Baca Artikel Lainnya
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi dinilai akan kembali menekan hidup buruh meski kenaikan harga
ditujukan untuk kelas menengah ke atas. Untuk itu, serikat buruh
menolak rencana pemerintah tersebut.
"Setiap kenaikan harga BBM Rp
2.000 per liter akan mengakibatkan daya beli buruh turun 30 persen.
Gaji buruh baru naik. Itu sama saja tidak naik kalau BBM dinaikkan
nantinya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said
Iqbal, di Jakarta, Sabtu (20/4/2013), menyikapi rencana pemerintah
membuat dua harga BBM.
Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM
bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga Premium pada
kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara itu, pengguna sepeda motor dan
angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per
liter.
Said mengatakan, meskipun harga BBM yang naik untuk
kalangan mampu, kebijakan itu tetap akan menaikkan berbagai harga. Ia
memberi contoh kenaikan harga sewa rumah. Tarif transportasi pun
diyakini akan naik lantaran harga suku cadang dan biaya servis kendaraan
akan naik.
Said menambahkan, para buruh akan berpikir ulang
terkait penolakan kenaikan harga BBM jika pemerintah mengalihkan
anggaran subsidi BBM itu dengan kebijakan yang tepat. Misalnya,
memberikan jaminan penuh kesehatan masyarakat. Selain itu, kata dia,
buruh pun akan berpikir ulang jika pemerintah secara terbuka
mengungkapkan penggunaan anggaran subsidi BBM.
Selain itu,
tegas Said, buruh juga menolak bila rencana kebijakan ini akan
dimanfaatkan untuk pencitraan partai politik tertentu seperti halnya
program bantuan langsung tunai. Apalagi, kata dia, saat ini sudah
menjelang Pemilu 2014. "Jangan-jangan anggarannya nanti dipakai untuk
partai. Maka kami menolak. Kalau mau, habis pemilu kita diskusi lagi.
Jangan karena pemerintah tidak efisien lalu beban diserahkan ke rakyat.
Kita akan angkat isu BBM waktu May Day (hari buruh 1 Mei) nanti,"
pungkas dia.
Secara terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik
mengatakan, jika harga BBM untuk kalangan menengah ke atas dinaikkan,
memang akan menaikkan harga-harga. Diperkirakan, inflasi bakal naik 0,5
persen. Hanya saja, kata dia, masalah itu bisa diatasi dengan menambah
anggaran untuk alokasi yang sudah ada seperti beras miskin, beasiswa
untuk anak tidak mampu, dan lainnya.
Politisi Partai Demokrat,
Ruhut Sitompul, berharap agar para buruh tidak memaksa buruh lain untuk
melakukan demo. Semua pihak harus menjaga stabilitas politik dan keaman.
"Tolonglah sahabat-habat buruh, kita mau tahun pemilu. Jaga stabilitas
karena kita mau pemilu yang baik. Aku masih lihat paksa-paksa demo,"
ucapnya.
DPR: Disparitas Dual Harga BBM, Picu Orang Mencuri
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meragukan efektivitas rencana pemerintah yang akan menerapkan sistem dual price
untuk menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Marzuki,
kebijakan itu sangat sulit diawasi dan disparitas kedua harga berpotensi
memicu pencurian BBM bersubsidi.
"(Pengawasan) Ini yang nantinya
kami dari dulu sangat meragukan. Karena adanya disparitas harga yang
besar, membuka ruang orang untuk mencuri. Banyak pencurian minyak yang
akibatkan seolah-olah konsumsi minyak kita meningkat," ujar Marzuki di
Kompleks Parlemen, Jumat (19/4/2013). dia pun menilai mekanisme "dual
price" hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat ideal, yang
mensyaratkan kejujuran para distributor BBM.
Bila prasyarat
kejujuran itu tak terpenuhi, kata Marzuki, "dual price" BBM subdisi
hanya akan membuka ruang bagi para pencuri untuk beraksi. DPR yang
memiliki fungsi pengawasan, lanjut dia, juga tidak mungkin bisa
mengawasi penyalurannya.
Oleh karena itu, Marzuki mengimbau
pemerintah untuk memiliki hati menyiapkan sistem pengawasan yang
terbaik. "Artinya ini harus dijawab pemerintah. Dua hal itu dipenuhi,
sistemnya yang baik dan orang-orang yang andal. Itu yang paling
penting," tuturnya.
Marzuki setuju langkah pemerintah yang
berusaha menekan angka subsidi yang kian melonjak. Ia melihat jika
belanja subsidi tidak diatur, maka pembangunan infrastruktur negeri ini
bisa tertinggal. "Tahun ini saja subsidi sudah hampir 25 persen dari
APBN kita, sudah hampir Rp 350 triliun. Kalau ini dibiarkan terus, tidak
baik bagi fiskal APBN kita. Artinya kenaikan itu perlu dilakukan dalam
siatuasi yang tepat. Jangan sampai yang menikmati BBM murah justru
orang-orang kaya," katanya.
Pemerintah kini tengah membahas
rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (Premium) dengan
cara menerapkan dua jenis harga yang berbeda. Untuk jenis motor dan
angkutan umum, akan tetap menggunakan harga Rp 4.500 per liter,
sementara untuk mobil pribadi dipatok harga Rp 6.500 per liter.
Apindo: Kebijakan Dua Harga BBM Dorong Maraknya Penyimpangan
Rencana pemerintah menerapkan dua skema harga BBM
dikiritik kalangan pengusaha. Kebijakan ini dianggap justru akan membuka
peluang maraknya penyimpangan BBM bersubsidi.
"Kalau mau naikkan,
ya buat saja satu harga. Entah Rp 6.000 atau Rp 6.500 per liter, tapi
sama semua di SPBU. Jika dibedakan, nanti spekulan yang bermain,
memanfaatkan situasi," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Lampung, Yusuf Kohar, Jumat (19/4/2013) di Bandar Lampung.
Pemerintah
berencana untuk memberlakukan aturan dua harga di SPBU, yaitu pertama
BBM bersubsidi Rp 4.500 untuk sepeda motor dan angkutan umum, lalu, yang
kedua, harga Rp 6.500 untuk mobil pribadi.
Rencana kebijakan dua
harga BBM ini pun membuat cemas pengelola SPBU. Yonata (25), karyawan
pengelola sebuah SPBU di Branti, Lampung Selatan, mengatakan, kebijakan
dua harga itu pada praktiknya bisa menimbulkan kekacauan.
"Sekarang
saja, banyak pemilik kendaraan dinas pelat merah yang enggan memakai
pertamax. Hampir tiap hari di sini kami ribut dengan mereka yang marah
karena ditolak petugas untuk mengisi bensin premium," ujar Yonata.
Skenario Pembagian Harga BBM Bersubsidi Disiapkan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Energi Sumberdaya Mineral
DIY Rani Sjamsinarsi membantah informasi yang beredar bahwa pemerintah
DIY menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi per 1 Mei
mendatang. Namun, DIY tengah mempersiapkan skenario mengenai pembagian
dua harga BBM yang bersubsidi, yakni antara harga Rp 4.500 per liter
untuk kendaraan roda empat pelat kuning dan sepeda motor dan Rp 6.500
per liter untuk kendaraan roda empat pelat hitam.
"Pak Gubernur (Sultan Hamengku Buwono X) tidak mengatakan setuju atau tidak kenaikan BBM. Tapi kami (pemerintah DIY) siap mendukung apa pun kebijakan pemerintah pusat," kata Rani saat ditemui Tempo di kantornya di Bumijo, Kota Yogyakarta, Kamis, 18 April 2013.
Rani membenarkan Sultan hadir dalam sosialisasi pengurangan subsidi BBM dengan para gubernur dan sejumlah menteri di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 16 April lalu. Sultan mengatakan bahwa harga BBM semestinya seperti tiga tahun lalu. Harga BBM tiga tahun lalu naik Rp 6.000 per liter, meskipun kemudian turun menjadi Rp 4.500 hingga sekarang. Pernyataan tersebut kemudian memicu anggapan Sultan mendukung kenaikan harga BBM. Sultan juga mengulang pernyataan yang sama kepada wartawan di Kepatihan Yogyakarta pada 17 April lalu.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi dua harga yang berbeda tersebut ditindaklanjuti Rani dengan membuat persiapan mengenai mekanisme pembagian harga BBM bersubsidi.
"Kami siapkan diri memang untuk 1 Mei. Itu skenario yang kami godog. Nanti kami mengundang berbagai stakeholder. Pekan depan harus sudah final untuk disampaikan ke gubernur," kata Rani.
Hanya saja, Rani menolak untuk membeberkan semua skenario yang tengah dipersiapkan tersebut. Alasan dia adalah menunggu turunnya peraturan menteri yang mengatur hal tersebut. Permen tersebut yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan gubernur.
"Kalau dari pusat, SPBU-nya kan dipisah. Satu SPBU tidak melayani dua harga. Itu yang kami pegang dan persiapkan," kata Rani.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melihat peta persebaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di DIY. Misalnya, SPBU di kawasan mana yang mempunyai Premium, Pertamax, juga yang mempunyai solar curah. Jumlah SPBU di DIY ada 91 unit dan satu di antaranya tengah dalam perbaikan. Dari data tersebut, 12 SPBU menyediakan jenis BBM secara lengkap, baik yang bersubsidi maupun tidak. Namun, satu SPBU harus menyediakan BBM bersubsidi.
"Yang jelas, SPBU dalam satu jalur jalan enggak mungkin untuk pelat kuning semua. Kami tetap berbuat adil supaya orang enggak perlu jalan jauh menghabiskan BBM," kata Rani.
Kuota Premium di DIY selama 2013 ada 521.374 kiloliter yang sudah dipergunakan 24,7 persen selama triwulan pertama dan solar bersubsidi 118.362 kiloliter yang sudah dipakai 24,1 persen dalam triwulan pertama. Kuota tersebut di luar penggunaan untuk kereta api. Sedangkan jumlah kendaraan pelat kuning mencapai 2.963 unit. Rani menolak untuk membeberkan volume BBM untuk angkutan umum.
"Tidak akan saya ekspos sekarang. Tapi DIY tidak mengkhawatirkan, berani saja," kata Rani.
"Pak Gubernur (Sultan Hamengku Buwono X) tidak mengatakan setuju atau tidak kenaikan BBM. Tapi kami (pemerintah DIY) siap mendukung apa pun kebijakan pemerintah pusat," kata Rani saat ditemui Tempo di kantornya di Bumijo, Kota Yogyakarta, Kamis, 18 April 2013.
Rani membenarkan Sultan hadir dalam sosialisasi pengurangan subsidi BBM dengan para gubernur dan sejumlah menteri di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 16 April lalu. Sultan mengatakan bahwa harga BBM semestinya seperti tiga tahun lalu. Harga BBM tiga tahun lalu naik Rp 6.000 per liter, meskipun kemudian turun menjadi Rp 4.500 hingga sekarang. Pernyataan tersebut kemudian memicu anggapan Sultan mendukung kenaikan harga BBM. Sultan juga mengulang pernyataan yang sama kepada wartawan di Kepatihan Yogyakarta pada 17 April lalu.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi dua harga yang berbeda tersebut ditindaklanjuti Rani dengan membuat persiapan mengenai mekanisme pembagian harga BBM bersubsidi.
"Kami siapkan diri memang untuk 1 Mei. Itu skenario yang kami godog. Nanti kami mengundang berbagai stakeholder. Pekan depan harus sudah final untuk disampaikan ke gubernur," kata Rani.
Hanya saja, Rani menolak untuk membeberkan semua skenario yang tengah dipersiapkan tersebut. Alasan dia adalah menunggu turunnya peraturan menteri yang mengatur hal tersebut. Permen tersebut yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan gubernur.
"Kalau dari pusat, SPBU-nya kan dipisah. Satu SPBU tidak melayani dua harga. Itu yang kami pegang dan persiapkan," kata Rani.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melihat peta persebaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di DIY. Misalnya, SPBU di kawasan mana yang mempunyai Premium, Pertamax, juga yang mempunyai solar curah. Jumlah SPBU di DIY ada 91 unit dan satu di antaranya tengah dalam perbaikan. Dari data tersebut, 12 SPBU menyediakan jenis BBM secara lengkap, baik yang bersubsidi maupun tidak. Namun, satu SPBU harus menyediakan BBM bersubsidi.
"Yang jelas, SPBU dalam satu jalur jalan enggak mungkin untuk pelat kuning semua. Kami tetap berbuat adil supaya orang enggak perlu jalan jauh menghabiskan BBM," kata Rani.
Kuota Premium di DIY selama 2013 ada 521.374 kiloliter yang sudah dipergunakan 24,7 persen selama triwulan pertama dan solar bersubsidi 118.362 kiloliter yang sudah dipakai 24,1 persen dalam triwulan pertama. Kuota tersebut di luar penggunaan untuk kereta api. Sedangkan jumlah kendaraan pelat kuning mencapai 2.963 unit. Rani menolak untuk membeberkan volume BBM untuk angkutan umum.
"Tidak akan saya ekspos sekarang. Tapi DIY tidak mengkhawatirkan, berani saja," kata Rani.
BBM Naik, Jero Wacik: SBY yang Pegang Tanggalnya
Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
untuk kalangan masyarakat menengah ke atas. Diperkirakan, harga
dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan untuk kalangan tidak
mampu tetap di harga Rp 4.500 per liter. Namun, kapan kebijakan itu akan
diterapkan?
"Presiden yang pegang tanggalnya. Saya yakin rakyat Indonesia mengerti," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik usai acara pertemuan di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.
Jero menambahkan, keputusan mengenai kenaikan harga BBM terbilang lama. Pasalnya, setiap sendi kehidupan yang bersinggungan dengan kenaikkan harga BBM masih terus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya.
"Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah ialah 300 triliun untuk subsidi BBM dan listrik. Cara tradisional gampang, naikin harga tapi rakyat kan akan menjerit," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan mencari opsi yang dapat melindungi masyarakat tak mampu dengan membagi harga BBM menjadi 2 macam. Yaitu sepeda motor dan angkot diberikan subsidi penuh. Sementara untuk mobil berpelat hitam dikenakan harga baru.
"Ditambah kompensasi melalui pemberian beasiwa. Jadi si miskin tidak kena dampak. Itulah yang buat kebijakan ini agak lama disiapkan" terang Jero.
Selain itu, sambung Jero, untuk menaikkan harga BBM tidak perlu bertemu dengan Komisi 7 DPR RI. Dan terkait akan adanya penyelewengan BBM subsidi akan langsung berkoordinasi dengan Kepolisian.
"Rencana kenaikan BBM, kita ketemu komisi 7. Tapi kan dalam undang-undangnya tidak perlu. Ada orang nyelundup tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap,"tandas Jero.
"Presiden yang pegang tanggalnya. Saya yakin rakyat Indonesia mengerti," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik usai acara pertemuan di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.
Jero menambahkan, keputusan mengenai kenaikan harga BBM terbilang lama. Pasalnya, setiap sendi kehidupan yang bersinggungan dengan kenaikkan harga BBM masih terus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya.
"Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah ialah 300 triliun untuk subsidi BBM dan listrik. Cara tradisional gampang, naikin harga tapi rakyat kan akan menjerit," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan mencari opsi yang dapat melindungi masyarakat tak mampu dengan membagi harga BBM menjadi 2 macam. Yaitu sepeda motor dan angkot diberikan subsidi penuh. Sementara untuk mobil berpelat hitam dikenakan harga baru.
"Ditambah kompensasi melalui pemberian beasiwa. Jadi si miskin tidak kena dampak. Itulah yang buat kebijakan ini agak lama disiapkan" terang Jero.
Selain itu, sambung Jero, untuk menaikkan harga BBM tidak perlu bertemu dengan Komisi 7 DPR RI. Dan terkait akan adanya penyelewengan BBM subsidi akan langsung berkoordinasi dengan Kepolisian.
"Rencana kenaikan BBM, kita ketemu komisi 7. Tapi kan dalam undang-undangnya tidak perlu. Ada orang nyelundup tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap,"tandas Jero.
Dua Harga BBM Bersubsidi Sulitkan Masyarakat
Kebijakan pembagian dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari
pemerintah pusat dinilai Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X akan
mempersulit masyarakat, petugas stasiun pengisian bahan bakar umum
(SPBU), juga pemerintah daerah. Apalagi hingga saat ini belum ada
kepastian dari pemerintah pusat apakah harga BBM akan dinaikan per 1 Mei
atau tidak. “Harus ada kepastian dari pusat. Harga naik atau tetap,
atau menggunakan dua harga bersubsidi (Rp 4.500 dan Rp 6.500),” kata
Sultan di Kepatihan Yogyakarta, Jumat 19 April 2013. Sebab, katanya,
pemerintah daerah harus ngatur aspek teknis.
Menurut Sultan, pemerintah pusat juga harus memastikan apakah SPBU juga akan dibagi. Yaitu ada pemisahan SPBU yang melayani BBM bersubsidi dengan harga Rp 4.500 dan yang melayani harga Rp 6.500 per liter. Jika tidak dibagi, sudah ada upaya penanggulangan agar masyarakat tidak antre saat mengisi BBM bersubsidi. “Ini harus dipertimbangkan. Jangan persulit masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan, aspek teknis pelaksanaan kebijakan itu jangan hanya dibicarakan di tingkat pusat. Lantaran kondisi riil di daerah berbeda. Misal, jarak konsumen dengan SPBU maupun jarak antar SPBU yang berbeda. “Mestinya kenaikan itu ada pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Sultan.
Dia juga minta ada upaya pengendalian dari pemerintah pusat terhadap konsumen BBM yang nakal. “Harus ada cara untuk menghindari jangan sampai ada konsumen yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi malah mendapatkan BBM itu,” ujarnya.
Dia menengarai pemerintah pusat ragu-ragu untuk menaikkan harga BBM. Lantaran secara politis, kebijakan menaikkan harga tersebut akan membuat partai politik yang sedang berkuasa akan kehilangan suara saat pemilihan umum 2014 mendatang. “Kalau memang naik, ya naik. Waktu rapat (dengan Menteri Perekonomian Hatta Radjasa pada 16 April lalu), saya enggak katakan naik. Saya hanya katakan, mengapa enggak berlakukan harga tiga tahun lalu?” kata Sultan.
Tiga tahun lalu, pemerintah pusat menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter. Namun saat harga minyak dunia turun, pemerintah kemudian menurunkan lagi menjadi Rp 4.500 per liter. Bahkan dalam rapat itu, Hatta, menurut Sultan, juga mengatakan, bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah. “Saya tanya, mengapa perlu perda? Ini mau pemilu, apakah DPRD saya mau meneken (mengesahkan perda itu)? Itu kan sama saja memindahkan masalah pusat ke daerah. Jakarta enggak mau naikkan harga, kan takut turun suaranya saat pemilu,” kata Sultan.
Dia pun mengingatkan, jika pemerintah menjadikan persoalan naik tidaknya harga BBM sebagai persoalan politis, maka upaya mengontrol subsidi BBM tidak akan pernah bisa selesai. “Karena kepentingannya aku, partaiku, jangan sampai bercitra jelek. Ya sudah, enggak akan selesai,” kata Sultan.
Menurut Sultan, pemerintah pusat juga harus memastikan apakah SPBU juga akan dibagi. Yaitu ada pemisahan SPBU yang melayani BBM bersubsidi dengan harga Rp 4.500 dan yang melayani harga Rp 6.500 per liter. Jika tidak dibagi, sudah ada upaya penanggulangan agar masyarakat tidak antre saat mengisi BBM bersubsidi. “Ini harus dipertimbangkan. Jangan persulit masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan, aspek teknis pelaksanaan kebijakan itu jangan hanya dibicarakan di tingkat pusat. Lantaran kondisi riil di daerah berbeda. Misal, jarak konsumen dengan SPBU maupun jarak antar SPBU yang berbeda. “Mestinya kenaikan itu ada pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Sultan.
Dia juga minta ada upaya pengendalian dari pemerintah pusat terhadap konsumen BBM yang nakal. “Harus ada cara untuk menghindari jangan sampai ada konsumen yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi malah mendapatkan BBM itu,” ujarnya.
Dia menengarai pemerintah pusat ragu-ragu untuk menaikkan harga BBM. Lantaran secara politis, kebijakan menaikkan harga tersebut akan membuat partai politik yang sedang berkuasa akan kehilangan suara saat pemilihan umum 2014 mendatang. “Kalau memang naik, ya naik. Waktu rapat (dengan Menteri Perekonomian Hatta Radjasa pada 16 April lalu), saya enggak katakan naik. Saya hanya katakan, mengapa enggak berlakukan harga tiga tahun lalu?” kata Sultan.
Tiga tahun lalu, pemerintah pusat menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter. Namun saat harga minyak dunia turun, pemerintah kemudian menurunkan lagi menjadi Rp 4.500 per liter. Bahkan dalam rapat itu, Hatta, menurut Sultan, juga mengatakan, bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah. “Saya tanya, mengapa perlu perda? Ini mau pemilu, apakah DPRD saya mau meneken (mengesahkan perda itu)? Itu kan sama saja memindahkan masalah pusat ke daerah. Jakarta enggak mau naikkan harga, kan takut turun suaranya saat pemilu,” kata Sultan.
Dia pun mengingatkan, jika pemerintah menjadikan persoalan naik tidaknya harga BBM sebagai persoalan politis, maka upaya mengontrol subsidi BBM tidak akan pernah bisa selesai. “Karena kepentingannya aku, partaiku, jangan sampai bercitra jelek. Ya sudah, enggak akan selesai,” kata Sultan.
NAH, BAGAIMANA TANGGAPAN KALIAN MENGENAI KENAIKAN BBM BULAN MEI 2013 NANTI ????
DENGAN BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DAN BERBAGAI LAYANAN SERTA BENTUK SARANA/PRASARANA YANG KALIAN RASAKAN SAAT INI,
APAKAH PANTAS PEMERINTAH MENAIKAN HARGA BBM ?
SILAHKAN TINGGALKAN DI KOMENTAR DENGAN BAHASA YANG SOPAN..
references by
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/20/05242355/Kenaikan.Harga.BBM.untuk.Kelas.Atas.Tetap.Berdampak.ke.Buruh
http://news.liputan6.com/read/566274/bbm-naik-jero-wacik-sby-yang-pegang-tanggalnya
http://nasional.kompas.com/read/2013/04/20/04560955/DPR.Disparitas.Dual.Harga.BBM.Picu.Orang.Mencuri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
http://regional.kompas.com/read/2013/04/19/17362571/Apindo.Kebijakan.Dua.Harga.BBM.Dorong.Maraknya.Penyimpangan
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/19/058474453/Skenario-Pembagian-Harga-BBM-Bersubsidi-Disiapkan
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/19/058474453/Skenario-Pembagian-Harga-BBM-Bersubsidi-Disiapkan
http://news.liputan6.com/read/566274/bbm-naik-jero-wacik-sby-yang-pegang-tanggalnya
http://nasional.kompas.com/read/2013/04/20/04560955/DPR.Disparitas.Dual.Harga.BBM.Picu.Orang.Mencuri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
http://regional.kompas.com/read/2013/04/19/17362571/Apindo.Kebijakan.Dua.Harga.BBM.Dorong.Maraknya.Penyimpangan
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/19/058474453/Skenario-Pembagian-Harga-BBM-Bersubsidi-Disiapkan
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/19/058474453/Skenario-Pembagian-Harga-BBM-Bersubsidi-Disiapkan
Follow @A_BlogWeb
