Baca Artikel Lainnya
Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan (DK)
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan rancangan resolusi kemerdekaan
Palestina akhir tahun ini.
Hasil pertemuan di Markas Besar PBB, New York dua hari lalu mengatakan proposal penarikan militer Israel dari seluruh wilayah Palestina pada 2017 tidak bisa diloloskan. Hanya ada sembilan negara mendukung, sementara lima abstain, dan dua negara menolak.
Faktor utama mandulnya proposal itu adalah Amerika Serikat. Negara maju itu memiliki hak veto dan menyatakan tidak mendukung isi proposal Palestina. Alhasil resolusi yang didukung Liga Arab ini tidak bisa berkutik.
Selain mengkritik AS, perwakilan Indonesia di PBB juga mempertanyakan komitmen DK PBB menjaga perdamaian di kawasan Timur-Tengah. "Tidak disahkannya rancangan resolusi Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya," dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri kepada merdeka.com, Kamis (1/1).
Walau sementara ini upaya Palestina memerdekakan diri dari penjajahan gagal di level diplomasi internasional, pemerintah Indonesia berjanji terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Tujuan akhirnya adalah terbentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Selain itu, RI mendesak pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina. "Pemerintah Indonesia terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel," imbuh pernyataan tersebut.
Agenda dukungan pada Palestina itu juga diberikan Indonesia melalui berbagai forum PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebelumnya, Dubes Prancis untuk PBB Dellatre kecewa anggota Uni Eropa tidak satu suara. Prancis sebetulnya mendukung Palestina dalam pemungutan suara di DK PBB kemarin.
Dia menilai negara Benua Biru harus berusaha lebih keras mendukung solusi dua negara bagi Palestina-Israel. "Prancis menyesalkan tidak tercapainya konsensus hari ini. Tapi upaya kami tidak boleh berhenti di sini," tandasnya.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansyur menyesalkan terpecahnya DK PBB dihadapan koalisi Amerika. Dia pun melihat Eropa setengah hati mendukung kemerdekaan negaranya.
"DK PBB tak kunjung siap dan bersedia mengemban tanggung jawab agar kami bisa membuka pintu untuk perdamaian. Sangat disesalkan DK tetap lumpuh," kata Mansyur.
"Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada AS dan Australia atas apa yang mereka lakukan,” ucap Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Jpost, Rabu (31/12/2014).
Dirinya juga menuturkan terima kasih kepada Presiden Rwanda, Paul Kagame, dan kepada Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan. Kedua negara tersebut mengambil sikap abstain, yang membuat Palestina kekurangan suara untuk bisa mengesahkan rancangan resolusi itu.
"Saya telah berbicara dengan mereka berdua. Mereka berjanji kepada saya secara pribadi, bahwa mereka tidak akan mendukung keputusan ini, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka katakan,” Netanyahu menambahkan.
Rancangan resolusi berisikan batas waktu pendudukan Israel di Palestina itu gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK PBB, dari sembilan suara yang dibutuhkan. Dua negara menolak rancangan itu, sementara lima negara abstain.
references by merdeka
Hasil pertemuan di Markas Besar PBB, New York dua hari lalu mengatakan proposal penarikan militer Israel dari seluruh wilayah Palestina pada 2017 tidak bisa diloloskan. Hanya ada sembilan negara mendukung, sementara lima abstain, dan dua negara menolak.
Faktor utama mandulnya proposal itu adalah Amerika Serikat. Negara maju itu memiliki hak veto dan menyatakan tidak mendukung isi proposal Palestina. Alhasil resolusi yang didukung Liga Arab ini tidak bisa berkutik.
Selain mengkritik AS, perwakilan Indonesia di PBB juga mempertanyakan komitmen DK PBB menjaga perdamaian di kawasan Timur-Tengah. "Tidak disahkannya rancangan resolusi Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya," dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri kepada merdeka.com, Kamis (1/1).
Walau sementara ini upaya Palestina memerdekakan diri dari penjajahan gagal di level diplomasi internasional, pemerintah Indonesia berjanji terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Tujuan akhirnya adalah terbentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Selain itu, RI mendesak pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina. "Pemerintah Indonesia terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel," imbuh pernyataan tersebut.
Agenda dukungan pada Palestina itu juga diberikan Indonesia melalui berbagai forum PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebelumnya, Dubes Prancis untuk PBB Dellatre kecewa anggota Uni Eropa tidak satu suara. Prancis sebetulnya mendukung Palestina dalam pemungutan suara di DK PBB kemarin.
Dia menilai negara Benua Biru harus berusaha lebih keras mendukung solusi dua negara bagi Palestina-Israel. "Prancis menyesalkan tidak tercapainya konsensus hari ini. Tapi upaya kami tidak boleh berhenti di sini," tandasnya.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansyur menyesalkan terpecahnya DK PBB dihadapan koalisi Amerika. Dia pun melihat Eropa setengah hati mendukung kemerdekaan negaranya.
"DK PBB tak kunjung siap dan bersedia mengemban tanggung jawab agar kami bisa membuka pintu untuk perdamaian. Sangat disesalkan DK tetap lumpuh," kata Mansyur.
Tolak Resolusi Palestina, Netanyahu Puji AS dan Australia
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengaku senang karena Dewan Keamanan (DK) PBB tidak menerima rancangan resolusi yang diajukan oleh Palestina. Secara khusus dirinya menyatakan terima kasih pada Amerika Serikat (AS) dan Australia, dua negara yang dengan tegas menolak rancangan resolusi itu."Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada AS dan Australia atas apa yang mereka lakukan,” ucap Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Jpost, Rabu (31/12/2014).
Dirinya juga menuturkan terima kasih kepada Presiden Rwanda, Paul Kagame, dan kepada Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan. Kedua negara tersebut mengambil sikap abstain, yang membuat Palestina kekurangan suara untuk bisa mengesahkan rancangan resolusi itu.
"Saya telah berbicara dengan mereka berdua. Mereka berjanji kepada saya secara pribadi, bahwa mereka tidak akan mendukung keputusan ini, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka katakan,” Netanyahu menambahkan.
Rancangan resolusi berisikan batas waktu pendudukan Israel di Palestina itu gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK PBB, dari sembilan suara yang dibutuhkan. Dua negara menolak rancangan itu, sementara lima negara abstain.
references by merdeka
Follow @A_BlogWeb
