terpilih menjadi presiden pada Pilpres 9 Juli 2014. Janji ini diditegaskan Jokowi di Pesantren Darul Maarif, Indramayu, Jawa Barat, dalam acara silaturahmi kiai kampung dan warga Nahdlatul Ulama untuk pemenangan Jokowi-JK, Selasa malam (17/6), yang dihadiri Ketua NU Cabang Indramayu, Dedi Wahidi.

"Saya ini waktunya banyak dihabiskan di kampung-kampung juga di pasar. Kenapa? Karena masalah-masalah rakyat adanya di situ, bukan di kantor," kata Jokowi dalam orasinya, seperti dikutip dari rilis yang dikirimkan tim media Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku senang dengan kegiatan sehari-harinya mendatangi rakyat untuk mendengar keluhan mereka, atau biasa diistilahkan blusukan. "Saya tegaskan di sini, saya akan tetap ke masyarakat kalau jadi presiden," ujar Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya.

Dalam deklarasi dukungan NU Indramayu tersebut, pendiri pesantren Darul Maarif, Dedi Wahidi, ikut menegaskan bahwa banyak kabar bohong mengenai Jokowi. "Pak Jokowi ini orang muslim yang jujur. Fitnah macam-macam tentang dirinya itu bohong," paparnya.

Temui Warga Jambi, Jokowi Berjanji Bangun Sawah dan Irigasi 

  Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo atau Jokowi berjanji bila dia dan cawapres Jusuf Kalla terpilih untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, ia akan membangun sawah, bendungan, dan irigasi untuk membantu ekonomi kerakyatan.

"Jokowi dan JK berkomitmen membangun sawah-sawah baru. Bendungan baru, dan irigasi baru," katanya di depan ratusan warga di Pasar Tradisional Angso Duo, Provinsi Jambi, Selasa (24/6/2014).

Ia mengatakan, memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian karena masalah utama di sejumlah daerah lumbung padi adalah adanya konversi sawah menjadi lahan pertambangan. Termasuk di Jambi yang merupakan lumbung padi untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Karena itu, Jokowi mengimbau seluruh pemilik sawah agar tidak menjual sawahnya untuk dialihfungsikan menjadi kawasan industri pertambangan atau permukiman penduduk.

"Nanti anak cucu kita tidak bisa makan gara-gara ini. Hati-hati, penduduk semakin banyak tapi sawah semakin sedikit," tegas Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak.

Jokowi datang ke Pasar Angso Duo menggunakan mobil kap terbuka. Kepada warga dia mengatakan kedatangannya ke pasar tradisional terbesar di Jambi itu suatu keputusan yang tepat. Sebab, kata 'Duo' (angka dua) di belakang 'Angso', kata Jokowi, menggambarkan dirinya, yaitu capres nomor urut 2.

"Angso Duo berarti saya ke sini itu sudah bener. Karena ada 'Duo' nya. Duo duo duo," serunya di hadapan ratusan warga dan pedagang pasar.

Jambi merupakan bagian dari lokasi kampanyenya di luar Pulau Jawa, setelah dua hari sebelumnya berkampanye di Kalimantan Barat.

Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional, Suara Pelajar dan Guru Akan Didapat

Capres Jokowi berjanji akan menghapus ujian nasional. Bila niatan Jokowi ini benar dilaksanakan, tentu akanmendapar respons positif dari pemilih remaja yang masih pelajar. Jokowi akan mendapatkan dukungan mereka.

"Pasti dukung dia dan guru dukung dia," kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti saat berbincang, Rabu (11/6/2014).

Retno menilai para pelajar yang rata-rata masih remaja juga banyak mengeluhkan soal pelaksanaan UN ini. Tengok saja di media sosial, mereka banyak yang berkicau menyuarakan penolakannya.

"Secara masif dan sistematik mereka melihat kecurangan dan kecurangan. Jadi kalau ingin mendapat nilai yang tinggi mesti mendapat bocoran. Anak yang pintar dan rajin bisa dapat nilai biasa-biasa saja karena jujur, tetapi anak yang malas bisa bagus karena mendapat bocoran," urainya.

Retno juga menantang Jokowi untuk lebih menegaskan niatnya menghapus ujian nasional. Menurutnya juga ini akan sejalan dengan revolusi mental yang dilakukannya. UN selama ini hanya membuat murid dan guru ada yang terpaksa berbuat curang.

"Generasi muda kita melihat sebuah sistem pendidikan yang boleh curang agar lulus. Ini membahayakan," tegas dia.

Hasil UN berpengaruh pada kualitas sekolah dan juga kualitas pendidikan di suatu daerah. "Karena itu ada juga guru yang terpaksa memberi bocoran agar kualitas sekolahnya ikut naik," tutupnya.

Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menghapus dan mengganti Ujian Nasional (UN).

Saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru di Hermes Palace di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (10/6/2014), Jokowi menegaskan sistem UN akan dirombak jika terpilih sebagai presiden.

UN akan ditiadakan dan diganti dengan pendidikan karakter, etika, dan budi pekerti. "Inilah revolusi mental. Untuk SD 80% budi pekerti, 20% pengetahuan. SMP 60 budi pekerti, 40% pengetahuan. Di SMA baru 20%-80%," ujarnya disambut tepuk tangan ratusan guru.
 

Jokowi Janji Tak Ada Menteri Identik dengan Partai

Presiden Terpilih, Joko Widodo, memastikan dalam penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, tidak akan ada pos kementerian yang identik dengan partai. Karena menurutnya penyusunan seperti itu merupakan cara-cara lama yang harus segera ditinggalkan.

"Hal seperti itu harus segera ditinggalkan. Ini saatnya yang profesional itu, kok masih mikir seperti itu," kata Jokowi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 Juli 2014.

Disampaikan Jokowi, kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla nantinya akan terdiri dari 70 persen profesional dan 30 persen dari partai. Tapi menurutnya, saat ini yang paling utama adalah pembentukan tim transisi yang akan menggodok siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Jokowi - Jusuf Kalla.

"Baru kemarin ditetapkan, kamu sudah tanya detail, gimana saya jawabnya. Kalau tim transisi sudah siap. Kita baru bicara persiapan. Pokoknya ada profesinal, akademisi dan politisi," ucap dia.

Jokowi menambahkan, tim transisi yang akan dibentuknya itu bertugas untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan negara Indonesia yang sedang genting dan harus segera diselesaikan. Kemudian  mengidentifikasi masalah-masalah lain yang juga mendesak untuk diperbaiki.

"Nah, kalau ketahuan seperti itu, kemudian baru menaruh orangnya di mana. Nanti setelah Lebaran saja. Sekarang ini kita urusan mudik dan Lebaran saja dulu," pungkas Jokowi.

9 Komitmen Jokowi jika Terpilih Jadi Presiden 

Berikut ini sembilan komitmen Jokowi-Jusuf Kalla:

1. Piagam perjuangan Al-Mizan, yaitu komitmen dalam perjuangan kesejahteraan yang diciptakan lintas agama demi pluralisme.

2. Piagam perjuangan Marsinah, yaitu komitmen dalam peningkatan industri nasional dan perlindungan hak buruh.

3. Piagam perjuangan Satinah, yaitu komitmen ihwal perlindungan tenaga kerja wanita untuk mulai dididik, dilatih, diawasi, dan bekerja di bawah perlindungan hingga pulang ke rumah.

4. Piagam Marhaen, yaitu komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan petani.

5. Piagam Abdul Muluk, yaitu komitmen dalam perjuangan bagi tenaga kesehatan, apa pun profesinya.

6. Piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara, yaitu komitmen untuk kesejahteraan tenaga pendidik, seperti guru, tenaga honorer, dosen.

7. Piagam Karongsong, yaitu komitmen untuk kesejahteraan nelayan dan memastikan hasil laut. Karongsong adalah kampung nelayan di Indramayu yang punya potensi sumber daya laut yang luar biasa. Namun sebagian penduduknya bekerja sebagai TKI.

8. Piagam Profesor Suharso, yaitu komitmen untuk memastikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas.

9. Piagam perjuangan Al-Fataniyah, yaitu komitmen untuk memperjuangkan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan orisinal di Indonesia. Termasuk pesantren salafiyah.

Pemilu presiden pada 9 Juli mendatang diikuti dua pasangan calon, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Di Palembang, Jokowi Berjanji akan Majukan Energi

Capres nomor urut dua, Jokowi menegaskan komitmennya untuk fokus pada pengembangan daerah-daerah penghasil energi. Salah satu kendalanya selama ini adalah daerah penghasil energi justru tidak mendapatkan manfaat dari energi tersebut.

"Misalnya sering terjadi daerah penghasil batubara malah listriknya sering mati. Ini kan aneh. Mestinya diutamakan penggunaannya untuk lingkungan di sekitar situ. Dengan begitu akan ada keadilan yang nyata bagi masyarakat yang hidup di daerah penghasil energi untuk bisa menikmati energy yang dihasilkan,"  tegas Jokowi saat kampanye di Palembang, Rabu (25/6/2014).

Karena itu, sistem dananya harus bagi hasil. Saat ini daerah hanya dapat minim sekitar 13%. Ini yang perlu diubah. Kenapa perlu diubah? Agar daerah ikut menikmati, yang memproduksi juga ikut menikmati," papar Jokowi.

Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan mengatakan paparan Jokowi, yang perlu dibentuk adalah rasa kebersamaan sebagai sebuah bangsa. “Harga bensin misalnya meski terlihat sepele namun dengan harga yang sama di setiap daerah akan membentuk sebuah perasaan sebagai satu bangsa, begitu pula dengan daerah penghasil energi juga harus dapat memanfaatkan energinya,"  ujar Rektor Universitas Paramadina ini.

Sementara itu Jokowi menemui guru-guru yang tergabung dalam PGRI. "Ada yang bilang Jokowi mau hapus sertifikasi guru, jelas bohong, kalau ditambah jelas iya," kata Jokowi yang langsung disambut riuh guru-guru yang hadir.

Jokowi juga mengatakan kalau dirinya memahami persoalan pendidikan. Ia mencontohkan pengalamannya menjadi komite sekolah selama 13 tahun misalnya. Tak hanya itu ia juga memaparkan gagasannya mengenai pendidikan yang hendak ia bawa jika terpilih menjadi presiden.

"Percuma pintar jika mentalnya tidak bener. Kalau keadaannya begitu maka kepintarannya hanya akan digunakan untuk minteri orang," ujar Jokowi. Untuk itu ia mengatakan akan menekankan pendidikan mental dan karakter di sekolah. Ia juga mengatakan bahwa PGRI harus mampu membawa kualitas pendidikan ke level yang lebih baik.

Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan menjadi sentral utama dalam revolusi mental yang digagas Mantan Walikota Solo itu. "Fokus kita pada kualitas manusia Indonesia. Hal itu hanya akan terwujud jika kualitas pendidikan baik," ungkap Rektor Universitas Paramadina ini. Ia juga menambahkan, Kunci pendidikan ada pada interaksi manusia. Sehingga peran guru menjadi sentral. Ini yang menjadi fokus kita ke depan,"​ tambahnya.

Jokowi Berjanji Akan Tetapkan Hari Santri Nasional

Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memperjuangkan pencanangan Hari Santri Nasional yang rencananya akan diperingati setiap 1 Muharram. Hal tersebut disampaikannya langsung saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam di Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur (Jatim).

Usulan pencanangan Hari Santri Nasional itu sendiri merupakan permintaan dari Ponpes Babussalam, yang disampaikan oleh pimpinan pondok, KH Thoriq Darwis.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim, dengan ini saya mendukung 1 Muharram ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Pernyataan ini juga langsung saya tandatangani,” kata Jokowi, di Ponpes Babussalam, Malang, Jatim, Jumat (27/6/2014) malam.

Menurut Jokowi, kondisi santri di Indonesia saat ini memang harus diperjuangkan, mengingat ponpes memegang peranan penting dalam pelaksanaan revolusi mental di Indonesia.
“Revolusi mental itu harus dilakukan. Sedangkan ponpes, saya pikir memegang peranan penting dalam revolusi mental. Ponpes itulah kunci utamanya. Makanya, saya menyanggupi permintaan penetapan Hari Santri Nasional itu,” ujar Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta yang tengah cuti sementara ini menuturkan, peran penting tersebut dimiliki ponpes karena mata pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya kebanyakan mengenai budi pekerti, serta sikap dan nilai-nilai luhur manusia.

“Di ponpes itu banyak sekali diajarkan mengenai akhlakul karimah, bahwa seorang manusia harus memiliki akhlak, budi pekerti dan mental yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar,” ungkap Jokowi.

Kunjungan Jokowi pada malam hari di ponpes tersebut diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian penyanggupan penetapan Hari Santri Nasional pada 1 Muharram. Penandatanganan ini disaksikan oleh tim kampanye Jokowi, serta segenap jajaran kiai dan ulama Ponpes Babussalam.

Jokowi: Saya Akan Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina

 Calon presiden Joko Widodo memiliki perhatian lebih untuk kemerdekaan Palestina. Dalam waktu tak sampai 1 bulan pria yang akrab disapa Jokowi itu dua kali menyerukan kemerdekaan bagi Palestina.

Hari ini Kamis (10/7/2014) dia menggelar konferensi pers khusus untuk menanggapi aksi penyerangan tentara Israel ke jalur Gaza yang menewaskan puluhan warga sipil Palestina. Jokowi menilai serangan ke jalur Gaza merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

"Serangan ke jalur Gaza adalah pelanggaran HAM, situasi di jalur Gaza sangat memprihatinkan karena terjadi pembunuhan massal," kata Jokowi di posko relawan Jokowi-JK, jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Jokowi berjanji akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Saya akan berjuang keras memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata dia.

Jokowi pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan aktif membela bangsa Palestina di berbagai forum internasional.

Palestina menurut mantan Wali Kota Surakarta itu memiliki arti bagi bangsa Indonesia. Salah satu negara di Timur Tengah itu adalah yang pertamakali mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan Jokowi tentang Palestina hari ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya dia pernah menyampaikan dukungan ke Palestina di sesi debat calon presiden pada 22 Juni lalu.

"Keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia di sini saya Jokowi JK punya komitmen penuh Palestina menjadi negara penuh dan berdaulat dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota PBB," kata Jokowi kala itu.

Jokowi Berjanji Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

 Capres Joko Widodo berjanji bila dirinya berhasil terpilih, ia akan membuat pemerintahan tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.

"Dalam pemerintahan Jokowi-JK yang akan datang, sesuai perintah pembukaan dan batang tubuh UUD 45, pemerintah yang akan dibangun adalah untuk menghadirkan negara bagi seluruh Rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk bagi penyandang disabilitas," ujar Jokowi melalui rilis yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (26/6/2014).

Apalagi, tambahnya, pada 2011 Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas.

Jokowi pun mengaku akan ikut berjuang untuk lahirnya undang-undang yang memberikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan, pekerjaan, kebudayaan dan lainnya.

"Saya mengusulkan agar pembahasan RUU tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi pembahasan lintas komisi di DPR RI sehingga otomatis akan melibatkan dan menjadi tanggung jawab lintas kementrian terkait. Baik dalam pembahasan undang-undang maupun pada implementasinya," tambahnya.

Menurut capres nomor urut dua itu, bagi dirinya dan sang wakil, Jusuf Kalla, isu penyandang disabilitas tidak bisa dilihat dari satu dimensi, tapi sebagai sebuah isu yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai sektor.

Jokowi Berjanji Tuntaskan Ganti Rugi Lapindo

 Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) berjanji menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo serta persoalan kemiskinan lainnya.

Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dikatakan oleh Leni, dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Kontrak Politik ini ingin meminta kepastian komitmen Jokowi bila nanti terpilih sebagai Presiden, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan dan kemiskinan, termasuk menyelesaikan persoalan korban lumpur Lapindo.

“Jika nanti Bapak Calon Presiden kita, Jokowi terpilih, harapan kami itu dia bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyat miskin khususnya, dan seperti kesehatan, pendidikan itu yang layak, dan juga permukiman rakyat miskin jangan digusur tetapi digeser dan ditata. Begitu pun dengan penyediaan lapangan kerja, dan terkhususnya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dan segera menuntut, dengan cara baik itu hukum, sosial dan lingkungan. Dan terlebih lagi meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan ganti rugi kepada para korban Lapindo,” kata Leni.

Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lumpur karya seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo. Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.

Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang kedaulatan rakyat.

Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”
Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.

“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi) sebelum Pemilihan Presiden digelar. Didukung pak Jokowi, Calon Presiden RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.

Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari, didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana, yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di pinggir-pinggir jalan raya.

“Kami kenapa kok ke pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi mamang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan pak Jokowi insya Allah saya optimis,” ujar Supari.

Jokowi Janji Stop Kebijakan Impor Pangan,

Saat “blusukan” ke Pasar Sukomoro, Nganjuk, Jatim, capres nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) berjanji jika terpilih akan menghentikan kebijakan impor pangan. Bagaimana caranya?

“Impor beras, bawang merah, semua harus dihentikan, setuju?” teriak Jokowi  di depan ribuan pedagang dan pengunjung Pasar Sukomoro, Sabtu (28/6/14).

Jokowi mengkritik keras kebijakan impor yang dilakukan pemerintah saat ini. “Senengnya impar impor, impar impor. Kalau impor yang untung siapa?"

Bagaimana cara Jokowi agar bisa menghentikan impor pangan yang sudah sangat memprihatinkan?

Dalam visi-misinya, pasangan cawapres Jusuf Kalla ini pernah mengungkapkan beberapa agenda perbaikan di bidang pertanian.

Agenda pertanian tersebut seperti pemberian subsidi subsidi pupuk dan subsidi harga hasil pertanian. Strategi tersebut dinilai lebih efektif dibanding memberi petani beras raskin.

“Saya yakin petani Indonesia bisa produksi ini semua sendiri. Asalkan diberi subsidi, diberi perhatian pemerintah.”

Selain subsidi, agenda yang diusung Jokowi adalah memangkas birokrasi yang terkait kebijakan pertanian agar koordinasi bisa berjalan efektif.

Dari sisi lahan, ia berjanji membuka 9 juta hektar lahan untuk pertanian. Caranya dengan membuka akses petani gurem untuk memiliki lahan pertanian. Dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 20 hektar per kepala keluarga.

Kemudian memperketat perizinan konversi lahan pertanian, membuka akses perbankan untuk para petani hingga ke pedesaan dengan bunga kredit yang rendah.

Jokowi mengatakan, para petani Indonesia mengalami kerugian atas kebijakan impor pemerintah saat ini. Hasil panen petani menjadi tak laku. Imbasnya, kesejahteraan petani tidak kunjung membaik.

 

 

Jokowi janjikan pupuk murah bagi petani

  Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mempermudah dan memfasilitasi peningkatan subsidi pupuk bagi para petani guna meningkatkan produksi pangan nasional.

"Para petani harus disediakan bibit lokal yang berkualitas, tidak perlu bibit impor, serta mempermudah mereka mendapatkan pupuk dengan harga murah," kata Jokowi pada kampanye bagi ribuan petani di Lapangan Tegalega Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ia mengatakan, para petani sulit mendapatkan pupuk murah berkualitas untuk tanamannya. Bila ada, ia menilai, harga pupuk pun cukup tinggi sehingga tidak bisa terjangkau oleh sebagian petani kecil.

Selain mengelola pupuk agar selalu ada dan harganya murah, Jokowi juga akan memperhatikan masalah penggunaan bibit tanaman lokal.

"Para petani kita harus disediakan bibit lokal yang harganya juga murah, tidak usah bibit impor," katanya.

Kesejahteraan petani, menurut Jokowi, merupakan salah satu prioritasnya yakni dengan meningkatkan pendapatan minimal petani Indonesia.

"Saya turun langsung ke sawah dan lahan pertanian, melihat petani pendapatannya hanya Rp350.000 per bulan, maka dari itu mereka perlu kita sejahterakan. Bila tidak dimuliakan siapa yang akan memproduksi, bila mereka tidak menanam kita makan apa," katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengimbau petani yang mempunyai sawah produktif agar tidak menjual dan dijadikan lahan bangunan.

"Bila punya sawah yang tak ada irigasinya, tapi sawahnya produktif, maka jangan dijual. Jangan mau dijadikan pabrik atau perumahan, nanti anak cucu kita mau dikasih makan apa?," katanya.

Pasalnya, Jokowi menegaskan, berencana untuk membangun sejumlah bendungan dan irigasi bagi sawah dan lahan pertanian produktif yang tidak memiliki pengairan.

"Program kami membuat 25 bendungan untuk petani, termasuk irigasinnya,"  demikian Joko Widodo.

Jokowi: Jadi Presiden, Program DKI Bisa Lebih Cepat Rampung

 Banyak yang menilai capres Joko Widodo ingkar atas janji-janji dan programnya untuk mengurus Ibukota sewaktu masih menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun pria yang karib disapa Jokowi itu berjanji akan melaksanakan semua program dan janji dengan lebih cepat saat dirinya terpilih menjadi presiden kelak.

"Nanti kalau sudah jadi presiden, program itu bisa lebih cepat dilaksanakan," ujar Jokowi didampingi cawapres-nya Jusuf Kalla atau JK dalam konferensi persnya di Hotel Holiday In Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/7/2014).

Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu mengaku, sudah melaksanakan program-programnya untuk Ibukota bersama Wagub Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.

"Yang jelas dalam 2 tahun ini sudah kita laksanakan. Infrastruktur sudah kita kerjakan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk melaksanakan program-programnya diperlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan di daerah. Itulah yang seringkali menghambatnya sehingga tidak bisa mempercepat realisasi program-program di DKI.

"Ada problem-problem yang tidak bisa saya sampaikan di sini," tuturnya. Karena itu jika menjadi presiden nanti, Jokowi berjanji akan mempercepat pelaksanaan janji dan programnya.

Bila Jadi Presiden, Jokowi Janji Warga Papua Akan Gampang Menemuinya

 Calon presiden bernomor urut dua, Joko "Jokowi" Widodo, berjanji jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 2014, dia akan membuka akses komunikasi selebar-lebarnya untuk masyarakat Papua.

Di sela kampanye hari kedua di Kampung Adat Yoka, Jayapura, Kamis (5/6/2014), Jokowi semula menceritakan pertemuannya dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lennys Koboya. "Pak Lennys bilang, saya kalau ketemu sama pejabat di Jakarta sulit. Kok kalau ketemu Pak Jokowi gampang banget. Ya saya bilang, kalau ndak ditemui, dosa besar saya," ujar Jokowi.

"Apalagi kalau (saya) jadi presiden pasti gampang banget nemuin saya kalau masyarakat dari Papua," lanjut Jokowi. Sikapnya tersebut, ujar dia, merupakan bukti sikap pro-nya terhadap pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Masyarakat di ujung wilayah Indonesia, kata Jokowi, harus mendapatkan perhatian lebih. Khusus di Papua, Jokowi yakin komunikasi yang baik antara pemerintahan dan warga adat mampu menghasilkan solusi-solusi bagi permasalahan yang ada di Bumi Cendrawasih.

Kedatangan Jokowi di Kampung Yoka adalah bagian dari rangkaian safari politik kampanye hari kedua Jokowi di Papua. Masyarakat adat Yoka menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilu presiden mendatang. "Bapak adalah calon presiden yang pertama kali datang ke Papua. Tuhan memberkati Bapak untuk menjadi presiden," ujar salah satu pendeta setempat.

Jokowi-JK Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin RI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.

Menurutnya, Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).

Lebih jauh kata Tjahjo, Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program ekonomi, seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," tutur dia.

Pernyataan Tjahjo ini sekaligus menjawab kekhawatiran pengamat dan analis yang mempertanyakan pendanaan Jokowi-JK guna merealisasikan sejumlah program di bidang ekonomi.

Seperti diketahui duet pasangan tersebut telah mengumumkan visi misinya. Yang paling disoroti adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019.

Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10 bandara baru  serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh.

Sayangnya, Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri mengapresiasi visi misi pasangan itu karena menekankan sisi kerakyatan. Namun terpenting bagaimana cara mengimplementasikan program-program ekonomi itu. 

"Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang lain," ujarnya.

Salah satu cara, tambah Pande, berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar negeri.

 JANJI LAINNYA BISA DILIHAT DI VIDEO DEBAT CAPRES TAHUN 2014

Debat Capres 2014 - "Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yg Bersih, & Kepastian Hukum"

 http://www.youtube.com/watch?v=qoy-gCPvyDQ

 

DEBAT KEDUA CAPRES JOKOWI - PROBOWO 15 JUNI 2014

 http://www.youtube.com/watch?v=j6B7L41aDbs

[Full] Debat Capres Ketiga 22 Juni 2014 - Politik Internasional dan Ketahanan NasionaL

 http://www.youtube.com/watch?v=jU6XKn2K4Yk

Debat CAWAPRES | Pembangunan SDM & IPTEK | 29 Juni 2014 | FULL VIDEO

 http://www.youtube.com/watch?v=3kPVrEs4blU

FINAL Debat Capres 5 juli 2014 FULL HD Jokowi Vs Prabowo : Pangan, Energi, dan Lingkungan

 http://www.youtube.com/watch?v=eiEkjJhWMzI

references by

http://www.merdeka.com/politik/didukung-tukang-ojek-jokowi-janji-tak-hapus-subsidi-bbm.html
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/1804164/Ini.Kata.Jokowi.soal.Buruh.Outsourcing.
http://bisnis.liputan6.com/read/2072282/jokowi-janji-cetak-10-juta-lapangan-kerja-jika-jadi-presiden
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/6-janji-jokowi-jk-di-hadapan-pengusaha/menurunkan-suku-bunga-perbankan.html
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/10/251278/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/21/n91v69-jokowi-jadi-presiden-ini-dia-janji-terkait-syiah-dan-ahmadiyah
https://kapuas.co/2014/07/02/2748/jokowi-janji-tidak-ada-buruh-yang-akan-dibayar-murah/
http://portalkbr.com/berita/beritapemilu/3321986_6033.html
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/02/002518/2596653/1562/ini-janji-jokowi-untuk-guru-honorer-jika-terpilih-jadi-ri-1
http://dekandidat.com/2014/06/09/jadi-presiden-jokowi-janji-ungkap-hilangnya-13-aktivis/
jpnn.com/news.php?id=246771
http://edisinews.com/berita--jokowi-janji-tetap-blusukan-kalau-jadi-presiden.html
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590023/9-Komitmen-Jokowi-jika-Terpilih-Jadi-Presiden
http://regional.kompas.com/read/2014/06/06/0619333/Bila.Jadi.Presiden.Jokowi.Janji.Warga.Papua.Akan.Gampang.Menemuinya
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2065310/jokowi-jk-berjanji-memanusiakan-warga-ahmadiyah-dan-syiah
http://politik.news.viva.co.id/news/read/524491-jokowi-janji-tak-ada-menteri-identik-dengan-partai
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/11/074413/2604728/1562/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional-suara-pelajar-dan-guru-akan-didapat?991104topnews
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2068032/temui-warga-jambi-jokowi-berjanji-bangun-sawah-dan-irigasi
http://analisadaily.com/news/read/jokowi-saya-akan-memperjuangkan-kemerdekaan-palestina/46171/2014/07/10
http://www.nefosnews.com/post/ekbis/jokowi-janji-stop-kebijakan-impor-pangan-ini-caranya
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/26/257677/jokowi-berjanji-penuhi-hak-penyandang-disabilitas
http://beta.antaranews.com/berita/442351/jokowi-janjikan-pupuk-murah-bagi-petani 
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/11/251573/8203-jokowi-berjanji-majukan-keamanan-maritim-indonesia
http://www.pikiran-rakyat.com/node/283212
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/063618172/Jokowi-Jamin-Jaksa-Agung-Bukan-Politikus-Partai
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1547589/Jokowi-JK.Janji.Hapuskan.Kolom.Agama.di.KTP
 http://m.liputan6.com/bisnis/read/2057851/jokowi-jk-pastikan-tolak-utang-luar-negeri-jika-pimpin-ri

Posted/Tags in: berita,featured,indonesia,news

Follow @A_BlogWeb