Baca Artikel Lainnya
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerha dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Yogya mencatat sedikitnya terdapat 6.721 pengangguran di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Hingga kini, pihak pemerintah kota (Pemkot) setempat terus mencari terobosan agar bisa mengentaskan pengangguran dan mencetak wirausaha.
Berdasarkan data Dinas KUKM-Nakertrans setempat, saat ini terdapat sekitar 184.921 angkatan kerja yang ada di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 6.721 di antaranya merupakan pengangguran. Hanya saja, pihak dinas terkait belum mengetahui data jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan.
“Saat ini kami belum memiliki data breakdown pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan,” ujar Kepala Dinas KUKM-Nakertrans setempat, Lucy Irawati, Minggu (9/4/2017) siang ini.
Lucy menyebutkan jika jumlah pengangguran di Kota Yogya dalam kondisi fluktuatif, artinya tren dari tahun ke tahunnya bisa naik dan turun. Namun, dia mengungkapkan jika di tahun 2015 hingga 2016 ada penurunan pengangguran.
“Namun, untuk angkanya saya tidak tahu persis,” ulasnya.
Meski belum ada pendataan penganggur berdasar pendidikan. Akan tetapi, pihak dinas terkait memiliki data pencari kerja pada tahun 2016 lalu. Dari data pencari kerja sebanyak 1.472 orang, 45,79 persen diantaranya berasal dari lulusan SMA.
Bahkan, 36,28 persen lainnya adalah pencari kerja dari lulusan sarjana. Adapun, untuk lulusan diploma 11,21 persen dan lain-lain 6,72 persen.
Sejauh ini, pihaknya pun berupaya untuk mengentaskan pengangguran dan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan layak.
Menurutnya, selama ini, kesulitan pencari kerja itu terkait informasi serta lowongan kerja yang sangat terbatas.
Tetapi, di sisi lain pemberi kerja, tambahnya, kadang juga kesulitan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sesuai kebutuhan perusahaan.
Salah satu terobosan yang akan diterapkan adalah dengan rencana memasang informasi lowongan kerja secara online.
Pembuatan informasi secara online, kata dia, adalah salah satu sarana untuk memudahkan pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam
Yoni Mulyo Widodo mengatakan, jumlah perusahaan yang masuk tahun ini
masih jauh dari harapan. Menurut data yang dipaparkannya, setidaknya ada
100.000 tenaga kerja yang tidak diperpanjang kontrak atau di PHK
sepanjang 2017 ini.
Rata-rata adalah korban dari lesunya
industri galangan kapal di Batam. Sementara 32 perusahaan elektronik
yang ada di Batam, menurutnya masih beroperasi tanpa pengurangan tenaga
kerja. “Di Tanjunguncang hampir semua galangan kapal mati suri karena
tak ada order sama sekali. Sekaran memang posisi bertahan banget,” kata
Yoni.
Ribuan Usia Produktif di Kota Sukabumi Masih Menganggur
Ribuan warga Kota Sukabumi masih belum terserap dunia kerja atau pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut akan makin naik seiring dengan momen kelulusan pelajar SMA maupun SMK.
‘’Angka pengangguran khususnya di usia produktif diperkirakan berkisar antara 4.000 hingga 5.000 orang,’’ ujar Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kota Sukabumi Iyan Damayanti kepada wartawan Senin (3/4).
Data tersebut berdasarkan jumlah warga yang membuat kartu pencari kerja atau kartu kuning ke Disnaker pada rentang waktu Januari hingga awal April 2017. Menurut Iyan, angka pengangguran ini akan mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat pada Mei dan Juni mendatang.
Pasalnya, pada waktu tersebut merupakan momen kelulusan bagi pelajar SMA dan SMK.Untuk menekan angka pengangguran terang Iyan, pemkot menggelar bursa kerja yang mempertemukan antara pencari kerja dengan sejumlah perusahaan. Ia menerangkan bursa kerja yang digelar pada 2017 ini menyediakan lowongan kerja sebanyak 6.488 lowongan dari 30 perusahaan.
Iyan mengungkapkan, pada tahun ini pemkot belum menghitung jumlah target penyerapan tenaga kerja. Sementara pada 2016 lalu pemkot berhasil melakukan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.100 orang.
Ditambahkan Iyan, pemkot mengimbau agar para pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan segera melaporkan diri ke Disnaker. Jangan sampai lanjut dia data penganggur cukup banyak padahal sebagian diantaranya sudah kerja atau terserap pasar kerja.
Di tempat terpisah, jumlah pengangguran di Kabupaten Sukabumi sedikit lebih banyak dibandingkan Kota Sukabumi yakni sekitar 6.000-an orang. Angka tersebut pun akan bertambah besar seiring dengan kelulusan pelajar tingkat SMK maupun SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
‘’Data yang kami himpun jumlah pengangguran masih tersisa sekitar 6.060 orang,’’ ujar Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi Tatang Arifin.
Angka pengangguran tersebut bersumber dari jumlah pencari kerja yang membuat kartu kuning atau kartu pencari kerja di Disnakertrans. Tatang menerangkan, jumlah pembuat kartu kuning tersebut dikurangi dengan angka penyerapan tenaga kerja di sepanjang 2016 lalu.
Pada tahun lalu jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai sebanyak 20.076 orang. Sementara angka penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 14.016 orang yang ditempatkan di sejumlah perusahaan yang ada di Sukabumi maupun luar daerah.
Sehingga, lanjut dia, masih tersisa sebanyak 6.060 orang pencari kerja yang belum tersalurkan terdiri atas 9.891 orang laki-laki dan 10.185 orang perempuan. Jumlah itu, kata dia, belum ditambah dengan pencari kerja yang membuat kartu kuning pada Januari hingga Maret 2017 lalu.
Pengangguran di Jatim Kecil Tapi Kemiskinan Tinggi
Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin di Indonesia mencapai 28 juta jiwa. Daerah yang angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni di Jawa Timur, terutama penduduk miskin di pedesaan. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan di Jatim cukup rendah.
"Penduduk miskin di perkotaan di Jawa Timur ini kecil. Tapi penduduk miskin di pedesaan di Jawa Timur ini cukup tinggi," kata Menteri PPN/Kepala Beppenas Bambang Brodjonegoro saat mengisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Ballroom, Grand City, Surabaya, Rabu (12/4/2017).
Bambang menambahkan, jumlah pengangguran di Jawa Timur juga kecil. Namun, jumlah penduduk miskin cukup tinggi. Menurutnya, itu menunjukkan gaji atau pendapatan masyarakat masih rendah.
"Artinya orang kerja di Jawa Timur, upahnya rendah. Kenapa rendah, karena bekerja di sektor pertanian. Lahan garap pertanian rata-rata 0,5 hektar," ujarnya.
Dengan kondisi pengangguran rendah tapi penduduk miskin masih cukup tinggi, Bambang juga mengingatkan kepada kepala daerah kabupaten dan kota di Jatim, untuk lebih memperhatikan tentang kondisi kemiskinan warganya.
"Ini yang harus dipikirkan bapak ibu untuk masuk ke masing-masing SKPD baik di kabupaten dan kota. Bagaimana bisa memberdayakan di sektor pertanian, supaya ekonomi tumbuh dan kemiskinan berkurang," tandasnya.
Ia menambahkan, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Jawa Timur untuk bisa tumbuh cepat pertumbuhan ekonominya dan bisa mengurangi kemiskinan dengan jumlah besar.
"Ini respon data yang terus terang akan mengagetkan pak Gubernur. Memang ini tidak mudah mengurangi kemiskinan di wilayah yang penduduknya besar," jelasnya.
Hingga April, Data Disnaker Ada 23 Perusahaan Tutup.
Angka pengangguran di Kota Batam tampaknya kian bertambah pada 2017 ini. Menyusul semakin banyak perusahaan yang tutup.
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat, sejak Januari hingga pertengahan April 2017, setidaknya ada 23 perusahaan yang tutup. Dari jumlah itu, sebanyak 889 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Semuanya (23 perusahaan) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Totalnya 248 karyawan laki-laki, selebihnya dari 889 itu perempuan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Syakyakirti kepada Tribun, Jumat (14/4) saat ditemui di Nagoya.
Ia mengatakan, ada beberapa penyebab ke-23 perusahaan itu tutup. Sebab utamanya lantaran tidak ada proyek. Disamping telah habis masa kontrak dengan perusahaan induk.
"Dia begini, kalau perusahaan induknya tutup yang di bawah-bawahnya itu otomatis ikut tutup," ujar dia.
Ke-23 perusahaan tutup itu bergerak di berbagai bidang jasa. Seperti konstruksi, pabrikan, perdagangan, industri percetakan dan lain sebagainya. Menurut Rudi, untuk hak-hak karyawan yang di-PHK telah dibayarkan pihak perusahaan.
"Sudah dibayarkan hak-hak karyawannya, baru dia melapor ke kita," kata Rudi.
Tutupnya ke-23 PMDN di Kota Batam itu, menambah daftar panjang perusahaan tutup di Kota Batam. Jika melihat angka perusahaan tutup selama tiga tahun terakhir, memang mengalami peningkatan. Tak ayal lagi, angka pengangguran di Batam juga kian meningkat. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas.
Jumlah penganguran di Kabupaten Kepulauan Sangihe memprihatinkan. Dari data yang berhasil dihimpun pengangguran di Sangihe di tahun 2017 mencapai 2.618 orang.
2.618 Warga Kabupaten Sanggihe Pengangguran
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Ternaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Serny Lalu SE. Menurut Lalu, jumlah 2.618 pengangguran terdiri, 1.821 pria dan 797 perempuan. “Dan hal ini sangat memprihatinkan, sehingga sebagai instansi terkait, kami masih berupaya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Sangihe," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Sangihe Edwin Roring SE menuturkan, untuk menekan angka pengangguran, sebagai pemerintah harus menyediahkan lapangan pekerjaan baik itu dari sektor pemerintah maupun swasta. “Dan dari pemerintah sendiri banyak program yang akan diarahkan untuk penanggulangan pengangguran, mengingat Upah Minimun Provinsi (UMP) sudah sangat tinggi. Melalui pekerjaan pembangunan infrastruktur, bantuan perikanan, pertanian, perkebunan dan usaha kecil menengah,” ujarnya.
Saat ini kata Roring, Pemkab Sangihe juga berupaya supaya ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Sangihe dan ini sementara diperjuangkan ke Kementerian Tenaga Kerja melalui Disnakertrans. “Sehingga masyarakat khususnya SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan sarjana dituntut supaya memiliki jiwa interpreniur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah,” tandasnya.
Jumlah Pengangguran Terbuka di Jabar 1,8 Juta Orang
Lebih dari 50% pengangguran terbuka di Jawa Barat (Jabar), khususnya yang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), memilih untuk bekerja secara mandiri. Saat ini jumlah pengangguran terbuka di Jabar mencapai 1,8 juta orang.
Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Ferry Sofwan Arif. Ia menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Kerja Mandiri Minat Usaha Tata Boga yang diselenggarakan Balai Pelatihan Kerja Mandiri (BPKM) Jabar di Bandung, belum lama ini. Menurut dia, kerja mandiri juga sudah mulai menjadi pilihan sadar sejumlah lulusan pendidikan tinggi.
"Kami juga terus berupaya untuk mendorong semakin banyak pencari kerja memilih untuk menjalankan usaha mandiri dan tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan pekerjaan sebagai profesional," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, bukan hanya mendapatkan penghasilan, sebagai pemilik sebuah unit bisnis, mereka bisa berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja di Jabar. Lebih jauh, mereka bisa berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di Jabar. "Banyak sektor yang potensial untuk dimasuki. Salah satu yang prospektif di Jabar adalah usaha di sektor kuliner," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, per Agustus 2016 jumlah pengangguran terbuka (TPT) Jabar tercatat sebanyak 1.873.861 orang. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah TPT Jabar meningkat sebanyak 78.987 orang, dari 1.794.874 orang pada Agustus 2015.
Pada periode tersebut Jabar memiliki angkatan kerja sebanyak 21.075.899 orang, naik sebanyak 489.543 orang dibandingkan Agustus 2015 yang tercatat sebesar 20.586.356 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 60,65%. Total penduduk Jabar mencapai 46,7 juta jiwa.
Salah satu upaya yang digelar Disnakertrans Jabar untuk mendorong semakin banyaknya pencari kerja yang menjalankan usaha mandiri, menurut Ferry, pihaknya mengelar pelatihan kerja mandiri dengan minat usaha tata boga. Pelatihan tersebut, menurut dia, digelar untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha masyarakat Jabar dalam rangka membentuk kelompok rintisan kerja/usaha mandiri.
Kepala BPKM Jabar, Pupun Saefunudin, mengatakan bahwa pelatihan diikuti sebanyak 30 peserta. Mereka mendapatkan pelatihan untuk mengolah aneka makanan seperti roti, cheese stick, cookies, dan camilan. "Kenapa fokusnya tata boga? Karena sektor kuliner sangat prospektif untuk dikembangkan di Jabar. Pasarnya luas karena Jabar sudah terkenal akan kelezatana kulinernya," tutur Pupun.
Setelah mengikuti kegiatan pelatihan kerja mandiri, menurut dia, para peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran. Salah satunya diikutsertakan pada Gelar Produk Wirausaha Baru (WUB) Jabar pertengahan Maret lalu. Tujuannya, untuk memberikan gambaran sekaligus pengalaman nyata dalam melaksanakan aktivitas usaha yang akan dirintis.
Pengangguran Terbanyak Lulusan SMK dan Sarjana
Penggangguran terbuka di NTB terbanyak berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lulusan strata satu (S1).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat, pada Februari 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada penduduk dengan pendidikan SMK menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 11,12 persen, disusul oleh TPT universitas sebesar 6,99 persen.
Sementara TPT terendah terdapat pada penduduk dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 1,84 persen.
Kepala Seksi Statistik Kependuduan BPS Provinsi NTB, Indra Dewi menyebut jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB pada Februari 2017 mencapai 2.520,067 orang bertambah sekitar 56.340 orang, jika dibandingkan dengan angkatan kerja Agustus 2016 ya
ng berjumlah 2.464.033 orang. Serta bertambah sekitar 138.005 orang, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016.
"Secara umum jumlah pengangguran pada Februari 2017 di NTB terjadi penurunan," kata Dewi, seperti diberitakan Radar Lombok (Jawa Pos Group).
Jika melihat jumlah penduduk yang menganggur untuk yang berpendidikan sarjana pada tahun 2016 sebesar 2,71 persen, maka pada Februari 2017 justru tingkat pengangguran terbuka untuk sarjana ini meningkat cukup drastis, yakni mencapai 6,99 persen.
Kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi juga dialami lulusan SMK. Dimana pada tahun 2016 jumlah TPT lulusan SMK sebesar 5,19 persen meningkat tajam di Februari tahun 2017 menjadi sebesar 11,12 persen.
Justru untuk lulusan diploma kecenderungannya jumlah TPT mengalami penurunan. Dimana pada Februari 2016, jumlah TPT sebesar 4,61 persen maka pada Februari 2017 ini menurun menjadi 2,78 persen.
Begitu juga TPT dengan pendidikan SD dan SMP juga cukup rendah masing masing 3,17 persen untuk SMP dan 1,84 persen untuk SD.
Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja di NTB pada Februari 2017 mencapai 2.423.045 orang, bertambah sekitar 56.140 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 yang berjumlah sekitar 2.367.031 orang.
Serta bertambah sekitar 128.001 orang, jika dibandi ngkan dengan keadaan Februari 2016.
Dijelaskan, TPT di NTB pada Februari 2017 mencapai 3,86 persen. Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2016 sebesar 3,94 persen.
Dikatakannya, pada Februari 2017, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB adalah sektor pertanian yaitu sekitar 42,20 persen, diikuti oleh sektor perdagangan sekitar 21,79 persen, sektor jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan sekitar 16,05 persen, serta sektor industri sekitar 7,29 persen.
Berdasarkan jumlah jam kerja, pada Februari 2017, penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam keatas perminggu mencapai 1.477.052 orang atau 60,97 persen.
Sementara dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh atau jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu berkurang sekitar 7.120 orang.
Selanjutnya pada Februari 2017, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD kebawah yaitu sekitar 1.177.060 orang ata 48,59 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 245.270 orang mencakup 49.150 orang atau 2,03 persen berpendidikan Diploma dan 196.120 orang atau 8,09 persen berpendidikan sarjana
Ini Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terendah di Indonesia
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) per Agustus 2017 mencapai 3,32% atau turun 0,62% dibanding posisi Agustus 2016 yang sebanyak 3,94%.
Angka pengangguran terbuka 3,32% tersebut menempatkan NTB ke posisi ke-6 sebagai provinsi dengan angka pengangguran terendah dari 33 provinsi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan Gubernur NTB Zainul Majdi atau biasa disapa Tuan Guru Bajang yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka di provinsinya.
Sementara itu, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi diraih Maluku dengan persentase 9,29%, adapun provinsi dengan tingkat pengangguran terendah adalah Bali dengan persentase sebesar 1,48%.
Menurut data BPS, rata-rata tingkat pengangguran secara nasional per Agustus 2017 berada pada angka 5,5%. Persentase secara nasional tersebut jauh lebih tinggi daripada angka pengangguran di Provinsi NTB yang hanya 3,32%.
Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung Ina Primiana menilai provinsi-provinsi seperti NTB bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menurunkan angka penganggurannya.
Menurut dia, keberhasilan daerah menurunkan tingkat pengangguran terbuka tentunya tidak terlepas dari peran para pemimpinnya, termasuk seorang gubernur.
"Seorang kepala daerah haruslah mampu melihat potensi lokal yang bisa dijadikan lokomotif kegiatan perekonomian di daerahnya untuk membuka lapangan kerja," katanya, Selasa (14/11/2017).
Pengangguran di RI Bertambah 10.000 Jadi 7,04 Juta Orang
Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan jumlah pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja ini bertambah 2,62 juta orang dibanding Agustus tahun lalu yang sebanyak 125,44 juta orang.
Adapun jika dihitung, angka pengangguran pada Agustus 2017 ini meningkat sekitar 10.000 orang jika dari total angkatan kerja pada Agustus 2016 yang mencapai 125,44 juta orang. Meski demikian, secara persentase angka tingkat pengangguran turun di mana pada Agustus tahun lalu 5,61%, dan pada Agustus 2017 menjadi 5,50%.
Jika dihitung lebih rinci lagi, pengangguran pada Agustus 2016 dari total angkatan kerja yang mencapai 125,44 juta orang, angka penganggurannya 5,61% atau 7,03 juta orang. Sedangkan pada Agustus 2017 jumlah angkatan kerja 128,06 juta dengan pengangguran 5,50% atau 7,04 juta orang.
Shuariyanto mengatakan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 192,08 juta orang, di mana 128,06 juta orang merupakan angkatan kerja dan yang bekerja sebanyak 121,02 juta orang atau 7,04 juta orang pengangguran.
Angkatan kerja merupakan masyarakat yang tergolong di usia yang siap bekerja. Pada Agustus 2017 terdapat 192,08 juta orang yang masuk sebagai penduduk usia kerja. Dari total itu, terdapat 128,06 juta orang angkatan kerja dan 64,02 juta bukan angkatan kerja.
"TPT pada Agustus 2016 ke Agustus 2017 turun dari 5,61% ke 5,50%, tapi angka absolutnya naik sedikit 10 ribu, bisa dibayangkan dalam setahun itu jumlah angkatan kerja yang masuk adalah 3 juta, kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Pria yang diakrab disapa Kecuk ini menyebutkan, dari angkatan kerja yang jumlahnya 128,06 juta otang ini, sebanyak 121,02 juta merupakan pekerja, dan 7,04 juta orang merupakan pengangguran.
"Struktur tenaga kerjanya ini menunjukkan dari total berusia kerja 192,08 juta, 128,06 juta angkatan kerja, 64,02 juta bukan angkatan kerja, dari angkatan kerja 121,02 juta dan yang nganggur 7,04 juta orang," tambah dia.
Dia merinci, dari 121,02 juta orang yang bekerja pada Agustus 2017, sekitar 87,20 juta orang merupakan pekerja penuh, 24,68 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,14 juta orang setengah menganggur.
Tujuh Juta Sarjana Baru di Indonesia Nganggur
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, sekitar 8,8 persen dari total tujuh juta pengangguran di Indonesia merupakan sarjana yang menganggur pasca lulus kuliah. Melihat angka tersebut, Menteri Nasir menilai hal ini sangat mengkhawatirkan.
Nasir juga menyampaikan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah sarjana, namun sedikit yang langsung diterima bekerja.
Untuk itu, Nasir mengatakan bahwa memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas merupakan agenda utama pemerintah kedepan dalam membuat kebijakan.
“Kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu era disrupsi teknologi, era berbasis Cyber Physical System. Ini merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya," ucap Nasir dalam keterangan resminya, Minggu (26/3/2018).
Lebih lanjut Menteri Nasir katakan bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan daya saing bangsa. Pasalnya Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sumber penguatan ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Menteri Nasir juga klaim, pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan daya saing bangsa. Di bidang pendidikan tinggi, Ia menyampaikan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi serta berwawasan global.
"Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan sumberdaya yang mampu bersaing secara global," ujar Menristekdikti.
Sementara, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengatakan, sistem Samsat Digital dan Pembayaran Non Tunai itu salah satu bentuk kreasi dan inovasi dari Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Idham yakin, sistem itu akan mempermudah dan mempercepat pelayanan yang selama ini masih terkesan lama.
"Pada era informasi dan globalisasi setiap institusi pemerintah berupaya untuk merebut public trust, kepercayaan masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi, hal tersebut bertujuan agar institusi pemerintah agar tetap surveve dalam memegang amanah dan tanggung jawab," tuturnya.
630.000 Orang Sarjana Masih Menganggur
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mencatat sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin ketat dengan datangnya Revolusi Industri 4.0.
Selain bersaingan dengan mesin berbasis teknologi canggih, sekitar 630.000 sarjana pengangguran tersebut juga harus beradu kompetensi dan keahlian tertentu dengan pekerja asing yang datang dari terbukanya pasar bebas. Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sumber penguatan ekonomi nasional. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya yang terus diupayakan pemerintah harus didukung dengan kompetensi lulusan kampus yang berdaya saing global. Keahlian para sarjana harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia menyatakan, Kemenristekdikti terus berupaya mendorong peningkatan daya saing bangsa, seperti merevitalisasi pendidikan tinggi vokasi. Menurut dia, perguruan tinggi berperan strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi serta berwawasan global. "Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan sumberdaya yang mampu bersaing secara global," ujar Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.
Tantangan baru
Nasir menuturkan, perguruan tinggi dan para mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan disrupsi teknologi jika ingin bertahan dalam persaingan. Menurut dia, jumlah sarjana yang lulus setiap tahun tak sebanding dengan serapan tenaga kerja. Lapangan kerja yang terbatas membuat persaingan semakin ketat.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas merupakan agenda utama pemerintah kedepan dalam membuat kebijakan. Kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu era disrupsi teknologi, era berbasis cyber physical system. Ini merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN untuk mempersiapkan SDM-nya," ucapnya.
Kesulitannya sarjana menembus dunia kerja karena relevansi antara mutu perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri masih rendah. Kemenristekdikti mendata, tahun lalu, jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 17,5%. Persentase tersebut jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA yang mencapai 82%, sedangkan lulusan SD mencapai 60%.
Pemetaan serapan tenaga kerja tersebut hampir tak akan berubah setidaknya dalam kurun 5 tahun ke depan. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti, mengatakan bahwa saat ini lulusan perguruan tinggi turut menyumbang pengangguran yang menjadi beban negara. Ia menjelaskan, relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam upaya mencegah sarjana menganggur.
DATA AKAN TERUS DIUPADATE
JIKA ADA DATA TERBARU
references by
http://jogja.tribunnews.com/2017/04/09/jumlah-pengangguran-di-yogyakarta-tercatat-sebanyak-6721?page=2
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/04/03/ontqwc284-ribuan-usia-produktif-di-kota-sukabumi-masih-menganggur
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3472893/menteri-ppn-pengangguran-di-jatim-kecil-tapi-kemiskinan-tinggi
http://batam.tribunnews.com/2017/04/14/hingga-april-data-disnaker-ada-23-perusahaan-tutup-disnaker-cari-peluang-ke-johor
http://manadopostonline.com/read/2017/04/13/2618-Warga-Pengangguran/22242
http://www.jpnn.com/news/wouw-pengangguran-terbanyak-lulusan-smk-dan-sarjana
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3715236/pengangguran-di-ri-bertambah-10000-jadi-704-juta-orang
Follow @A_BlogWeb
