Baca Artikel Lainnya
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Nasir menyarankan agar setiap agen elpiji tabung 3 kilogram mendata pelanggan tetapnya. Hal ini untuk mengatasi banyaknya pengecer illegal yang menjual elpiji tabung 3 kilogram di atas
harga yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kuncinya agen mendata pelanggan tetap. Setiap beli, contreng! Itu akan meminimalisir pengecer yang menjual di atas HET yang ditetapkan,"ujarnya, Selasa (9/5/2017).
Dia menyebutkan, setiap agen harus memiliki pelanggan tetap. Sehingga jatah elpiji tabung 3 kilogram yang disalurkan melalui pangkalan, hanya dijual untuk para pelanggan tetap. “Demikian juga ketika gas telah sampai ke tangan pengecer, pola yang sama yaitu memiliki pelanggan tetap. Itu harus menjadi laporan mereka,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dengan cara seperti ini, agen juga ditegaskan harus menolak pembelian elpiji subsidi dari yang bukan pelanggan tetap.
Nasir optimistis, jika cara ini dipraktekkan, harga elpiji tabung 3 kilogram akan terkendali. Dengan begitu, kuota elpiji tabung 3 kilogram untuk Kabupaten Nunukan akan terdistribusi tepat sasaran.
"Kalau sudah begitu, banyak tong kosong masuk atau urusan lain tidak pengaruh. Kan semua terdata? Semua bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan mengakui sulit mengenali pengecer elpiji tabung 3 kilogram. Para pengecer ini menjual elpiji tabung 3 kilogram hingga Rp40.000 dari harga yang seharusnya hanya Rp16.500.
Persoalan inipula yang menimbulkan kecemburuan dari agen yang memiliki legalitas. Sebab mereka melihat para pengecer mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Para pemilik agen inipun mencoba mencari untung yang lebih besar dengan menjual elpiji tabung 3 kilogram menjadi Rp20 ribu.
"Kecemburuan inilah yang kemudian membuat mereka mencoba bermain harga juga. Mereka berfikir, pengecer yang tidak punya legalitas saja untungnya banyak sekali.
Kenapa kami yang legal tidak bisa? Apalagi pemkab juga belum punya solusi," ujarnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri Mursali sebelumnya mengatakan, salah satu pemicu semakin langkanya elpiji tabung 3 kilogram di Kabupaten Nunukan disebabkan bebasnya jual beli tabung kosong di atas kapal swasta yang datang dari Sulawesi Selatan.
‘’Banyak tabung kosong yang beredar dari luar daerah lewat laut. Itu dimanfaatkan pengecer. Karena Pertamina sendiri tidak pernah menjual tabung gas kosong begitu,’’ ujarnya.
Dia menyebutkan, masuknya tabung gas kosong ini membuat kuota di Nunukan semakin membengkak dari jatah yang telah ditentukan.
Jika sebelumnya Kabupaten Nunukan mendapatkan 20.000 elpiji tabung 3 kilogram, dengan semakin membludaknya tabung kosong saat ini, kuota Kabupaten Nunukan dikalkulasikan membengkak hingga menjadi 40.000 tabung.
‘’Ada pembengkakan dua kali lipat pengguna elpiji 3 kilogram. Padahal seharusnya penggunanya adalah UMKM dan rumah tangga miskin. Harganya juga tidak terkontrol.
Ternyata tabung gas yang kosong masuk terus ke Nunukan dalam jumlah banyak. Ini tugas kita semua,’’ ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mengimbau Aparatur Sipil Negara dan masyarakat mampu daerah itu untuk beralih ke gas elpiji nonsubsidi.
"Kami dari Disdagprin Siak mengimbau agar ASN dan masyarakat mampu untuk tidak lagi memakai gas elpiji 3 kilogram (kg), sebab itu hanya subsidi buat masyarakat miskin atau kurang mampu," kata Kepala Dinas Disdagprin Siak, Wan Ibrahim usai memantau harga di pasar tradisional Belantik, Selasa.
Dia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan pihak pemerintah provinsi dan surat edaran dari gubernur Riau saat peluncuran tabung gas nonsubsidi 'Bright Gas' berat 5,5 kg di atrium salah satu mall di Pekanbaru, Jumat (10/2) sore.
"Pertamina sudah meluncurkan gas 5,5 kg agar pasokan gas subsidi buat masyarakat miskin tidak lagi digunakan oleh warga mampu. Ini juga untuk mengantisipasi kekurangan gas di sebuah daerah," katanya lagi.
Menurutnya, masih tingginya pemakaian gas subsidi oleh warga mampu dan kalangan ASN dikarenakan harga isi ulang dan pembelian awal gas 12 kg terbilang mahal.
"Kalau ada ASN yang memakai gas elpiji 3 kg, silahkan laporkan ke Kabid Perdagangan Disdagprin¿. Bagi ASN silahkan tukarkan dua tabung gas 3 kg, untuk ditukarkan dengan gas 5,5 kg lengkap dengan tabung dan isinya," pungkasnya lagi.
Sebelumnya, General Manager Pertamina Marketing Operation (MOR) I Romulo Hutapea di Pekanbaru mengatakan, produk ini merupakan inovasi terbaru dengan keunggulan lebih aman dan kemasan menarik.
Ia menjelaskan "Bright Gas" 5,5 kg kini sudah bisa dibeli pada 19 agen dan 623 pangkalan elpiji non subsidi yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Dengan harga di tingkat agen Rp60.000 per tabung, tabung plus isi Rp320.000.
"Diharapkan dengan peluncuran dan penyaluran produk elpiji "Bright Gas" 5,5 kg ini akan mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas sehingga kebutuhan masyarakat akan menjadi lebih praktis dan efisien," ucap dia.
Kouta Gas Melon Belum Imbangi Kebutuhan Masyarakat
Hingga saat ini, kuota tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di daerah Nunukan belum ada penambahan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kelangkaan tabung gas. Terlebih lagi, ada harga elpiji 3 kg lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan, Hasan Basri Mursaki mengaku, sudah mengajukan permohonan kepada pihak terkait untuk penambahan elpiji subsidi ini. Namun, hingga kini belum ada tanggapan.
Kata dia, seharusnya, elpiji yang dijual paling tinggi Rp20 ribu. Tapi kenyataanya di lapangan banyak ditemukan ada yang menjual Rp35 ribu per tabung. Diakuinya, hal inilah yang membuat banyak masyarakat yang mengeluh karena harganya tidak sesuai dengan standar. “Sekarang kan masih kurang untuk kuotanya, belum ada penambahan. Nah, kadang juga dinaikan oleh pengecer,” jelasnya kepada Kaltara Pos, kemarin.
Pantauan Kaltara Pos, selain di pangkalan atau agen, banyak elpiji diperjual belikan di tempat-tempat warga. Informasinya yang dihimpun, di pangkalan elpiji terkadang membuat masyarakat berebut untuk memperolehnya. Bahkan, ketika sudah habis digunakan banyak masyarakat yang datang langsung ke pangkalan untuk menitipkan tabung kosongnya. Ini dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi agar kebagian jatah ketika pasokan tiba.
Nah, lanjut dia, dengan adanya usulan penambahan kuota ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. "Tapi belum direspon sampai sekarang. Kami sendiri berharap ada tambahan untuk masyarakat. Dengan jumlah tabung yang ada saat ini sudah jelas belum mengimbangi jumlah penduduk yang membutuhkan,” tambahnya.
Sementara untuk tabung gas yang didistribusikan ke daerah Sebatik, dijelaskannya sebanyak 1.120 tabung gas Sedangkan untuk daerah Nunukan belum diketuhi.
"Kami sendiri berharapnya segera direspon. Sehingga tahun ini minimal ada tambahan. Meski sedikit, tetapi setidaknya dapat mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat," tutupnya.
references by tribunkaltim, harianriau,
harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dia menyebutkan, setiap agen harus memiliki pelanggan tetap. Sehingga jatah elpiji tabung 3 kilogram yang disalurkan melalui pangkalan, hanya dijual untuk para pelanggan tetap. “Demikian juga ketika gas telah sampai ke tangan pengecer, pola yang sama yaitu memiliki pelanggan tetap. Itu harus menjadi laporan mereka,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dengan cara seperti ini, agen juga ditegaskan harus menolak pembelian elpiji subsidi dari yang bukan pelanggan tetap.
Nasir optimistis, jika cara ini dipraktekkan, harga elpiji tabung 3 kilogram akan terkendali. Dengan begitu, kuota elpiji tabung 3 kilogram untuk Kabupaten Nunukan akan terdistribusi tepat sasaran.
"Kalau sudah begitu, banyak tong kosong masuk atau urusan lain tidak pengaruh. Kan semua terdata? Semua bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan mengakui sulit mengenali pengecer elpiji tabung 3 kilogram. Para pengecer ini menjual elpiji tabung 3 kilogram hingga Rp40.000 dari harga yang seharusnya hanya Rp16.500.
Persoalan inipula yang menimbulkan kecemburuan dari agen yang memiliki legalitas. Sebab mereka melihat para pengecer mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Para pemilik agen inipun mencoba mencari untung yang lebih besar dengan menjual elpiji tabung 3 kilogram menjadi Rp20 ribu.
"Kecemburuan inilah yang kemudian membuat mereka mencoba bermain harga juga. Mereka berfikir, pengecer yang tidak punya legalitas saja untungnya banyak sekali.
Kenapa kami yang legal tidak bisa? Apalagi pemkab juga belum punya solusi," ujarnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri Mursali sebelumnya mengatakan, salah satu pemicu semakin langkanya elpiji tabung 3 kilogram di Kabupaten Nunukan disebabkan bebasnya jual beli tabung kosong di atas kapal swasta yang datang dari Sulawesi Selatan.
‘’Banyak tabung kosong yang beredar dari luar daerah lewat laut. Itu dimanfaatkan pengecer. Karena Pertamina sendiri tidak pernah menjual tabung gas kosong begitu,’’ ujarnya.
Dia menyebutkan, masuknya tabung gas kosong ini membuat kuota di Nunukan semakin membengkak dari jatah yang telah ditentukan.
Jika sebelumnya Kabupaten Nunukan mendapatkan 20.000 elpiji tabung 3 kilogram, dengan semakin membludaknya tabung kosong saat ini, kuota Kabupaten Nunukan dikalkulasikan membengkak hingga menjadi 40.000 tabung.
‘’Ada pembengkakan dua kali lipat pengguna elpiji 3 kilogram. Padahal seharusnya penggunanya adalah UMKM dan rumah tangga miskin. Harganya juga tidak terkontrol.
Ternyata tabung gas yang kosong masuk terus ke Nunukan dalam jumlah banyak. Ini tugas kita semua,’’ ujarnya.
ASN dan Masyarakat Siak Dipinta Beralih ke Elpiji Nonsubsidi
Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mengimbau Aparatur Sipil Negara dan masyarakat mampu daerah itu untuk beralih ke gas elpiji nonsubsidi.
"Kami dari Disdagprin Siak mengimbau agar ASN dan masyarakat mampu untuk tidak lagi memakai gas elpiji 3 kilogram (kg), sebab itu hanya subsidi buat masyarakat miskin atau kurang mampu," kata Kepala Dinas Disdagprin Siak, Wan Ibrahim usai memantau harga di pasar tradisional Belantik, Selasa.
Dia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan pihak pemerintah provinsi dan surat edaran dari gubernur Riau saat peluncuran tabung gas nonsubsidi 'Bright Gas' berat 5,5 kg di atrium salah satu mall di Pekanbaru, Jumat (10/2) sore.
"Pertamina sudah meluncurkan gas 5,5 kg agar pasokan gas subsidi buat masyarakat miskin tidak lagi digunakan oleh warga mampu. Ini juga untuk mengantisipasi kekurangan gas di sebuah daerah," katanya lagi.
Menurutnya, masih tingginya pemakaian gas subsidi oleh warga mampu dan kalangan ASN dikarenakan harga isi ulang dan pembelian awal gas 12 kg terbilang mahal.
"Kalau ada ASN yang memakai gas elpiji 3 kg, silahkan laporkan ke Kabid Perdagangan Disdagprin¿. Bagi ASN silahkan tukarkan dua tabung gas 3 kg, untuk ditukarkan dengan gas 5,5 kg lengkap dengan tabung dan isinya," pungkasnya lagi.
Sebelumnya, General Manager Pertamina Marketing Operation (MOR) I Romulo Hutapea di Pekanbaru mengatakan, produk ini merupakan inovasi terbaru dengan keunggulan lebih aman dan kemasan menarik.
Ia menjelaskan "Bright Gas" 5,5 kg kini sudah bisa dibeli pada 19 agen dan 623 pangkalan elpiji non subsidi yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Dengan harga di tingkat agen Rp60.000 per tabung, tabung plus isi Rp320.000.
"Diharapkan dengan peluncuran dan penyaluran produk elpiji "Bright Gas" 5,5 kg ini akan mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas sehingga kebutuhan masyarakat akan menjadi lebih praktis dan efisien," ucap dia.
Kouta Gas Melon Belum Imbangi Kebutuhan Masyarakat
Hingga saat ini, kuota tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di daerah Nunukan belum ada penambahan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kelangkaan tabung gas. Terlebih lagi, ada harga elpiji 3 kg lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan, Hasan Basri Mursaki mengaku, sudah mengajukan permohonan kepada pihak terkait untuk penambahan elpiji subsidi ini. Namun, hingga kini belum ada tanggapan.
Kata dia, seharusnya, elpiji yang dijual paling tinggi Rp20 ribu. Tapi kenyataanya di lapangan banyak ditemukan ada yang menjual Rp35 ribu per tabung. Diakuinya, hal inilah yang membuat banyak masyarakat yang mengeluh karena harganya tidak sesuai dengan standar. “Sekarang kan masih kurang untuk kuotanya, belum ada penambahan. Nah, kadang juga dinaikan oleh pengecer,” jelasnya kepada Kaltara Pos, kemarin.
Pantauan Kaltara Pos, selain di pangkalan atau agen, banyak elpiji diperjual belikan di tempat-tempat warga. Informasinya yang dihimpun, di pangkalan elpiji terkadang membuat masyarakat berebut untuk memperolehnya. Bahkan, ketika sudah habis digunakan banyak masyarakat yang datang langsung ke pangkalan untuk menitipkan tabung kosongnya. Ini dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi agar kebagian jatah ketika pasokan tiba.
Nah, lanjut dia, dengan adanya usulan penambahan kuota ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. "Tapi belum direspon sampai sekarang. Kami sendiri berharap ada tambahan untuk masyarakat. Dengan jumlah tabung yang ada saat ini sudah jelas belum mengimbangi jumlah penduduk yang membutuhkan,” tambahnya.
Sementara untuk tabung gas yang didistribusikan ke daerah Sebatik, dijelaskannya sebanyak 1.120 tabung gas Sedangkan untuk daerah Nunukan belum diketuhi.
"Kami sendiri berharapnya segera direspon. Sehingga tahun ini minimal ada tambahan. Meski sedikit, tetapi setidaknya dapat mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat," tutupnya.
references by tribunkaltim, harianriau,
Follow @A_BlogWeb
